Lombok Timur (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) melaksanakan sosialisasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan guna mempercepat layanan identitas kependudukan digital (IKD).

"Keberadaan IKD akan berdampak positif terhadap pelayanan kepada masyarakat," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur HM Juaini Taofik saat membuka kegiatan sosialisasi di kantor bupati di Lombok Timur, Selasa.

Ia mengatakan ketika proporsi aktivasi IKD telah menyeluruh, maka akan lebih mudah memberikan pelayanan masyarakat.

"Ini tugas kami bersama hari ini. Andai persentase IKD tinggi akan mudah melayani warga, semakin mudah semakin cepat," katanya.

Menurutnya, indeks kepekaan digital Lombok Timur cukup tinggi, yaitu nomer dua setelah Kota Mataram, respon masyarakat terhadap pelayanan saat ini sangat terbuka di ruang sosial media.

Karena itu sekda berharap adanya komentar-komentar negatif terhadap pelayanan tidak menyebabkan turunnya semangat dalam melayani masyarakat.

"Jangan khawatir, karena itulah psikologis dan psikis antara kita yang melayani dan masyarakat yang dilayani," ujarnya.

"Jadi tidak usah baper, jangan cepat tersinggung. Niatkan sebagai ibadah, agak kita kuat. Ini merupakan investasi pelayanan untuk semua layanan," katanya.

Baca juga: Cakupan aktivasi IKD di Mataram 12.276 jiwa

Ia mengatakan sosialisasi ini bertujuan menjalin kolaborasi antara Dukcapil dan berbagai pihak seperti BPJS, PT Pos dan berbagai mitra menjadi transisi dalam regulasi pencatatan kependudukan saat ini.

"Sebelum target IKD tercapai, kolaborasi ini diharapkan mampu mempermudah dan mempercepat pelayanan," katanya.

Sementara itu Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Lombok Timur Parihin menyampaikan bahwa capaian IKD Lombok Timur perlahan meningkat dan masyarakat telah mulai beralih dari KTP fisik ke elektronik dan telah tervalidasi IKD.

Baca juga: Dukcapil Mataram melayani ratusan warga aktivitas IKD guna dukung SPMB

"Layanan IKD ini dapat membantu masyarakat untuk mendaftar melalui Perlinsos digital, disamping agen-agen," katanya.

Ia mengatakan di awal koordinasi persentase IKD pada Desember 2025 tervalidasi sekitar 1,6 persen dan saat ini melonjak menjadi 12,22 persen, yang artinya 120 ribu lebih telah tervalidasi IKD.

“Kami masih terus melakukan validasi terhadap masyarakat,” katanya.



Pewarta :
Editor: I Komang Suparta
COPYRIGHT © ANTARA 2026