Mataram (ANTARA) - Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Nusa Tenggara Barat, Sadimin membantah ada ketimpangan pembangunan antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.
"Saya ingin menyampaikan dan menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan penanganan infrastruktur konektifitas di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa," ujar Sadimin di Mataram, Senin.
Penegasan ini disampaikan Sadimin untuk meluruskan beredar-nya potongan video dialog Kamis-an yang diadakan Dinas Kominfotik NTB pada Kamis (27/12) yang menimbulkan banyak persepsi multi tafsir di masyarakat NTB.
Sadimin menyatakan penanganan infrastruktur konektifitas Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa tidak bisa dilakukan semuanya, lantaran anggaran yang terbatas, sehingga dilakukan berdasarkan skala prioritas baik di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa.
Baca juga: DPRD NTB dorong kolaborasi pentahelix kembangkan wisata di Pulau Sumbawa
Namun karena jalan provisi Pulau Lombok sepanjang 500 kilometer lebih pendek di banding Pulau Sumbawa dengan panjang 900 kilometer lebih. Maka di tahun 2025, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB lebih mengutamakan Pulau Sumbawa dengan anggaran sebesar Rp58 miliar dan Pulau Lombok Rp35 miliar, namun walaupun anggaran Pulau Sumbawa lebih besar tetapi tidak bisa mengkover semuanya.
"Yang ditangani diprioritaskan mulai dari jalan yang Lalu Lintas Harian Rata-Rata (LHR)-nya tinggi dan yang lebih dibutuhkan masyarakat," ucapnya.
Meski demikian, Sadimin menyampaikan permintaan maaf atas nama pribadi dan selaku Kepala Dinas PUPR NTB, jika ada pernyataannya yang disalah artikan pada dialog Kamis-an tersebut.
"Kepada warga Sumbawa, selaku pribadi dan Kepala Dinas PUPR NTB dengan kerendahan hati memohon maaf yang sebesar-besarnya," katanya.
Baca juga: Pengerjaan infrastruktur jalan dan jembatan di NTB dipercepat
Baca juga: Sebanyak 447 PJU dipasang di Lombok dan Sumbawa
Baca juga: Dua wajah, Satu tujuan: NTB Lestari
