Jakarta (ANTARA) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga menyatakan bangga setelah negara-negara anggota G20 sepakat menuangkan komitmen untuk pemberdayaan perempuan dalam Deklarasi Bali 2022 sebagai hasil pertemuan KTT G20 2022.
"Kami memandang Deklarasi G20 mengalami kemajuan penting karena untuk pertama kalinya negara G20 menyepakati dan memberikan komitmen pada pemberdayaan perempuan di dalam pernyataan utuh tersendiri yang tertuang dalam komitmen ke-46," katanya dalam keterangan di Jakarta, Kamis malam.
Ia mengatakan dengan ditetapkan komitmen kepala negara dalam pemberdayaan di dalam butir tersendiri, tidak saja suatu perhatian pada nasib perempuan, tetapi justru memperlihatkan keseriusan negara-negara G20 untuk menempatkan perempuan dan anak sebagai inti dari pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
"Ini merupakan komitmen untuk membangun arsitektur perekonomian global yang bertitik tolak dari kesetaraan dan penghapusan ketimpangan, baik dalam distribusi kerja domestik dan pengasuhan maupun ketimpangan," katanya.
Komitmen ini juga berarti dukungan negara-negara G20 pada kiprah Indonesia, khususnya Kementerian PPPA, dalam melancarkan berbagai upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sehingga Kemen PPPA akan semakin dimudahkan dalam memastikan perhatian pada perempuan dan anak di segala aspek pembangunan.
Terlebih lagi, kata Bintang Puspayoga, hampir di setiap butir komitmen, di luar butir ke-46, disebutkan perlunya mempertimbangkan peran perempuan dan perlindungan anak, baik pada butir 6, 25, 26, 28, 38, 39, 41, 44 tentang pangan, keuangan, kesehatan, pendidikan, tenaga kerja teknologi digital, ekonomi, dan UMKM, bahkan dalam investasi infrastruktur.
Baca juga: Kemen PPPA katakan sekolah tak boleh paksa peserta didik gunakan jilbab
Baca juga: Kemen-PPPA dampingi remaja korban kekerasan seksual
"Ini memperlihatkan bahwa arsitektur perekonomian global untuk tahun selanjutnya dan di masa mendatang akan sangat ditentukan oleh semangat kesetaraan dan penghapusan ketimpangan gender," katanya.
Menurut Bintang, upaya memasukkan butir tersendiri tentang pemberdayaan perempuan di berbagai aspek pembangunan merupakan suatu kerja panjang yang telah dimulai sejak pertama kali disuarakan pada KTT G20 Tahun 2015 di Turki dalam Forum W20.
Namun, Indonesia sebagai Ketua G20 secara serius menyiapkan butir tersendiri tentang pemberdayaan dengan melalui serangkaian dialog sepanjang 2022 yang diselenggarakan oleh organisasi perempuan, lembaga, dan dunia usaha yang tergabung dalam forum W20 dan forum Empower.
"Kami memandang Deklarasi G20 mengalami kemajuan penting karena untuk pertama kalinya negara G20 menyepakati dan memberikan komitmen pada pemberdayaan perempuan di dalam pernyataan utuh tersendiri yang tertuang dalam komitmen ke-46," katanya dalam keterangan di Jakarta, Kamis malam.
Ia mengatakan dengan ditetapkan komitmen kepala negara dalam pemberdayaan di dalam butir tersendiri, tidak saja suatu perhatian pada nasib perempuan, tetapi justru memperlihatkan keseriusan negara-negara G20 untuk menempatkan perempuan dan anak sebagai inti dari pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
"Ini merupakan komitmen untuk membangun arsitektur perekonomian global yang bertitik tolak dari kesetaraan dan penghapusan ketimpangan, baik dalam distribusi kerja domestik dan pengasuhan maupun ketimpangan," katanya.
Komitmen ini juga berarti dukungan negara-negara G20 pada kiprah Indonesia, khususnya Kementerian PPPA, dalam melancarkan berbagai upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sehingga Kemen PPPA akan semakin dimudahkan dalam memastikan perhatian pada perempuan dan anak di segala aspek pembangunan.
Terlebih lagi, kata Bintang Puspayoga, hampir di setiap butir komitmen, di luar butir ke-46, disebutkan perlunya mempertimbangkan peran perempuan dan perlindungan anak, baik pada butir 6, 25, 26, 28, 38, 39, 41, 44 tentang pangan, keuangan, kesehatan, pendidikan, tenaga kerja teknologi digital, ekonomi, dan UMKM, bahkan dalam investasi infrastruktur.
Baca juga: Kemen PPPA katakan sekolah tak boleh paksa peserta didik gunakan jilbab
Baca juga: Kemen-PPPA dampingi remaja korban kekerasan seksual
"Ini memperlihatkan bahwa arsitektur perekonomian global untuk tahun selanjutnya dan di masa mendatang akan sangat ditentukan oleh semangat kesetaraan dan penghapusan ketimpangan gender," katanya.
Menurut Bintang, upaya memasukkan butir tersendiri tentang pemberdayaan perempuan di berbagai aspek pembangunan merupakan suatu kerja panjang yang telah dimulai sejak pertama kali disuarakan pada KTT G20 Tahun 2015 di Turki dalam Forum W20.
Namun, Indonesia sebagai Ketua G20 secara serius menyiapkan butir tersendiri tentang pemberdayaan dengan melalui serangkaian dialog sepanjang 2022 yang diselenggarakan oleh organisasi perempuan, lembaga, dan dunia usaha yang tergabung dalam forum W20 dan forum Empower.