Mataram (ANTARA) - Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Nusa Tenggara Barat Khairul Akbar mengatakan PT. Artha Begawan Nusantara menyewa Rumah Potong Hewan (RPH) Banyumulek milik Pemerintah Provinsi NTB untuk bisnis pemotongan sapi sebanyak 50 ekor per hari.
"Investor tersebut menyewa RPH sebesar Rp99 juta per tahun selama lima tahun. Maunya 25 tahun, tapi kita minta lima tahun dulu, nanti bisa diperpanjang lagi," kata Khairul Akbar, di Mataram, Kamis.
Ia mengatakan RPH Banyumulek seluas 27 hektare yang berada di Kabupaten Lombok Barat, memiliki kapasitas potong sapi sebanyak 200 ekor per hari. Namun untuk tahap awal, investor akan melalukan pemotongan sebanyak 50 ekor per hari, sambil melihat kondisi pasar.
Menurut Khairul, investor dalam negeri itu ingin mengelola RPH Banyumulek sebagai tempat pemotongan hewan ternak bertaraf nasional dengan jangkauan pasar di Pulau Jawa, terutama Jakarta.
Bahkan, perusahaan tersebut sudah menjalin kerja sama dengan daerah lainnya untuk pengiriman hasil pemotongan sapi yang masih segar menggunakan kendaraan yang memiliki cold storage untuk mempertahankan mutu, namun bukan dalam bentuk daging beku. "Sapi yang akan dipotong diutamakan sapi lokal. Tapi tidak menutup kemungkinan mendatangkan dari luar juga," ujarnya.
Ia mengatakan meskipun dalam proses pemotongan sapi menggunakan bantuan peralatan mesin, perusahaan tersebut nantinya tetap menjamin kehalalan daging sapi karena tetap mengikuti syariat Islam.
Investor tersebut juga sudah melakukan tiga kali kunjungan ke lokasi RPH untuk melihat kondisi bangunan dan peralatan di dalamnya yang sudah lama tidak termanfaatkan. "Perlu pembenahan dan perbaikan peralatan yang tidak pernah terpakai selama ini, mungkin ada yang rusak, makanya investor itu sudah mengecek kondisi RPH. Rencananya, nanti saat ulang tahun NTB pada 17 Desember, akan mulai beroperasi," ucap Khairul.
Sementara itu, Komisaris Utama PT. Artha Begawan Nusantara, Arrie Triyono, saat bertemu Gubernur NTB H Zulkieflimansyah, pada Selasa (15/11), menyampaikan apresiasi atas fasilitas yang diberikan Pemerintah Provinsi NTB selama melakukan kunjungan lapangan.
Baca juga: Pemprov NTB menggandeng investor nasional kelola RPH Banyumulek
Baca juga: Pemerintah Kota Mataram pusatkan pemotongan hewan kurban di RPH
Ia mengaku setelah melakukan lima kali kunjungan, pihaknya setuju dan tertarik dengan potensi yang dimiliki NTB. "Mudah-mudahan kami bisa berkembang dengan baik, dan kami berharap NTB dapat menjadi sentra ternak nasional," katanya.
Arrie juga mengajak Pemerintah Provinsi NTB untuk membuat kebijakan mengenai kontrol pemotongan sapi yang bertujuan menciptakan kemandirian ketersediaan daging sapi serta memperbaiki fasilitas RPH sehingga tujuan menjadikan NTB sebagai sentra ternak nasional dalam lima tahun mendatang akan terwujud.
"Investor tersebut menyewa RPH sebesar Rp99 juta per tahun selama lima tahun. Maunya 25 tahun, tapi kita minta lima tahun dulu, nanti bisa diperpanjang lagi," kata Khairul Akbar, di Mataram, Kamis.
Ia mengatakan RPH Banyumulek seluas 27 hektare yang berada di Kabupaten Lombok Barat, memiliki kapasitas potong sapi sebanyak 200 ekor per hari. Namun untuk tahap awal, investor akan melalukan pemotongan sebanyak 50 ekor per hari, sambil melihat kondisi pasar.
Menurut Khairul, investor dalam negeri itu ingin mengelola RPH Banyumulek sebagai tempat pemotongan hewan ternak bertaraf nasional dengan jangkauan pasar di Pulau Jawa, terutama Jakarta.
Bahkan, perusahaan tersebut sudah menjalin kerja sama dengan daerah lainnya untuk pengiriman hasil pemotongan sapi yang masih segar menggunakan kendaraan yang memiliki cold storage untuk mempertahankan mutu, namun bukan dalam bentuk daging beku. "Sapi yang akan dipotong diutamakan sapi lokal. Tapi tidak menutup kemungkinan mendatangkan dari luar juga," ujarnya.
Ia mengatakan meskipun dalam proses pemotongan sapi menggunakan bantuan peralatan mesin, perusahaan tersebut nantinya tetap menjamin kehalalan daging sapi karena tetap mengikuti syariat Islam.
Investor tersebut juga sudah melakukan tiga kali kunjungan ke lokasi RPH untuk melihat kondisi bangunan dan peralatan di dalamnya yang sudah lama tidak termanfaatkan. "Perlu pembenahan dan perbaikan peralatan yang tidak pernah terpakai selama ini, mungkin ada yang rusak, makanya investor itu sudah mengecek kondisi RPH. Rencananya, nanti saat ulang tahun NTB pada 17 Desember, akan mulai beroperasi," ucap Khairul.
Sementara itu, Komisaris Utama PT. Artha Begawan Nusantara, Arrie Triyono, saat bertemu Gubernur NTB H Zulkieflimansyah, pada Selasa (15/11), menyampaikan apresiasi atas fasilitas yang diberikan Pemerintah Provinsi NTB selama melakukan kunjungan lapangan.
Baca juga: Pemprov NTB menggandeng investor nasional kelola RPH Banyumulek
Baca juga: Pemerintah Kota Mataram pusatkan pemotongan hewan kurban di RPH
Ia mengaku setelah melakukan lima kali kunjungan, pihaknya setuju dan tertarik dengan potensi yang dimiliki NTB. "Mudah-mudahan kami bisa berkembang dengan baik, dan kami berharap NTB dapat menjadi sentra ternak nasional," katanya.
Arrie juga mengajak Pemerintah Provinsi NTB untuk membuat kebijakan mengenai kontrol pemotongan sapi yang bertujuan menciptakan kemandirian ketersediaan daging sapi serta memperbaiki fasilitas RPH sehingga tujuan menjadikan NTB sebagai sentra ternak nasional dalam lima tahun mendatang akan terwujud.