Praya, Lombok Tengah (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, akan meningkatkan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi bagi petani pada musim tanam 2022/2023.
"Pengawasan pupuk bersubsidi itu tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Pertanian, tetapi semua pihak kita libatkan," kata Asisten II Setda Lombok Tengah Masnun usai rapat koordinasi di kantor Bupati Lombok Tengah, NTB, Senin.
Pemerintah daerah telah membentuk Tim Komisi Pupuk dan Pestisida yang terdiri atas aparat TNI, Polri, kejaksaan, camat, dan pemerintahan desa.
Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi adanya penjualan pupuk bersubsidi melebih harga eceran tertinggi (HET) dan mencegah terjadinya kelangkaan pupuk.
"Tim pengawasan sudah dibentuk, sehingga kita melaksanakan penguatan untuk peningkatan pengawasan pupuk bersubsidi supaya tepat sasaran," katanya.
Stok pupuk bersubsidi bagi petani pada musim tanam saat ini aman seperti informasi yang disampaikan Dinas Pertanian Lombok Tengah. Namun, lanjutnya masih ada informasi di lapangan ada penjualan pupuk bersubsidi melebihi HET dan jangan sampai stok pupuk nonsubsidi juga langka.
"Stok pupuk aman, ada tambahan 4.000 ton pupuk di Desember ini," katanya.
Tim pengawasan yang dibentuk ini juga bertugas melakukan edukasi atau sosialisasi kebijakan baru kepada para petani, karena alokasi pupuk saat ini berkurang dengan sebelumnya.
"Alokasi pupuk tahun ini menggunakan data E-RDKK," katanya.
Menurut dia, kondisi pupuk yang terbatas ini membuat masyarakat menilai pemerintah tidak adil, sehingga kebijakan ini harus disosialisasikan, supaya petani bisa menerima kebijakan baru ini.
"Tugas tim komisi pupuk dan pestisida ini adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pengawasan serta mencegah peredaran pupuk palsu," katanya.
"Pengawasan pupuk bersubsidi itu tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Pertanian, tetapi semua pihak kita libatkan," kata Asisten II Setda Lombok Tengah Masnun usai rapat koordinasi di kantor Bupati Lombok Tengah, NTB, Senin.
Pemerintah daerah telah membentuk Tim Komisi Pupuk dan Pestisida yang terdiri atas aparat TNI, Polri, kejaksaan, camat, dan pemerintahan desa.
Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi adanya penjualan pupuk bersubsidi melebih harga eceran tertinggi (HET) dan mencegah terjadinya kelangkaan pupuk.
"Tim pengawasan sudah dibentuk, sehingga kita melaksanakan penguatan untuk peningkatan pengawasan pupuk bersubsidi supaya tepat sasaran," katanya.
Stok pupuk bersubsidi bagi petani pada musim tanam saat ini aman seperti informasi yang disampaikan Dinas Pertanian Lombok Tengah. Namun, lanjutnya masih ada informasi di lapangan ada penjualan pupuk bersubsidi melebihi HET dan jangan sampai stok pupuk nonsubsidi juga langka.
"Stok pupuk aman, ada tambahan 4.000 ton pupuk di Desember ini," katanya.
Tim pengawasan yang dibentuk ini juga bertugas melakukan edukasi atau sosialisasi kebijakan baru kepada para petani, karena alokasi pupuk saat ini berkurang dengan sebelumnya.
"Alokasi pupuk tahun ini menggunakan data E-RDKK," katanya.
Menurut dia, kondisi pupuk yang terbatas ini membuat masyarakat menilai pemerintah tidak adil, sehingga kebijakan ini harus disosialisasikan, supaya petani bisa menerima kebijakan baru ini.
"Tugas tim komisi pupuk dan pestisida ini adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pengawasan serta mencegah peredaran pupuk palsu," katanya.