Mataram (Antara Mataram) - Sisa dana penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang mencapai Rp40 miliar, akan dialokasikan untuk peningkatan infrastruktur pembangunan.
"Karena Pilkada NTB berlangsung hanya satu putaran, sehingga ada kelebihan dana sekitar Rp40 miliar, dan dana itu akan dialokasikan untuk peningkatan infrastruktur," kata Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB Rosiadi Sayuti di Mataram, Selasa.
Ia mengatakan, dana APBD NTB 2013 yang dialokasikan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB periode 2013-2018, 13 Mei 2013, mencapai Rp130 miliar, namun yang terpakai sekitar Rp90 miliar, sehingga terisa sebesar Rp40 miliar.
Kelebihan dana itu akan dialokasikan kembali dalam rancangan APBD perubahan 2013, dan akan dipergunakan untuk peningkatan infrastruktur pembangunan.
"Misalnya, untuk pembebasan lahan di kawasan Bendungan Pandanduri, Kabupaten Lombok Timur, dan tambahan anggaran untuk program percepatan peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan," ujarnya.
Rosiadi mengaku, tim anggaran Pemprov NTB segera mengajukan rancangan APBD Perubahan 2013 ke DPRD NTB untuk dibahas lebih lanjut.
Saat ini tim anggaran Pemprov NTB tengah memantapkan program-program strategis yang akan dibahas dalam APBD perubahan itu, yang dikaitkan dengan dukungan fiskal.
Rosiadi memastikan semua program yang membutuhkan dukungan anggaran memadai dalam APBD-P 2013, mengarah kepada peningkatan pemberdayaan masyarakat.
Naskah APBD perubahan itu merupakan landasan pembangunan daerah, yang mencakup anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang diperbaharui.
Pemprov NTB akan terus berupaya mengimplementasikan berbagai program pembangunan itu sesuai ketentuan dan selalu berada pada koridor perundang-undangan yang berlaku.
Rancangan perubahan APBD NTB 2013 itu tentunya mengacu kepada APBD NTB 2013 yang ditetapkan sebesar Rp2,49 triliun lebih, yang mengalami peningkatan cukup signifikan dibanding APBD perubahan 2012 yang mencapai Rp2,37 triliun lebih.
APBD NTB 2013 itu, dijabarkan dalam 300 program/kegiatan, yang dirinci menjadi anggaran pendapatan sebesar Rp2,49 triliun lebih dan anggaran belanja sebesar Rp2,48 triliun lebih, sehingga surplus sebesar Rp3,91 miliar lebih.
Namun, dana surplus itu akan dimanfaatkan untuk pembiayaan, yakni penerimaan pembiayaan sebesar Rp17,69 miliar, tetapi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp21,60 miliar lebih, sehingga minus Rp3,91 miliar lebih.
Sebagai pembanding, realisasi APBD NTB 2012 pada triwulan pertama tidak sesuai target yang ditetapkan, yakni kurang dari 10 persen dari target 35 persen.
Target penyerapan APBD 2012 sesuai arahan Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi, yakni sebesar 35 persen pada triwulan I, 30 persen pada triwulan II, 25 persen pada triwulan III dan 10 persen pada triwulan IV.
SKPD di jajaran Pemprov NTB terdiri dari 16 dinas teknis, 14 Lembaga Teknis Daerah (LTD), sembilan biro, tiga asisten dan lima staf ahli. (*)
"Karena Pilkada NTB berlangsung hanya satu putaran, sehingga ada kelebihan dana sekitar Rp40 miliar, dan dana itu akan dialokasikan untuk peningkatan infrastruktur," kata Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB Rosiadi Sayuti di Mataram, Selasa.
Ia mengatakan, dana APBD NTB 2013 yang dialokasikan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB periode 2013-2018, 13 Mei 2013, mencapai Rp130 miliar, namun yang terpakai sekitar Rp90 miliar, sehingga terisa sebesar Rp40 miliar.
Kelebihan dana itu akan dialokasikan kembali dalam rancangan APBD perubahan 2013, dan akan dipergunakan untuk peningkatan infrastruktur pembangunan.
"Misalnya, untuk pembebasan lahan di kawasan Bendungan Pandanduri, Kabupaten Lombok Timur, dan tambahan anggaran untuk program percepatan peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan," ujarnya.
Rosiadi mengaku, tim anggaran Pemprov NTB segera mengajukan rancangan APBD Perubahan 2013 ke DPRD NTB untuk dibahas lebih lanjut.
Saat ini tim anggaran Pemprov NTB tengah memantapkan program-program strategis yang akan dibahas dalam APBD perubahan itu, yang dikaitkan dengan dukungan fiskal.
Rosiadi memastikan semua program yang membutuhkan dukungan anggaran memadai dalam APBD-P 2013, mengarah kepada peningkatan pemberdayaan masyarakat.
Naskah APBD perubahan itu merupakan landasan pembangunan daerah, yang mencakup anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang diperbaharui.
Pemprov NTB akan terus berupaya mengimplementasikan berbagai program pembangunan itu sesuai ketentuan dan selalu berada pada koridor perundang-undangan yang berlaku.
Rancangan perubahan APBD NTB 2013 itu tentunya mengacu kepada APBD NTB 2013 yang ditetapkan sebesar Rp2,49 triliun lebih, yang mengalami peningkatan cukup signifikan dibanding APBD perubahan 2012 yang mencapai Rp2,37 triliun lebih.
APBD NTB 2013 itu, dijabarkan dalam 300 program/kegiatan, yang dirinci menjadi anggaran pendapatan sebesar Rp2,49 triliun lebih dan anggaran belanja sebesar Rp2,48 triliun lebih, sehingga surplus sebesar Rp3,91 miliar lebih.
Namun, dana surplus itu akan dimanfaatkan untuk pembiayaan, yakni penerimaan pembiayaan sebesar Rp17,69 miliar, tetapi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp21,60 miliar lebih, sehingga minus Rp3,91 miliar lebih.
Sebagai pembanding, realisasi APBD NTB 2012 pada triwulan pertama tidak sesuai target yang ditetapkan, yakni kurang dari 10 persen dari target 35 persen.
Target penyerapan APBD 2012 sesuai arahan Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi, yakni sebesar 35 persen pada triwulan I, 30 persen pada triwulan II, 25 persen pada triwulan III dan 10 persen pada triwulan IV.
SKPD di jajaran Pemprov NTB terdiri dari 16 dinas teknis, 14 Lembaga Teknis Daerah (LTD), sembilan biro, tiga asisten dan lima staf ahli. (*)