Lombok Barat (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyerap berbagai aspirasi para pengusaha kapal penyeberangan yang hadir dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-20 PT Dharma Lautan Utama (DLU) yang digelar di kawasan wisata Senggigi Lombok, Nusa Tenggara Barat, Minggu.
"Hasil pembicaraan dan usulan dalam pertemuan ini akan kami teruskan ke Pak Menteri Perhubungan nantinya. Biarlah beliau yang mempertimbangkannya," kata Kepala Pusat Kebijakan Sarana Transportasi, Kemenhub, Gunung Hutapea, usai mengikuti diskusi bersama para pelaku usaha kapal penyeberangan.
Pada prinsipnya, kata dia, Badan Kebijakan Transportasi, Kemenhub melakukan kolaborasi dengan para pihak terkait, pengusaha dan akademisi untuk mendapatkan masukan tentang harus bagaimana mengelola sektor transportasi yang baik ke depan.
"Transportasi tidak mengenal politik, karena menyangkut keselamatan jadi harus menjadi prioritas," ujar Gunung.
Dalam diskusi tersebut, Pemilik PT DLU Holding H Bambang Harjo Soekartono meminta agar tarif kapal penyeberangan jangan sampai dipolitisasi di tengah beban yang dialami oleh para pengusaha akibat adanya operasional yang semakin tinggi sebagai dampak kondisi ekonomi dan penyesuaian harga bahan bakar minyak.
Menurut dia, pemerintah harus membantu kalangan pengusaha kapal penyeberangan untuk memulihkan kondisi usaha yang belum pulih dari keterpurukan akibat pandemi COVID-19 yang terjadi sejak 2020.
"Yang paling utama adalah masalah tarif penyeberangan, tidak boleh dipolitisasi tarif kapal tersebut, apalagi ini merupakan program tol laut yang digalakkan dan menjadi jargon Presiden Jokowi," katanya.
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) Khoiri Soetomo meminta Menteri Perhubungan mengambil langkah dan kebijakan yang betul-betul sesuai harapan karena tidak ada transportasi yang nantinya ditekan harga semurah-murahnya kalau mengabaikan keselamatan dan keamanan.
"Jadi tidak ada gunanya ada transportasi yang ditekan harga semurah-murahnya karena lamban laun akan menggerus keselamatan pelayaran yang setiap saat bisa menenggelamkan kapal dan membunuh nyawa begitu banyak orang," ucapnya.
Pemerhati Kebijakan Publik Agus Pambagio juga mendukung aspirasi para pengusaha kapal penyeberangan yang menginginkan kenaikan tarif agar industri transportasi laut tetap bisa berjalan dengan mengedepankan aspek keamanan, kenyamanan dan keselamatan.
"Kalau tarifnya kurang, pemerintah harusnya memberikan subsidi supaya keberlangsungan industri penyeberangan ini tetap bisa jalan. Kapal-kapal ini banyak tidak terawat karena tidak ada anggarannya asal bisa jalan, itu soal keselamatan," kata Agus Pambagio.
"Hasil pembicaraan dan usulan dalam pertemuan ini akan kami teruskan ke Pak Menteri Perhubungan nantinya. Biarlah beliau yang mempertimbangkannya," kata Kepala Pusat Kebijakan Sarana Transportasi, Kemenhub, Gunung Hutapea, usai mengikuti diskusi bersama para pelaku usaha kapal penyeberangan.
Pada prinsipnya, kata dia, Badan Kebijakan Transportasi, Kemenhub melakukan kolaborasi dengan para pihak terkait, pengusaha dan akademisi untuk mendapatkan masukan tentang harus bagaimana mengelola sektor transportasi yang baik ke depan.
"Transportasi tidak mengenal politik, karena menyangkut keselamatan jadi harus menjadi prioritas," ujar Gunung.
Dalam diskusi tersebut, Pemilik PT DLU Holding H Bambang Harjo Soekartono meminta agar tarif kapal penyeberangan jangan sampai dipolitisasi di tengah beban yang dialami oleh para pengusaha akibat adanya operasional yang semakin tinggi sebagai dampak kondisi ekonomi dan penyesuaian harga bahan bakar minyak.
Menurut dia, pemerintah harus membantu kalangan pengusaha kapal penyeberangan untuk memulihkan kondisi usaha yang belum pulih dari keterpurukan akibat pandemi COVID-19 yang terjadi sejak 2020.
"Yang paling utama adalah masalah tarif penyeberangan, tidak boleh dipolitisasi tarif kapal tersebut, apalagi ini merupakan program tol laut yang digalakkan dan menjadi jargon Presiden Jokowi," katanya.
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) Khoiri Soetomo meminta Menteri Perhubungan mengambil langkah dan kebijakan yang betul-betul sesuai harapan karena tidak ada transportasi yang nantinya ditekan harga semurah-murahnya kalau mengabaikan keselamatan dan keamanan.
"Jadi tidak ada gunanya ada transportasi yang ditekan harga semurah-murahnya karena lamban laun akan menggerus keselamatan pelayaran yang setiap saat bisa menenggelamkan kapal dan membunuh nyawa begitu banyak orang," ucapnya.
Pemerhati Kebijakan Publik Agus Pambagio juga mendukung aspirasi para pengusaha kapal penyeberangan yang menginginkan kenaikan tarif agar industri transportasi laut tetap bisa berjalan dengan mengedepankan aspek keamanan, kenyamanan dan keselamatan.
"Kalau tarifnya kurang, pemerintah harusnya memberikan subsidi supaya keberlangsungan industri penyeberangan ini tetap bisa jalan. Kapal-kapal ini banyak tidak terawat karena tidak ada anggarannya asal bisa jalan, itu soal keselamatan," kata Agus Pambagio.