Lombok Barat (ANTARA) - Sebanyak 416 nelayan terdampak cuaca ekstrem di lingkar Pelabuhan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, mendapatkan bantuan bahan pangan dari pemerintah setempat.
Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Wakil Bupati Lombok Barat Hj Sumiatun kepada perwakilan nelayan di Dusun Puyahan Desa Lembar Selatan Kecamatan Lembar, Lombok Barat, Senin.
"Pemerintah daerah memberi perhatian khusus kepada para nelayan yang tidak dapat melaut karena cuaca ekstrem. Hal ini berpengaruh terhadap penghasilan serta mata pencaharian," kata Hj Sumiatun.
Ia menyebutkan sebaran keluarga nelayan di Kecamatan Lembar yang terdampak cuaca ekstrem, yakni Dusun Cemare sebanyak 256 kepala keluarga (KK) atau 860 jiwa, Dusun Puyahan 132 KK atau 443 jiwa, Dusun Lembar dan Dusun Lembar Barat sebanyak 28 KK atau 94 jiwa.
Sebelumnya, lanjut Sumiatun, pihaknya sudah menyalurkan bantuan sosial dalam bentuk bahan pangan untuk keluarga nelayan di empat kecamatan, antara lain Kecamatan Labuapi, Gerung, Batulayar.
"Kami bersama seluruh jajaran memberi perhatian pada para nelayan karena cuaca ekstrem ini menyebabkan nelayan tidak dapat melaut sehingga berpotensi menyebabkan kerawanan pangan, jadi perlu dibantu," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga berpesan kepada para nelayan untuk lebih memperhatikan gizi keluarga. Hal itu dalam rangka upaya mencegah dan mengendalikan stunting di Lombok Barat.
Para nelayan, kata Sumiatun, dapat memberikan sebagian ikan hasil tangkapannya untuk dikonsumsi terutama oleh anak-anaknya agar kadar gizi keluarga dapat terpenuhi.
"Saya minta nelayan di Dusun Puyahan agar menyisihkan hasil tangkapannya agar tidak dijual semua sehingga bisa dikonsumsi keluarga agar terhindar dari stunting," katanya.
Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) stunting adalah gangguan perkembangan pada anak yang disebabkan gizi buruk, terserang infeksi yang berulang, maupun stimulasi psikososial yang tidak memadai.
Data Pemerintah Kabupaten Lombok Barat tercatat angka stunting terus mengalami penurunan dari 20,73 persen pada 2021 menjadi 18,98 persen pada Agustus 2022 karena berbagai intervensi yang dilakukan bersama Pemerintah Provinsi NTB.
Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Wakil Bupati Lombok Barat Hj Sumiatun kepada perwakilan nelayan di Dusun Puyahan Desa Lembar Selatan Kecamatan Lembar, Lombok Barat, Senin.
"Pemerintah daerah memberi perhatian khusus kepada para nelayan yang tidak dapat melaut karena cuaca ekstrem. Hal ini berpengaruh terhadap penghasilan serta mata pencaharian," kata Hj Sumiatun.
Ia menyebutkan sebaran keluarga nelayan di Kecamatan Lembar yang terdampak cuaca ekstrem, yakni Dusun Cemare sebanyak 256 kepala keluarga (KK) atau 860 jiwa, Dusun Puyahan 132 KK atau 443 jiwa, Dusun Lembar dan Dusun Lembar Barat sebanyak 28 KK atau 94 jiwa.
Sebelumnya, lanjut Sumiatun, pihaknya sudah menyalurkan bantuan sosial dalam bentuk bahan pangan untuk keluarga nelayan di empat kecamatan, antara lain Kecamatan Labuapi, Gerung, Batulayar.
"Kami bersama seluruh jajaran memberi perhatian pada para nelayan karena cuaca ekstrem ini menyebabkan nelayan tidak dapat melaut sehingga berpotensi menyebabkan kerawanan pangan, jadi perlu dibantu," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga berpesan kepada para nelayan untuk lebih memperhatikan gizi keluarga. Hal itu dalam rangka upaya mencegah dan mengendalikan stunting di Lombok Barat.
Para nelayan, kata Sumiatun, dapat memberikan sebagian ikan hasil tangkapannya untuk dikonsumsi terutama oleh anak-anaknya agar kadar gizi keluarga dapat terpenuhi.
"Saya minta nelayan di Dusun Puyahan agar menyisihkan hasil tangkapannya agar tidak dijual semua sehingga bisa dikonsumsi keluarga agar terhindar dari stunting," katanya.
Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) stunting adalah gangguan perkembangan pada anak yang disebabkan gizi buruk, terserang infeksi yang berulang, maupun stimulasi psikososial yang tidak memadai.
Data Pemerintah Kabupaten Lombok Barat tercatat angka stunting terus mengalami penurunan dari 20,73 persen pada 2021 menjadi 18,98 persen pada Agustus 2022 karena berbagai intervensi yang dilakukan bersama Pemerintah Provinsi NTB.