Mataram (ANTARA) - Wakil Bupati Sumbawa Hj Dewi Noviany menyebutkan, angka stunting mengalami penurunan dari 8,39 persen pada 2021 menjadi 8,11 persen pada 2022, setelah dilakukan berbagai program yang melibatkan multi pihak, termasuk dukungan dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan pemerintah pusat.

"Data tersebut berdasarkan hasil elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (e-PPBGM) kepada bayi usia bawah dua tahun (baduta) dan bayi usia bawah lima tahun (balita) pada Agustus 2022," kata Hj Dewi Noviany, dalam keterangan resmi yang diterima di Mataram, Senin.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) stunting adalah gangguan perkembangan pada anak yang disebabkan gizi buruk, terserang infeksi yang berulang, maupun stimulasi psikososial yang tidak memadai.

Angka penurunan stunting tersebut disampaikan Dewi, dalam rapat aksi delapan konvergensi percepatan penurunan stunting Kabupaten Sumbawa yang diikuti Tim Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting (TP3S) Kabupaten Sumbawa.

Ia menjelaskan, tujuan rapat, yaitu untuk mendapatkan informasi tentang capaian kinerja program kegiatan P3S dan kemajuan pelaksanaan rencana kegiatan P3S yang telah disepakati pada rembuk stunting. Selain itu, untuk mengidentifikasi pembelajaran dan merumuskan masukan perbaikan sebagai umpan balik untuk perencanaan dan penganggaran program atau kegiatan prioritas. "Melalui pertemuan ini juga kita ingin penetapan lokasi fokus, desain dan upaya perbaikan penyampaian layanan pada tahun berikutnya," ujar Dewi.

Lebih lanjut, Dewi mengatakan penurunan angka stunting menjadi catatan baik dan juga tantangan bagi para petugas untuk lebih baik lagi dalam hal penanganan stunting di Kabupaten Sumbawa pada 2023.

Oleh sebab itu, ia mengajak semua pihak, baik para perangkat daerah, TP3S, organisasi non-pemerintahan (NGO), perguruan tinggi, kecamatan/desa/kelurahan dan lain-lain, agar bersinergi dalam penanganan stunting dengan menentukan jumlah kasus absolut stunting yang akan diintervensi pada 2023. "Kita akan melakukan penanganan stunting secara swadaya, gotong-royong di 12 lokasi khusus desa maupun 157 desa/kelurahan secara keseluruhan pada 2023," ucapnya.

Baca juga: Pastikan PMT dikonsumsi ibu dan bayi untuk cegah stunting
Baca juga: Polri siagakan ambulans dan personel bantu BKKBN turunkan angka stunting

Melalui evaluasi kinerja tahunan, Dewi berharap agar perangkat daerah, kecamatan, desa, kelurahan, perguruan tinggi, NGO, lembaga profesi lebih semangat dalam melakukan penanganan stunting. "Baik melalui intervensi spesifik maupun sensitif, sehingga sasaran baduta dan balita stunting ataupun keluarga berisiko stunting dapat diminimalkan," katanya.

Pewarta : Awaludin
Editor : I Komang Suparta
Copyright © ANTARA 2024