Bintan, Kepri (ANTARA) - Pemerintah mengharapkan pelaksanaan Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) yang didanai dari Dana Desa dapat membantu ekonomi warga desa. "Seluruh warga masyarakat yang sedang tidak punya pekerjaan, kelompok marginal, kelompok perempuan, kepala keluarga ini bisa dilibatkan dalam PKTD," ujar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar di sela rangkaian Hari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Nasional di Bintan, Kamis.
Menurutnya, kelompok-kelompok warga desa itu dapat diberdayakan untuk melakukan pembangunan infrastruktur sederhana di desa, misalnya pembangunan jalan, saluran air hingga irigasi.
"Karena pada prinsipnya pekerjaan yang dikerjakan dengan Padat Karya Tunai Desa itu tidak membutuhkan skill tertentu. Di situlah pentingnya padat karya tunai, kita juga berterima kasih karena didukung juga oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)," tutur Gus Halim, demikian ia biasa disapa.
Dengan PKTD, lanjut dia, pembangunan infrastruktur desa dapat dilakukan secara swakelola sekaligus menyerap tenaga kerja di desa. "Dengan demikian maka kita harapkan Dana Desa terserap dengan bagus. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kemudian hasil survei nasional terkait penyerapan ketenagakerjaan bisa menunjukkan tren yang positif," katanya.
Di sisi lain ia menambahkan pembangunan desa juga menunjukkan hasil yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh desa. "Pokoknya yang penting pelaksanaannya memang dibutuhkan oleh desa. Nah ini kuncinya pada SDGs Desa," ujarnya.
Baca juga: Padat karya produktif manfaatkan sumber daya lokal
Baca juga: Program padat karya di Lombok Tengah libatkan 3.600 warga
Dalam kesempatan itu Gus Halim mengunjungi Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Bintan. Masyarakat desa itu mengajukan Program PKTD untuk membangun parit atau saluran air untuk mencegah banjir.
Sekretaris Desa Teluk Bakau Muhammad Tayib menyampaikan desanya pernah mengalami banjir setinggi 50 sentimeter. Oleh karena itu warga kemudian berinisiatif membangun saluran air untuk mencegah banjir saat musim hujan. "Saat ini kami sedang membuat saluran air sepanjang 600 meter, biayanya sekitar Rp89 juta itu dari Dana Desa," tuturnya.
Ia menambahkan sekitar 130 warga terlibat dalam PKTD itu. Warga yang terlibat mendapatkan upah Rp100.000 per hari.
Menurutnya, kelompok-kelompok warga desa itu dapat diberdayakan untuk melakukan pembangunan infrastruktur sederhana di desa, misalnya pembangunan jalan, saluran air hingga irigasi.
"Karena pada prinsipnya pekerjaan yang dikerjakan dengan Padat Karya Tunai Desa itu tidak membutuhkan skill tertentu. Di situlah pentingnya padat karya tunai, kita juga berterima kasih karena didukung juga oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)," tutur Gus Halim, demikian ia biasa disapa.
Dengan PKTD, lanjut dia, pembangunan infrastruktur desa dapat dilakukan secara swakelola sekaligus menyerap tenaga kerja di desa. "Dengan demikian maka kita harapkan Dana Desa terserap dengan bagus. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kemudian hasil survei nasional terkait penyerapan ketenagakerjaan bisa menunjukkan tren yang positif," katanya.
Di sisi lain ia menambahkan pembangunan desa juga menunjukkan hasil yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh desa. "Pokoknya yang penting pelaksanaannya memang dibutuhkan oleh desa. Nah ini kuncinya pada SDGs Desa," ujarnya.
Baca juga: Padat karya produktif manfaatkan sumber daya lokal
Baca juga: Program padat karya di Lombok Tengah libatkan 3.600 warga
Dalam kesempatan itu Gus Halim mengunjungi Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Bintan. Masyarakat desa itu mengajukan Program PKTD untuk membangun parit atau saluran air untuk mencegah banjir.
Sekretaris Desa Teluk Bakau Muhammad Tayib menyampaikan desanya pernah mengalami banjir setinggi 50 sentimeter. Oleh karena itu warga kemudian berinisiatif membangun saluran air untuk mencegah banjir saat musim hujan. "Saat ini kami sedang membuat saluran air sepanjang 600 meter, biayanya sekitar Rp89 juta itu dari Dana Desa," tuturnya.
Ia menambahkan sekitar 130 warga terlibat dalam PKTD itu. Warga yang terlibat mendapatkan upah Rp100.000 per hari.