Mataram (ANTARA) - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, meningkatkan kapasitas anggota tim pendamping keluarga guna menekan angka kasus stunting di wilayahnya.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Mataram HM Carnoto di Mataram, Jumat, mengatakan bahwa pemerintah kota berupaya menurunkan angka kasus stunting pada balita yang saat ini masih 17,3 persen menjadi 14 persen selama 2023.
Menurut dia, pemerintah kota berupaya mengoptimalkan peran 331 tim pendamping keluarga (TPK) yang beranggotakan 993 orang dalam upaya pencegahan dan penanggulangan stunting.
Upaya tersebut, ia mengatakan, dilakukan dengan melatih anggota TPK yang terdiri atas tenaga kesehatan, anggota Tim Penggerak PPK, dan kader posyandu melakukan edukasi dan pendampingan pada keluarga-keluarga dengan risiko stunting, termasuk menyampaikan penyuluhan mengenai pemenuhan kebutuhan gizi keluarga.
"TPK ini akan mengajarkan dan mengedukasi keluarga yang terindikasi beresiko stunting melalui kegiatan Dapur Sehat Atasi Stunting," katanya.
Selain itu, Carnoto mengatakan, kapasitas petugas dalam melakukan pengukuran dan penimbangan bayi guna mendeteksi dini kasus stunting juga ditingkatkan.
Ia menjelaskan bahwa pendampingan keluarga antara lain dilakukan untuk memastikan calon ibu dalam keadaan sehat dan terpenuhi kebutuhan gizinya sehingga dapat melahirkan anak yang sehat.
"Agar gizi ibu hamil tercukupi, kondisi benar-benar yang sehat, sehingga melahirkan bayi sehat hingga tumbuh menjadi anak yang sehat," katanya.
Selain itu, Carnoto mengatakan bahwa stunting berkaitan dengan banyak faktor sehingga penanganan masalah itu harus dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan semua sektor.
Oleh karena itu, ia melanjutkan, DP2KB berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan dan organisasi perangkat daerah terkait lain serta Tim Penggerak PKK, Gabungan Organisasi Wanita, dan Dharma Wanita dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan stunting.
"Masalah stunting ini berkaitan dengan banyak faktor, sehingga kami tidak bisa berjalan sendiri," katanya.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Mataram HM Carnoto di Mataram, Jumat, mengatakan bahwa pemerintah kota berupaya menurunkan angka kasus stunting pada balita yang saat ini masih 17,3 persen menjadi 14 persen selama 2023.
Menurut dia, pemerintah kota berupaya mengoptimalkan peran 331 tim pendamping keluarga (TPK) yang beranggotakan 993 orang dalam upaya pencegahan dan penanggulangan stunting.
Upaya tersebut, ia mengatakan, dilakukan dengan melatih anggota TPK yang terdiri atas tenaga kesehatan, anggota Tim Penggerak PPK, dan kader posyandu melakukan edukasi dan pendampingan pada keluarga-keluarga dengan risiko stunting, termasuk menyampaikan penyuluhan mengenai pemenuhan kebutuhan gizi keluarga.
"TPK ini akan mengajarkan dan mengedukasi keluarga yang terindikasi beresiko stunting melalui kegiatan Dapur Sehat Atasi Stunting," katanya.
Selain itu, Carnoto mengatakan, kapasitas petugas dalam melakukan pengukuran dan penimbangan bayi guna mendeteksi dini kasus stunting juga ditingkatkan.
Ia menjelaskan bahwa pendampingan keluarga antara lain dilakukan untuk memastikan calon ibu dalam keadaan sehat dan terpenuhi kebutuhan gizinya sehingga dapat melahirkan anak yang sehat.
"Agar gizi ibu hamil tercukupi, kondisi benar-benar yang sehat, sehingga melahirkan bayi sehat hingga tumbuh menjadi anak yang sehat," katanya.
Selain itu, Carnoto mengatakan bahwa stunting berkaitan dengan banyak faktor sehingga penanganan masalah itu harus dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan semua sektor.
Oleh karena itu, ia melanjutkan, DP2KB berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan dan organisasi perangkat daerah terkait lain serta Tim Penggerak PKK, Gabungan Organisasi Wanita, dan Dharma Wanita dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan stunting.
"Masalah stunting ini berkaitan dengan banyak faktor, sehingga kami tidak bisa berjalan sendiri," katanya.