Praya, Lombok Tengah (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, menggelar advokasi bagi semua petugas program dalam rangka percepatan menjadi Kabupaten Layak Anak (KLA) di 2023.
"Dari 10 Kabupaten/Kota di NTB, Lombok Tengah belum masuk menjadi kabupaten layak anak," kata Asisten I Setda Lombok Tengah, Lalu Wiraningsung di rapat koordinasi bersama OPD di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Lombok Tengah di Praya, Rabu.
Ia mengatakan banyak indikator yang harus dilaksanakan untuk menjadi Kabupaten Lombok Tengah menjadi layak anak, termasuk masalah update data di semua OPD terkait.
Data tersebut diharapkan menjadi acuan dalam penyelenggaraan program untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak, karena yang menjadi kendala adalah masalah kelengkapan data.
"Kita harus memiliki data dalam hal penanganan anak," katanya.
Untuk mewujudkan kabupaten layak anak ini dibutuhkan sinergi dan kolaborasi semua OPD, karena dalam menuntaskan persoalan anak dibutuhkan penanganan khusus dan gerakan bersama.
"Kita optimis 2023 bisa menjadi kabupaten layak anak," katanya.
Kepala DP3AP2KB Lombok Tengah, Baiq Sri Astutik Handayani mengatakan pihaknya telah membentuk tim percepatan untuk mendukung program pembentukan kabupaten layak anak, sehingga diharapkan bisa melaksanakan tugasnya dengan baik.
Kolaborasi dan sinergi antara semua pihak terkait sangat penting untuk menyelesaikan permasalahan perempuan dan anak.
"Ini merupakan tugas kita bersama, sehingga Lombok Tengah bisa menjadi kabupaten layak anak," katanya.*
"Dari 10 Kabupaten/Kota di NTB, Lombok Tengah belum masuk menjadi kabupaten layak anak," kata Asisten I Setda Lombok Tengah, Lalu Wiraningsung di rapat koordinasi bersama OPD di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Lombok Tengah di Praya, Rabu.
Ia mengatakan banyak indikator yang harus dilaksanakan untuk menjadi Kabupaten Lombok Tengah menjadi layak anak, termasuk masalah update data di semua OPD terkait.
Data tersebut diharapkan menjadi acuan dalam penyelenggaraan program untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak, karena yang menjadi kendala adalah masalah kelengkapan data.
"Kita harus memiliki data dalam hal penanganan anak," katanya.
Untuk mewujudkan kabupaten layak anak ini dibutuhkan sinergi dan kolaborasi semua OPD, karena dalam menuntaskan persoalan anak dibutuhkan penanganan khusus dan gerakan bersama.
"Kita optimis 2023 bisa menjadi kabupaten layak anak," katanya.
Kepala DP3AP2KB Lombok Tengah, Baiq Sri Astutik Handayani mengatakan pihaknya telah membentuk tim percepatan untuk mendukung program pembentukan kabupaten layak anak, sehingga diharapkan bisa melaksanakan tugasnya dengan baik.
Kolaborasi dan sinergi antara semua pihak terkait sangat penting untuk menyelesaikan permasalahan perempuan dan anak.
"Ini merupakan tugas kita bersama, sehingga Lombok Tengah bisa menjadi kabupaten layak anak," katanya.*