Mataram (ANTARA) - Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Nusa Tenggara Barat membahas berbagai persoalan pemanfaatan tol laut, khususnya untuk mengangkut logistik hasil produksi pertanian dalam rapat koordinasi dengan kabupaten/kota dan para pihak terkait lainnya.
"Tol laut ini ada masalah terkait dengan belum stabilnya statistik muatan. Barang-barang masuk ke NTB melalui tol laut sudah sangat termanfaatkan, tapi begitu tol laut keluar dari NTB ini yang masalah," kata Kepala Dishub NTB H Lalu Mohammad Faozal, dalam pembukaan rapat koordinasi perhubungan di Mataram, NTB, Kamis.
Rapat koordinasi yang dibuka oleh Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah tersebut diikuti oleh jajaran Dishub Provinsi NTB, Dishub Kabupaten/Kota, PT Pelindo III Cabang Lembar, PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Lembar, dan Cabang Kayangan, TNI Angkatan Laut, serta Polisi Air dan Udara Polda NTB.
Menurut Faozal, hasil produksi di NTB yang bisa menggunakan tol laut ternyata belum stabil. Masalah tersebut menjadi bahan diskusi dengan para pengelola tol laut untuk dicarikan solusi bersama, kemudian direkomendasikan ke pemerintah pusat.
Ia menambahkan masalah lain yang dibahas adalah mengenai kapal perintis yang melayani rute-rute yang sangat luar biasa untuk membantu konektivitas masyarakat di berbagai daerah untuk menuju ke daerah lain. Kapal perintis ini ada Teluk Bima, Labuhan Lombok, dan Calabai.
"Muatan kapal perintis ini yang belum efisien juga menjadi isu yang dibahas untuk dicarikan solusi bersama," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah, mengatakan berbicara perhubungan pada konteks pembangunan di NTB, menjadi hal yang vital dan penting dalam menciptakan konektivitas pelayanan kepada masyarakat.
"Terlebih 10 kabupaten/kota di NTB, terdapat program proyek strategis nasional, ada Sirkuit MotoGP, super destinasi prioritas, termasuk pariwisata di masing-masing kabupaten/kota," katanya.
Untuk menopang itu semua, kata dia, harus memiliki konektivitas yang bagus dan mantap kedepannya, sehingga perhubungan harus pintar bekerja sama dengan pemangku kepentingan dan berbagai pihak lainnya.
"Koordinasi dan kerja sama ini harus ditingkatkan terus menerus dan dibangun untuk menciptakan pelayanan konektivitas yang sebaik-baiknya kepada masyarakat di NTB," ucapnya.
"Tol laut ini ada masalah terkait dengan belum stabilnya statistik muatan. Barang-barang masuk ke NTB melalui tol laut sudah sangat termanfaatkan, tapi begitu tol laut keluar dari NTB ini yang masalah," kata Kepala Dishub NTB H Lalu Mohammad Faozal, dalam pembukaan rapat koordinasi perhubungan di Mataram, NTB, Kamis.
Rapat koordinasi yang dibuka oleh Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah tersebut diikuti oleh jajaran Dishub Provinsi NTB, Dishub Kabupaten/Kota, PT Pelindo III Cabang Lembar, PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Lembar, dan Cabang Kayangan, TNI Angkatan Laut, serta Polisi Air dan Udara Polda NTB.
Menurut Faozal, hasil produksi di NTB yang bisa menggunakan tol laut ternyata belum stabil. Masalah tersebut menjadi bahan diskusi dengan para pengelola tol laut untuk dicarikan solusi bersama, kemudian direkomendasikan ke pemerintah pusat.
Ia menambahkan masalah lain yang dibahas adalah mengenai kapal perintis yang melayani rute-rute yang sangat luar biasa untuk membantu konektivitas masyarakat di berbagai daerah untuk menuju ke daerah lain. Kapal perintis ini ada Teluk Bima, Labuhan Lombok, dan Calabai.
"Muatan kapal perintis ini yang belum efisien juga menjadi isu yang dibahas untuk dicarikan solusi bersama," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah, mengatakan berbicara perhubungan pada konteks pembangunan di NTB, menjadi hal yang vital dan penting dalam menciptakan konektivitas pelayanan kepada masyarakat.
"Terlebih 10 kabupaten/kota di NTB, terdapat program proyek strategis nasional, ada Sirkuit MotoGP, super destinasi prioritas, termasuk pariwisata di masing-masing kabupaten/kota," katanya.
Untuk menopang itu semua, kata dia, harus memiliki konektivitas yang bagus dan mantap kedepannya, sehingga perhubungan harus pintar bekerja sama dengan pemangku kepentingan dan berbagai pihak lainnya.
"Koordinasi dan kerja sama ini harus ditingkatkan terus menerus dan dibangun untuk menciptakan pelayanan konektivitas yang sebaik-baiknya kepada masyarakat di NTB," ucapnya.