Mataram (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeduasi seluruh perangkat desa dan kelurahan di Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang industri jasa keuangan dengan program "Ngeraos Solah".
"Itu adalah salah satu cara untuk meningkatkan literasi keuangan bagi masyarakat, khususnya perangkat desa dan kelurahan di NTB," kata Kepala OJK NTB Rico Rinaldy, dalam pembukaan Ngobrol Literasi Bersama OJK dan IJK (Ngeraos Solah) di Mataram, Senin.
Untuk kelancaran program tersebut, kata dia, pihaknya menjalin kolaborasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMPD Dukcapil) NTB.
Kolaborasi antara OJK NTB dengan DPMPD Dukcapil NTB tersebut diharapkan mempermudah dalam setiap kegiatan edukasi kepada perangkat desa dan kelurahan tentang perbankan, pasar modal, dan jasa keuangan lainnya.
Untuk tahap awal, lanjut Rico, program "Ngeraos Solah" menyasar Kota Mataram sebagai percontohan. Sosialisasi dan edukasi kepada aparat kelurahan dilakukan di setiap kecamatan.
"Dengan sosialisasi dan edukasi tersebut, kami berharap kedepannya dari kecamatan meneruskan informasi tentang jasa keuangan, termasuk investasi bodong dan pinjaman online ilegal kepada masyarakat di kecamatan masing-masing," ujarnya.
Rico mengatakan upaya mengedukasi seluruh lapisan masyarakat, termasuk perangkat desa dan kelurahan sebagai salah satu strategi untuk terus meningkatkan literasi dan inklusi keuangan warga NTB yang terus mengalami peningkatan.
Data OJK menyebutkan tingkat pemahaman keuangan masyarakat di NTB mencapai 65,45 persen atau meningkat sebesar 30,8 persen dan merupakan indeks literasi tertinggi kedua secara nasional.
Selain itu, indeks inklusi (akses) keuangan masyarakat di NTB, juga meningkat signifikan sebesar 19,61 persen dari 62,73 persen menjadi 82,34 persen.
"Data itu merupakan hasil Survei Nasional Literasi Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022," ucapnya.
Sementara itu, Sekretaris DPMPD Dukcapil NTB Yus Harudian Putra menyambut baik program "Ngeraos Solah". Sebab, menurut dia, program tersebut akan membuka wawasan para aparat desa dan kelurahan menjadi lebih luas terkait literasi keuangan.
"Semoga informasi tentang industri jasa keuangan dan investasi bodong, termasuk yang lagi ramai tentang pinjaman online ilegal, bisa menyebar lebih luas melalui kegiatan ini," katanya.
"Itu adalah salah satu cara untuk meningkatkan literasi keuangan bagi masyarakat, khususnya perangkat desa dan kelurahan di NTB," kata Kepala OJK NTB Rico Rinaldy, dalam pembukaan Ngobrol Literasi Bersama OJK dan IJK (Ngeraos Solah) di Mataram, Senin.
Untuk kelancaran program tersebut, kata dia, pihaknya menjalin kolaborasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMPD Dukcapil) NTB.
Kolaborasi antara OJK NTB dengan DPMPD Dukcapil NTB tersebut diharapkan mempermudah dalam setiap kegiatan edukasi kepada perangkat desa dan kelurahan tentang perbankan, pasar modal, dan jasa keuangan lainnya.
Untuk tahap awal, lanjut Rico, program "Ngeraos Solah" menyasar Kota Mataram sebagai percontohan. Sosialisasi dan edukasi kepada aparat kelurahan dilakukan di setiap kecamatan.
"Dengan sosialisasi dan edukasi tersebut, kami berharap kedepannya dari kecamatan meneruskan informasi tentang jasa keuangan, termasuk investasi bodong dan pinjaman online ilegal kepada masyarakat di kecamatan masing-masing," ujarnya.
Rico mengatakan upaya mengedukasi seluruh lapisan masyarakat, termasuk perangkat desa dan kelurahan sebagai salah satu strategi untuk terus meningkatkan literasi dan inklusi keuangan warga NTB yang terus mengalami peningkatan.
Data OJK menyebutkan tingkat pemahaman keuangan masyarakat di NTB mencapai 65,45 persen atau meningkat sebesar 30,8 persen dan merupakan indeks literasi tertinggi kedua secara nasional.
Selain itu, indeks inklusi (akses) keuangan masyarakat di NTB, juga meningkat signifikan sebesar 19,61 persen dari 62,73 persen menjadi 82,34 persen.
"Data itu merupakan hasil Survei Nasional Literasi Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022," ucapnya.
Sementara itu, Sekretaris DPMPD Dukcapil NTB Yus Harudian Putra menyambut baik program "Ngeraos Solah". Sebab, menurut dia, program tersebut akan membuka wawasan para aparat desa dan kelurahan menjadi lebih luas terkait literasi keuangan.
"Semoga informasi tentang industri jasa keuangan dan investasi bodong, termasuk yang lagi ramai tentang pinjaman online ilegal, bisa menyebar lebih luas melalui kegiatan ini," katanya.