Jakarta (ANTARA) - Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah mengatakan pihaknya membuka kemungkinan untuk bergabung dengan koalisi besar dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR).
Said mengatakan saat ini PDI Perjuangan terus berupaya menjalin kerja sama politik dengan partai-partai politik yang merupakan anggota KIB dan Koalisi KIR.
"PDI Perjuangan sejak awal memang akan bergotong royong, bersama-sama dengan kekuatan lain untuk bekerja sama, baik dengan Golkar, baik dengan PPP, maupun PAN, maupun Gerindra, dan PKB, semua partai. Makanya, Mbak Puan (Puan Maharani) juga bersilaturahmi," kata Said di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.
Menurut dia, rencana penggabungan KIB, yang terdiri atas Partai Golkar, PAN, dan PPP, serta Koalisi KIR, yang terdiri atas Partai Gerindra dan PKB, dapat meringankan beban tantangan beragam dalam menghadapi Pilpres 2024.
"Ya, semakin baik dan semakin ringan beban kalau dipikul bersama, karena tantangannya ke depan juga tidak semakin ringan. Kan setiap periode, setiap pemimpin punya tantangan yang berbeda," jelasnya.
Meski demikian, dia menegaskan sejauh ini PDI Perjuangan masih konsisten mengusung kader partainya sebagai bakal calon presiden (capres). "PDI Perjuangan sampai hari ini tetap mengusung kader sendiri, confirmed. Tidak akan noleh kanan-kiri, walaupun tetap akan bekerja sama dengan kekuatan parpol lain," tuturnya.
Said juga optimistis bahwa rencana pembentukan koalisi besar tidak serta merta menjamin kemenangan pada Pilpres 2024. "Tidak menjamin kemenangan, yang menentukan kemenangan itu yang pertama tentu figur, kemudian soliditas partai," imbuhnya.
Dia menjelaskan PDI Perjuangan tetap membuka komunikasi dan terus melakukan silaturahmi politik dengan partai-partai politik lainnya. "Insyaallah PDI Perjuangan selalu berkomunikasi. Lebih-lebih terus digencarkan, baik oleh Pak Sekjen (Hasto Kristiyanto) maupun silaturahmi oleh Mbak Puan," ucapnya.
Terkait ketidakhadiran Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri ke acara silaturahmi Ramadhan di Kantor DPP PAN, Jakarta, Minggu (2/4), Said menjelaskan Megawati sedang berada di luar negeri. "Kalau kemarin, kebetulan PDI perjuangan tidak hadir karena memang (ketua umum) kami ada di luar negeri," ujarnya.
Baca juga: Pakar politik sebut Prabowo-Puan jadi pasangan capres realistis PDIP
Baca juga: Sekjen PDIP sebut kader harus miliki tiga perspektif
Untuk diketahui, pendaftaran bakal capres dan calon wakil presiden (cawapres) dijadwalkan pada 19 Oktober hingga 25 November 2023. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu), pasangan capres dan cawapres diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.
Saat ini, ada 575 kursi di parlemen, sehingga pasangan capres dan cawapres pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.
Said mengatakan saat ini PDI Perjuangan terus berupaya menjalin kerja sama politik dengan partai-partai politik yang merupakan anggota KIB dan Koalisi KIR.
"PDI Perjuangan sejak awal memang akan bergotong royong, bersama-sama dengan kekuatan lain untuk bekerja sama, baik dengan Golkar, baik dengan PPP, maupun PAN, maupun Gerindra, dan PKB, semua partai. Makanya, Mbak Puan (Puan Maharani) juga bersilaturahmi," kata Said di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.
Menurut dia, rencana penggabungan KIB, yang terdiri atas Partai Golkar, PAN, dan PPP, serta Koalisi KIR, yang terdiri atas Partai Gerindra dan PKB, dapat meringankan beban tantangan beragam dalam menghadapi Pilpres 2024.
"Ya, semakin baik dan semakin ringan beban kalau dipikul bersama, karena tantangannya ke depan juga tidak semakin ringan. Kan setiap periode, setiap pemimpin punya tantangan yang berbeda," jelasnya.
Meski demikian, dia menegaskan sejauh ini PDI Perjuangan masih konsisten mengusung kader partainya sebagai bakal calon presiden (capres). "PDI Perjuangan sampai hari ini tetap mengusung kader sendiri, confirmed. Tidak akan noleh kanan-kiri, walaupun tetap akan bekerja sama dengan kekuatan parpol lain," tuturnya.
Said juga optimistis bahwa rencana pembentukan koalisi besar tidak serta merta menjamin kemenangan pada Pilpres 2024. "Tidak menjamin kemenangan, yang menentukan kemenangan itu yang pertama tentu figur, kemudian soliditas partai," imbuhnya.
Dia menjelaskan PDI Perjuangan tetap membuka komunikasi dan terus melakukan silaturahmi politik dengan partai-partai politik lainnya. "Insyaallah PDI Perjuangan selalu berkomunikasi. Lebih-lebih terus digencarkan, baik oleh Pak Sekjen (Hasto Kristiyanto) maupun silaturahmi oleh Mbak Puan," ucapnya.
Terkait ketidakhadiran Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri ke acara silaturahmi Ramadhan di Kantor DPP PAN, Jakarta, Minggu (2/4), Said menjelaskan Megawati sedang berada di luar negeri. "Kalau kemarin, kebetulan PDI perjuangan tidak hadir karena memang (ketua umum) kami ada di luar negeri," ujarnya.
Baca juga: Pakar politik sebut Prabowo-Puan jadi pasangan capres realistis PDIP
Baca juga: Sekjen PDIP sebut kader harus miliki tiga perspektif
Untuk diketahui, pendaftaran bakal capres dan calon wakil presiden (cawapres) dijadwalkan pada 19 Oktober hingga 25 November 2023. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu), pasangan capres dan cawapres diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.
Saat ini, ada 575 kursi di parlemen, sehingga pasangan capres dan cawapres pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.