Mataram, (Antara) - Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat telah merampungkan pelatihan peningkatan kompetensi bagi 500 kepala sekolah pada 2014 melalui program ProDEP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan Pemerintah Australia.
"Program pelatihan itu dilakukan secara bertahap dan sudah rampung. Tinggal sekarang kami memantau sejauh mana kepala sekolah mengimplementasikannya," kata Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Nusa Tenggara Barat (NTB) Muh Irfan, di Mataram, Rabu.
Ia mengatakan, para kepala sekolah yang dilatih berasal dari 10 kabupaten/kota di NTB, masing-masing kabupaten mengutus sebanyak 50 kepala sekolah.
Para kepala sekolah diberikan pelatihan mengenai manajemen dan supervisi agar mampu melakukan pengawasan dan supervisi terhadap para guru di sekolah yang dipimpin.
Menurut Irfan, kompetensi para kepala sekolah di NTB dinilai masih jauh dari harapan, sehingga tidak optimal dalam melakukan supervisi kepada para guru untuk melakukan pengajaran sesuai dengan subtansinya.
"Kompetensi masih jauh dari harapan. Oleh sebab itu, NTB menjadi bagian dari program ProDEP kerja sama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan pemerintah Australia," ujarnya.
Ia berharap program peningkatan kompetensi kepala sekolah tersebut akan terus berlanjut karena masih relatif banyak kepala sekolah di NTB yang belum mendapat pelatihan manajemen dan supervisi.
"Tahun ini merupakan pelatihan yang pertama, mudah-mudahan tahun depan NTB bisa mendapatkan program ProDEP itu lagi," kata Irfan.
Pemerintah Australia mendukung pengembangan keprofesian tenaga kependidikan "Professional Development for Education Personnel" (ProDEP) dengan total hibah sebesar 110 juta Dolar Australia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang merupakan bagian dari program Kemitraan Pendidikan Australia-Indonesia, sebagai kontribusi terhadap program pendukung sektor pendidikan (ESSP)
Tujuan dari ProDEP adalah mengembangkan sebuah sistem nasional pengembangan keprofesian tenaga kependidikan.
Sistem nasional pengembangan keprofesian tersebut dirancang untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja kepala sekolah/madrasah, pengawas, dan pejabat pendidikan tingkat kabupaten/kota dan provinsi yang bertanggung jawab atas manajemen dan tata kelola sekolah/madrasah.
Hasil yang diharapkan dari ProDEP ini adalah pengelolaan sekolah dan madrasah yang lebih baik
ProDEP mendukung perancangan, pengembangan, pelaksanaan dan pengevaluasian program-program pengembangan keprofesian (PPK) yang telah disepakati beserta kegiatan-kegiatan pembelajaran terkait di 250 kabupaten/kota terpilih di seluruh provinsi di Indonesia.
Penanggung jawab program tersebut adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMPK-PMP) Kemendikbud.
"Program pelatihan itu dilakukan secara bertahap dan sudah rampung. Tinggal sekarang kami memantau sejauh mana kepala sekolah mengimplementasikannya," kata Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Nusa Tenggara Barat (NTB) Muh Irfan, di Mataram, Rabu.
Ia mengatakan, para kepala sekolah yang dilatih berasal dari 10 kabupaten/kota di NTB, masing-masing kabupaten mengutus sebanyak 50 kepala sekolah.
Para kepala sekolah diberikan pelatihan mengenai manajemen dan supervisi agar mampu melakukan pengawasan dan supervisi terhadap para guru di sekolah yang dipimpin.
Menurut Irfan, kompetensi para kepala sekolah di NTB dinilai masih jauh dari harapan, sehingga tidak optimal dalam melakukan supervisi kepada para guru untuk melakukan pengajaran sesuai dengan subtansinya.
"Kompetensi masih jauh dari harapan. Oleh sebab itu, NTB menjadi bagian dari program ProDEP kerja sama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan pemerintah Australia," ujarnya.
Ia berharap program peningkatan kompetensi kepala sekolah tersebut akan terus berlanjut karena masih relatif banyak kepala sekolah di NTB yang belum mendapat pelatihan manajemen dan supervisi.
"Tahun ini merupakan pelatihan yang pertama, mudah-mudahan tahun depan NTB bisa mendapatkan program ProDEP itu lagi," kata Irfan.
Pemerintah Australia mendukung pengembangan keprofesian tenaga kependidikan "Professional Development for Education Personnel" (ProDEP) dengan total hibah sebesar 110 juta Dolar Australia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang merupakan bagian dari program Kemitraan Pendidikan Australia-Indonesia, sebagai kontribusi terhadap program pendukung sektor pendidikan (ESSP)
Tujuan dari ProDEP adalah mengembangkan sebuah sistem nasional pengembangan keprofesian tenaga kependidikan.
Sistem nasional pengembangan keprofesian tersebut dirancang untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja kepala sekolah/madrasah, pengawas, dan pejabat pendidikan tingkat kabupaten/kota dan provinsi yang bertanggung jawab atas manajemen dan tata kelola sekolah/madrasah.
Hasil yang diharapkan dari ProDEP ini adalah pengelolaan sekolah dan madrasah yang lebih baik
ProDEP mendukung perancangan, pengembangan, pelaksanaan dan pengevaluasian program-program pengembangan keprofesian (PPK) yang telah disepakati beserta kegiatan-kegiatan pembelajaran terkait di 250 kabupaten/kota terpilih di seluruh provinsi di Indonesia.
Penanggung jawab program tersebut adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMPK-PMP) Kemendikbud.