Mataram (ANTARA) - Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR), Nusa Tenggara Barat, mengajak pengusaha trekking organizer (TO) dan pramubarang (porter) duduk bersama bermusyawarah untuk menyelesaikan persoalan upah.
"Pemerintah itu tidak boleh terlalu masuk, hanya bisa memberikan saran dulu. Jadi memang harus saling pengertian dan saran saya diselesaikan secara internal dulu," kata Kepala BTNGR, Dedy Asriady, di Mataram, Minggu.
Ia mengatakan pihak yang menuntut kenaikan upah adalah porter yang ada di jalur pendakian Senaru, Kabupaten Lombok Utara. Tuntutan tersebut diarahkan ke pihak TO yang mempekerjakan para porter untuk mengangkut barang milik wisatawan yang melakukan pendakian Gunung Rinjani.
Tuntutan tersebut dilakukan karena ada perbedaan upah dibandingkan dengan porter di jalur pendakian Sembalun, Kabupaten Lombok Timur.
Menurut Dedy, upah porter di Senaru, yang mencapai nominal Rp200 ribu per hari sudah tergolong di atas upah minimum regional (UMR) atau upah minimum provinsi (UMP) jika diakumulasikan dalam satu bulan bekerja. Saat ini, UMP NTB sebesar Rp2,3 juta.
"Ini sebenarnya sudah di atas UMP dan UMR, yakni sebesar Rp200 ribu per hari. Seandainya di bawah itu, pemerintah boleh masuk untuk ikut menyelesaikan persoalan," ujarnya.
Meskipun demikian, ia juga mendorong agar ada kesamaan upah antara porter yang ada di Sembalun dengan di Senaru. Sebab, porter dari Senaru juga terkadang melakukan pendakian bersama tamunya melalui jalur pendakian Sembalun.
"Memang perlu berdiskusi bareng porter Senaru-Sembalun dengan TO. Termasuk juga di jalur pendakian lainnya, yakni Timbanuh, Tete Baru, Torean, dan Aik Berik. Ini kan suka main dusun-dusun, bukan waktunya untuk begitu sekarang," ucap Dedy.
Menurut dia, semua pihak yang terlibat dalam aktivitas wisata pendakian Gunung Rinjani harus selalu kompak dan menciptakan suasana yang aman dan kondusif.
Sebab, kondisi wisata pendakian di gunung dengan ketinggian 3.726 meter di atas permukaan laut (mdpl) tersebut sudah cukup ramai sejak dibuka pada 1 April 2023. Kondisi tersebut tentu memberikan berkah tersendiri bagi TO dan para porter yang merupakan masyarakat lokal.
"Sekarang aktivitas pendakian lagi ramai sekali terutama dari mancanegara. Alhamdulillah kesejahteraan warga lokal yang terlibat akan tambah meningkat kalau wisatawan mancanegara banyak," ucap Dedy.
"Pemerintah itu tidak boleh terlalu masuk, hanya bisa memberikan saran dulu. Jadi memang harus saling pengertian dan saran saya diselesaikan secara internal dulu," kata Kepala BTNGR, Dedy Asriady, di Mataram, Minggu.
Ia mengatakan pihak yang menuntut kenaikan upah adalah porter yang ada di jalur pendakian Senaru, Kabupaten Lombok Utara. Tuntutan tersebut diarahkan ke pihak TO yang mempekerjakan para porter untuk mengangkut barang milik wisatawan yang melakukan pendakian Gunung Rinjani.
Tuntutan tersebut dilakukan karena ada perbedaan upah dibandingkan dengan porter di jalur pendakian Sembalun, Kabupaten Lombok Timur.
Menurut Dedy, upah porter di Senaru, yang mencapai nominal Rp200 ribu per hari sudah tergolong di atas upah minimum regional (UMR) atau upah minimum provinsi (UMP) jika diakumulasikan dalam satu bulan bekerja. Saat ini, UMP NTB sebesar Rp2,3 juta.
"Ini sebenarnya sudah di atas UMP dan UMR, yakni sebesar Rp200 ribu per hari. Seandainya di bawah itu, pemerintah boleh masuk untuk ikut menyelesaikan persoalan," ujarnya.
Meskipun demikian, ia juga mendorong agar ada kesamaan upah antara porter yang ada di Sembalun dengan di Senaru. Sebab, porter dari Senaru juga terkadang melakukan pendakian bersama tamunya melalui jalur pendakian Sembalun.
"Memang perlu berdiskusi bareng porter Senaru-Sembalun dengan TO. Termasuk juga di jalur pendakian lainnya, yakni Timbanuh, Tete Baru, Torean, dan Aik Berik. Ini kan suka main dusun-dusun, bukan waktunya untuk begitu sekarang," ucap Dedy.
Menurut dia, semua pihak yang terlibat dalam aktivitas wisata pendakian Gunung Rinjani harus selalu kompak dan menciptakan suasana yang aman dan kondusif.
Sebab, kondisi wisata pendakian di gunung dengan ketinggian 3.726 meter di atas permukaan laut (mdpl) tersebut sudah cukup ramai sejak dibuka pada 1 April 2023. Kondisi tersebut tentu memberikan berkah tersendiri bagi TO dan para porter yang merupakan masyarakat lokal.
"Sekarang aktivitas pendakian lagi ramai sekali terutama dari mancanegara. Alhamdulillah kesejahteraan warga lokal yang terlibat akan tambah meningkat kalau wisatawan mancanegara banyak," ucap Dedy.