Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memastikan empat Sekolah Rakyat di daerah itu beroperasi tahun ini.
"Untuk tahap pertama di NTB ada empat Sekolah Rakyat," kata Kepala Dinas Sosial NTB, Nunung Triningsih di Kantor Gubernur NTB di Mataram, Kamis.
Ia menyebutkan empat Sekolah Rakyat itu antara lain Sentra Paramitha di Kabupaten Lombok Barat.
"Sekarang sudah masuk untuk tingkat SMP sebanyak 100 orang siswa," ujarnya.
Baca juga: Lombok Timur usulkan 152 calon siswa untuk Sekolah Rakyat
Selanjutnya, di Eks Akper Lombok Timur dengan jumlah siswa 125 orang untuk tingkat SMA. Kemudian di SKB Gunung Sari Lombok Barat untuk tingkat SD dan BLK Lenek di Kabupaten Lombok Timur untuk tingkat SD.
"Jadi ini untuk tahun ini ada empat, SD ada dua, SMA ada satu, dan SMP ada satu," kata Nunung Triningsih.
Namun demikian, menurut dia, mereka itu hanya satu tahun di tempat itu, karena nanti akan dipindahkan setelah sekolah permanen jadi.
Baca juga: Wabup Lombok Tengah pastikan lahan sekolah rakyat penuhi syarat
Selain empat lokasi Sekolah Rakyat tersebut, kata Nunung, juga akan ada dibangun di Pandai Kabupaten Bima dan Gumantar Kabupaten Lombok Utara.
"Khusus di Bima ini sudah disurvei dan disetujui oleh Kemensos. Termasuk Gumantar. Ada juga lagi di Lombok Barat dan Sumbawa, cuma belum ada jawaban," terangnya.
"Namun yang belum ada ini di NTB itu di Kabupaten Dompu dan Kabupaten Sumbawa Barat. Termasuk Kota Mataram. Alasannya karena lahan yang belum ada, karena syaratnya itu harus menyediakan lahan 5 hektare," sambung Nunung Triningsih.
Baca juga: Lombok Tengah kirim dokumen pembangunan Sekolah Rakyat ke Kemensos
Menurut dia, peluncuran Sekolah Rakyat dilakukan secara bertahap. Karena beberapa sekolah masih dalam proses pengerjaan sehingga membutuhkan waktu.
"Jadi kita selesaikan bertahap," ujarnya.
Menurut dia, Sekolah Rakyat diprioritaskan untuk anak-anak dari keluarga miskin kategori desil 1 dan 2. Meski begitu, peluang keikutsertaan terbuka bagi siswa yang berada di luar kategori tersebut.
"Asalkan dinilai layak berdasarkan hasil pendampingan langsung dari Badan Pusat Statistik bisa saja masuk kategori," katanya.
Baca juga: DPRD Lombok Tengah dukung pembangunan SR
Baca juga: Lombok Tengah siapkan lahan 10 hektare untuk Sekolah Rakyat
