Lombok Tengah (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) telah menyiapkan dokumen syarat administrasi pembangunan Sekolah Rakyat untuk dikirim ke Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia.
"Pemda sekarang fokus memantapkan seluruh persyaratan administratif dan teknis, termasuk kesiapan lahan dan dokumen pendukung lainnya untuk disampaikan ke Kementerian Sosial,” kata Wakil Bupati Lombok Tengah HM Nursiah di Lombok Tengah, Kamis.
Sebagai bentuk keseriusan, Pemkab Lombok Tengah melaksanakan rapat koordinasi (rakor) bersama Tim Percepatan Pembangunan Sekolah Rakyat untuk memantapkan berbagai persyaratan yang akan diajukan ke Kementerian Sosial Republik Indonesia.
"Program pembangunan Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto," katanya.
Baca juga: DPRD Lombok Tengah dukung pembangunan SR
"Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah menyatakan kesiapan untuk mendukung penuh realisasi program tersebut," katanya.
Ia mengatakan bahwa persoalan legalitas lahan dan perizinan bukan menjadi kendala. Pemkab telah menyiapkan lahan seluas 9,9 hektare yang berlokasi di Desa Taman Indah, Kecamatan Pringgarata, dengan status kepemilikan yang sudah jelas berdasarkan sertifikat resmi.
“Dokumen persyaratan akan dikirim ke pemerintah pusat dalam waktu dekat, direncanakan pada pekan depan," katanya.
"InsyaAllah minggu depan kami akan berangkat ke pusat untuk menyampaikan dokumen-dokumen tersebut," katanya.
Baca juga: Lombok Tengah siapkan lahan 10 hektare untuk Sekolah Rakyat
Dari sisi infrastruktur dasar, lahan yang disiapkan telah memiliki akses terhadap air bersih dan listrik. Namun demikian, Wabup mencatat bahwa akses jalan menuju lokasi pembangunan masih perlu ditingkatkan.
Tak hanya soal infrastruktur, Pemkab juga memastikan bahwa warga sekitar lokasi mendukung penuh pembangunan Sekolah Rakyat.
“Sampai saat ini belum ada kendala dari masyarakat. Mereka justru mendukung dan menunggu realisasi pembangunan ini,” katanya.
Ia berharap, keberadaan Sekolah Rakyat di Lombok Tengah dapat menjadi solusi nyata untuk menekan angka putus sekolah, terutama bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu. Program ini, lanjutnya, tidak akan membebani keuangan daerah karena sepenuhnya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Sekolah Rakyat merupakan sekolah berasrama yang memberikan layanan pendidikan gratis dari jenjang SD, SMP hingga SMA bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, khususnya yang masuk dalam desil 1 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
"Selain pendidikan, siswa akan mendapatkan fasilitas asrama, makanan, dan kebutuhan dasar lainnya secara gratis, dengan prioritas penerimaan bagi warga sekitar lokasi sekolah," katanya.
