Mataram (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) Nusa Tenggara Barat merekrut sebanyak 4.777 orang petugas Sensus Pertanian untuk melakukan pendataan di 10 kabupaten/kota di NTB mulai 1 Juni hingga 31 Juli 2023.
"Tenaga Sensus Pertanian yang direkrut minimal SMA dan diutamakan yang sudah berpengalaman dalam kegiatan sensus atau survei," kata Kepala BPS NTB, Wahyudin di sela sosialisasi Sensus Pertanian 2023 di Mataram, Senin.
Baca juga: Gaji petugas lapangan Sensus Pertanian 2023 Rp4 juta per bulan mulai 1 Juni
Ia mengatakan Sensus Pertanian 2023 (ST2023) merupakan sensus pertanian yang ke-7. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mengakomodir variabel yang dibutuhkan untuk kelengkapan data pertanian yang berkembang sangat dinamis.
Selain itu, untuk menjawab kebutuhan data baik di level nasional maupun internasional dan dirancang untuk memperoleh hasil yang berstandar internasional dengan mengacu pada program Food and Agricultural Organization (FAO) yang dikenal dengan World Programme for the Census of Agriculture (WCA).
Wahyudin menambahkan peran sektor pertanian di Indonesia, sangat strategis. Untuk itu, dibutuhkan kebijakan yang strategis dengan mengacu pada data yang benar-benar strategis juga. "Data dari hasil sensus pertanian sangat ditunggu-tunggu oleh pemerintah untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang strategis," ujarnya.
Untuk menghasilkan data yang valid, kata dia, seluruh petugas sensus diberikan pelatihan terkait teknis pendataan dan variabel-variabel yang harus dicatat. Wahyudin menyebutkan ada tujuh subsektor pertanian yang didata dalam ST2023, yakni pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan dan perikanan, serta jasa pertanian.
Tujuh subsektor pertanian itu yang akan didata secara keseluruhan, baik yang dilakukan oleh perorangan atau skala rumah tangga maupun perusahaan yang berbadan hukum, dan kelompok tani serta usaha pertanian lainnya, seperti pondok pesantren yang melaksanakan usaha pertanian.
Baca juga: Jumlah penduduk miskin di NTB bertambah 12.800 orang
Baca juga: BPS memperkirakan produksi beras NTB mencapai 829.790 ton pada 2022
"Kami sudah mewanti-wanti seluruh petugas untuk benar-benar melakukan pendataan sesuai dengan apa adanya. Mereka juga harus betul-betul mendatangi wilayah konsentrasi sensus dari satu rumah ke rumah lainnya. Begitu juga dengan wilayah non konsentrasi dengan menanyakan kepada masyarakat atau Ketua Rukun Tetangga," ucapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB, H Fathul Gani mengimbau seluruh petani dan usaha jasa pertanian untuk betul-betul memberikan informasi yang benar kepada para petugas Sensus Pertanian, sehingga data yang dihasilkan berkualitas untuk dijadikan bahan pengambilan kebijakan.
"Tenaga Sensus Pertanian yang direkrut minimal SMA dan diutamakan yang sudah berpengalaman dalam kegiatan sensus atau survei," kata Kepala BPS NTB, Wahyudin di sela sosialisasi Sensus Pertanian 2023 di Mataram, Senin.
Baca juga: Gaji petugas lapangan Sensus Pertanian 2023 Rp4 juta per bulan mulai 1 Juni
Ia mengatakan Sensus Pertanian 2023 (ST2023) merupakan sensus pertanian yang ke-7. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mengakomodir variabel yang dibutuhkan untuk kelengkapan data pertanian yang berkembang sangat dinamis.
Selain itu, untuk menjawab kebutuhan data baik di level nasional maupun internasional dan dirancang untuk memperoleh hasil yang berstandar internasional dengan mengacu pada program Food and Agricultural Organization (FAO) yang dikenal dengan World Programme for the Census of Agriculture (WCA).
Wahyudin menambahkan peran sektor pertanian di Indonesia, sangat strategis. Untuk itu, dibutuhkan kebijakan yang strategis dengan mengacu pada data yang benar-benar strategis juga. "Data dari hasil sensus pertanian sangat ditunggu-tunggu oleh pemerintah untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang strategis," ujarnya.
Untuk menghasilkan data yang valid, kata dia, seluruh petugas sensus diberikan pelatihan terkait teknis pendataan dan variabel-variabel yang harus dicatat. Wahyudin menyebutkan ada tujuh subsektor pertanian yang didata dalam ST2023, yakni pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan dan perikanan, serta jasa pertanian.
Tujuh subsektor pertanian itu yang akan didata secara keseluruhan, baik yang dilakukan oleh perorangan atau skala rumah tangga maupun perusahaan yang berbadan hukum, dan kelompok tani serta usaha pertanian lainnya, seperti pondok pesantren yang melaksanakan usaha pertanian.
Baca juga: Jumlah penduduk miskin di NTB bertambah 12.800 orang
Baca juga: BPS memperkirakan produksi beras NTB mencapai 829.790 ton pada 2022
"Kami sudah mewanti-wanti seluruh petugas untuk benar-benar melakukan pendataan sesuai dengan apa adanya. Mereka juga harus betul-betul mendatangi wilayah konsentrasi sensus dari satu rumah ke rumah lainnya. Begitu juga dengan wilayah non konsentrasi dengan menanyakan kepada masyarakat atau Ketua Rukun Tetangga," ucapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB, H Fathul Gani mengimbau seluruh petani dan usaha jasa pertanian untuk betul-betul memberikan informasi yang benar kepada para petugas Sensus Pertanian, sehingga data yang dihasilkan berkualitas untuk dijadikan bahan pengambilan kebijakan.