Mamasa (ANTARA) - Sebanyak 3.000 orang aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), masing-masing mengasuh satu anak berisiko stunting. Penjabat Gubernur Sulbar, Zudan Arif Fakhrullah di Mamasa, Sabtu, mengatakan sebanyak 3.000 ASN di Mamasa telah menyatakan siap untuk mengasuh anak berisiko stunting.
Ia mengatakan, Pemerintah Sulbar terus melakukan sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah Kabupaten dalam melakukan penanganan stunting di Sulbar. "Sebanyak 3.000 ASN di Mamasa tersebut akan mengasuh satu anak berisiko stunting, yang diharapkan akan dapat menekan angka stunting di Sulbar," katanya.
Seluruh ASN di Kabupaten lainnya di Sulbar juga akan melakukan hal yang sama sehingga upaya menurunkan penderita stunting di Sulbar optimis akan dapat diturunkan. "Pemerintah Sulbar akan mengerahkan 6.000 ASN bersama seluruh jajaran Forkopimda Sulbar, juga untuk mengasuh anak stunting, karena menurunkan stunting butuh kerjasama dengan melibatkan semua pihak," katanya.
Ia menyampaikan untuk mengasuh satu orang anak stunting dibutuhkan anggaran Rp180 ribu dan pemerintah pusat juga akan membantu Sulbar menurunkan angka stunting dengan mengucurkan bantuan anggaran.
Baca juga: Alokasikan lebih Rp14 miliar untuk gaji ke-13 ASN di Madiun
Baca juga: Pengentasan stunting diamanatkan dalam UUD 1945
Menurut dia, pemerintah Sulbar juga akan terus melaksanakan berbagai program pembangunan menekan stunting. "Program penanganan stunting harus terus dikontrol dan dievaluasi agar target penurunan stunting di Sulbar hingga mencapai 24 persen dapat dicapai," katanya.
Berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) angka kasus stunting di Sulbar meningkat dari 33,8 persen pada 2021 menjadi 35,0 persen pada 2022.*
Ia mengatakan, Pemerintah Sulbar terus melakukan sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah Kabupaten dalam melakukan penanganan stunting di Sulbar. "Sebanyak 3.000 ASN di Mamasa tersebut akan mengasuh satu anak berisiko stunting, yang diharapkan akan dapat menekan angka stunting di Sulbar," katanya.
Seluruh ASN di Kabupaten lainnya di Sulbar juga akan melakukan hal yang sama sehingga upaya menurunkan penderita stunting di Sulbar optimis akan dapat diturunkan. "Pemerintah Sulbar akan mengerahkan 6.000 ASN bersama seluruh jajaran Forkopimda Sulbar, juga untuk mengasuh anak stunting, karena menurunkan stunting butuh kerjasama dengan melibatkan semua pihak," katanya.
Ia menyampaikan untuk mengasuh satu orang anak stunting dibutuhkan anggaran Rp180 ribu dan pemerintah pusat juga akan membantu Sulbar menurunkan angka stunting dengan mengucurkan bantuan anggaran.
Baca juga: Alokasikan lebih Rp14 miliar untuk gaji ke-13 ASN di Madiun
Baca juga: Pengentasan stunting diamanatkan dalam UUD 1945
Menurut dia, pemerintah Sulbar juga akan terus melaksanakan berbagai program pembangunan menekan stunting. "Program penanganan stunting harus terus dikontrol dan dievaluasi agar target penurunan stunting di Sulbar hingga mencapai 24 persen dapat dicapai," katanya.
Berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) angka kasus stunting di Sulbar meningkat dari 33,8 persen pada 2021 menjadi 35,0 persen pada 2022.*