Praya, Lombok Tengah (ANTARA) - DPRD Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat menyatakan, sebanyak 27 Rencana Peraturan Daerah (Ranperda) disetujui untuk dilakukan pembahasan di DPRD setempat.
"Dari 27 Ranperda ini terdiri dari 21 Ranperda usul pemerintah daerah, 4 Ranperda usul DPRD serta ditambah dengan 3 Ranperda komulatif terbuka," kata Juru Bicara (Jubir) Bapemperda DPRD Lombok Tengah, Didik Arista saat sidang paripurna di kantor DPRD setempat, Selasa.
Dari 27 Ranperda itu terdapat satu Ranperda usul Pemda yang materinya sama dengan Ranperda usul DPRD yang saat ini sedang dalam proses penyusunan di komisi IV DPRD Lombok Tengah, yaitu Ranperda tentang penyandang disabilitas.
"Bapemperda bersama bagian hukum setda sepakat untuk meneruskan Ranperda yang menjadi usul DPRD tersebut, sehingga Propemperda usul Pemda menjadi 20 Ranperda," katanya.
Ia mengatakan, sebagai salah satu alat kelengkapan DPRD yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan fungsi pembentukan Perda, Bapemperda telah diberikan tugas dan wewenang untuk menyusun rancangan Propemperda yang memuat daftar urut Ranperda berdasarkan skala prioritas pembentukan Ranperda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan dewan.
“Maka kami telah melaksanakan langkah-langkah koordinasi baik di internal dewan maupun bersama Pemda yang diwakilkan oleh bagian hukum setda, sehingga dihasilkan kesepahaman tentang Propemperda tahun 2024 serta perubahan atas Propemperda tahun 2023,” katanya.
Untuk pembahasan Propemperda di lingkungan DPRD berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh Bapemperda bersama pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) lainnya khususnya komisi-komisi, Bapemperda telah menerima 4 Ranperda yang diusulkan menjadi Ranperda usul DPRD tahun 2024.
“Seperti Ranperda tentang perubahan atas Perda nomor 24 tahun 2002 tentang pemberantasan minuman keras, usul komisi, Ranperda tentang pengembangan ekonomi kreatif, usul komisi II, Ranperda tentang pengelolaan rumah susun sederhana, usul komisi III dan Ranperda, tentang pengelolaan pondok pesantren, usul komisi IV,” katanya.
Empat Ranperda usul komisi ini merupakan Ranperda yang telah diusulkan dalam Propemperda 2023. Namun karena kondisi keuangan daerah yang tidak dimungkinkan untuk dibahas lebih lanjut pada tahun 2023 yang membuat tidak dilakukan pembahasan.
“Maka Bapemperda bersama komisi-komisi sepakat untuk mengusulkan kembali Ranperda tersebut pada Propemperda tahun 2024,” katanya.
Sementara berdasarkan hasil koordinasi Bapemperda bersama bagian hukum Setda Kabupaten Lombok Tengah selaku perangkat daerah yang membidangi pembentukan Peraturan Daerah (Perda) di Lingkup Pemda, telah menyampaikan 21 Ranperda diantaranya Ranperda tentang pembinaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro, Ranperda tentang fasilitas perpajakan dan kemudahan perizinan pada KEK Mandalika, Ranperda penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
“Termasuk ada Ranperda pengelolaan, penataan, pengendalian dan pemeliharaan jalur hijau dan ruang terbuka hijau," katanya
Kemudian Ranperda perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, Ranperda rencana pembangunan jangka panjang tahun 2025-2045, Ranperda penyandang disabilitas dan Ranperda pembentukan Desa Semudane Kecamatan Praya Timur.
Selain itu ada juga Ranperda tentang pembentukan Desa Embung Puntik Kecamatan Praya Timur. Ranperda pembentukan Desa Dahe Kecamatan Praya Timur. Ranperda pembentukan Desa Kidang Baru Kecamatan Praya Timur. Ranperda pembentukan Desa Mentokok Selanglet Kecamatan Praya Barat. Ranperda pembentukan Desa Batu Asak Kecamatan Praya Barat. Ranperda pembentukan Desa Masjuring Kecamatan Praya Barat.
“Ada juga Ranperda pembentukan Desa Jangkih Jawa Kecamatan Praya Barat. Ranperda pembentukan Desa Tojong Ojong Kecamatan Batukliang. Ranperda pembent…
"Dari 27 Ranperda ini terdiri dari 21 Ranperda usul pemerintah daerah, 4 Ranperda usul DPRD serta ditambah dengan 3 Ranperda komulatif terbuka," kata Juru Bicara (Jubir) Bapemperda DPRD Lombok Tengah, Didik Arista saat sidang paripurna di kantor DPRD setempat, Selasa.
Dari 27 Ranperda itu terdapat satu Ranperda usul Pemda yang materinya sama dengan Ranperda usul DPRD yang saat ini sedang dalam proses penyusunan di komisi IV DPRD Lombok Tengah, yaitu Ranperda tentang penyandang disabilitas.
"Bapemperda bersama bagian hukum setda sepakat untuk meneruskan Ranperda yang menjadi usul DPRD tersebut, sehingga Propemperda usul Pemda menjadi 20 Ranperda," katanya.
Ia mengatakan, sebagai salah satu alat kelengkapan DPRD yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan fungsi pembentukan Perda, Bapemperda telah diberikan tugas dan wewenang untuk menyusun rancangan Propemperda yang memuat daftar urut Ranperda berdasarkan skala prioritas pembentukan Ranperda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan dewan.
“Maka kami telah melaksanakan langkah-langkah koordinasi baik di internal dewan maupun bersama Pemda yang diwakilkan oleh bagian hukum setda, sehingga dihasilkan kesepahaman tentang Propemperda tahun 2024 serta perubahan atas Propemperda tahun 2023,” katanya.
Untuk pembahasan Propemperda di lingkungan DPRD berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh Bapemperda bersama pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) lainnya khususnya komisi-komisi, Bapemperda telah menerima 4 Ranperda yang diusulkan menjadi Ranperda usul DPRD tahun 2024.
“Seperti Ranperda tentang perubahan atas Perda nomor 24 tahun 2002 tentang pemberantasan minuman keras, usul komisi, Ranperda tentang pengembangan ekonomi kreatif, usul komisi II, Ranperda tentang pengelolaan rumah susun sederhana, usul komisi III dan Ranperda, tentang pengelolaan pondok pesantren, usul komisi IV,” katanya.
Empat Ranperda usul komisi ini merupakan Ranperda yang telah diusulkan dalam Propemperda 2023. Namun karena kondisi keuangan daerah yang tidak dimungkinkan untuk dibahas lebih lanjut pada tahun 2023 yang membuat tidak dilakukan pembahasan.
“Maka Bapemperda bersama komisi-komisi sepakat untuk mengusulkan kembali Ranperda tersebut pada Propemperda tahun 2024,” katanya.
Sementara berdasarkan hasil koordinasi Bapemperda bersama bagian hukum Setda Kabupaten Lombok Tengah selaku perangkat daerah yang membidangi pembentukan Peraturan Daerah (Perda) di Lingkup Pemda, telah menyampaikan 21 Ranperda diantaranya Ranperda tentang pembinaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro, Ranperda tentang fasilitas perpajakan dan kemudahan perizinan pada KEK Mandalika, Ranperda penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
“Termasuk ada Ranperda pengelolaan, penataan, pengendalian dan pemeliharaan jalur hijau dan ruang terbuka hijau," katanya
Kemudian Ranperda perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, Ranperda rencana pembangunan jangka panjang tahun 2025-2045, Ranperda penyandang disabilitas dan Ranperda pembentukan Desa Semudane Kecamatan Praya Timur.
Selain itu ada juga Ranperda tentang pembentukan Desa Embung Puntik Kecamatan Praya Timur. Ranperda pembentukan Desa Dahe Kecamatan Praya Timur. Ranperda pembentukan Desa Kidang Baru Kecamatan Praya Timur. Ranperda pembentukan Desa Mentokok Selanglet Kecamatan Praya Barat. Ranperda pembentukan Desa Batu Asak Kecamatan Praya Barat. Ranperda pembentukan Desa Masjuring Kecamatan Praya Barat.
“Ada juga Ranperda pembentukan Desa Jangkih Jawa Kecamatan Praya Barat. Ranperda pembentukan Desa Tojong Ojong Kecamatan Batukliang. Ranperda pembent…