Praya, Lombok Tengah (ANTARA) - Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melakukan kunjungan kerja dalam rangka melaksanakan pengawasan terhadap alokasi penggunaan anggaran di Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Lombok, Nusa Tenggara Barat.
"Ini dalam rangka meningkatkan pengawasan terhadap anggaran yang telah diberikan, sudah sesuai atau belum," kata Ketua Rombongan Komisi X DPR RI, M Haerul Amri saat melakukan kunjungan kerja di Poltekpar Lombok, Kamis.
Selain melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran yang diberikan, pihaknya juga ingin mendapatkan masukan evaluasi dari program yang telah dilaksanakan maupun yang akan direncanakan.
"Kita melakukan kontrol dan ingin mendapatkan masukan sebagai bahan evaluasi ke depannya," katanya.
Ia mengatakan, pemerintah telah memberikan anggaran untuk meningkatkan pengembangan Poltekpar Lombok di 2022 sebanyak Rp 152 miliar dan 2023 sebanyak Rp 124 miliar.
"Anggaran yang diberikan itu diharapkan bisa mendukung pengembangan pariwisata di NTB, sehingga dikenal dunia," katanya.
Keberadaan Poltekpar Lombok ini diharapkan bisa mencetak sumber daya manusia (SDM) dan bisa mengembangkan pusat unggulan pariwisata halal di NTB.
"Wisata halal itu harus terus dipertahankan, sehingga bisa memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat," katanya.
Ia juga berharap, kepada semua pihak atau pelaku wisata untuk tetap mempertahankan budaya wisata halal, sehingga tidak tergerus dengan kemajuan pariwisata.
"Adat istiadat dan budaya di NTB ini harus tetap dipertahankan," katanya.
Komisi X DPR juga berharap kepada Poltekpar Lombok melakukan kolaborasi dengan pemerintah daerah maupun provinsi serta pihak swasta, sehingga mampu meningkatkan ekonomi masyarakat.
Selain itu, bisa mendukung pengembangan pariwisata Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dan desa penyangga pariwisata lainnya.
"Masyarakat sekitar harus bisa merasakan dampak dari program yang dilaksanakan," katanya.
Sementara itu, Direktur Poltekpar Lombok, Herry Rachmat Widjaja menyampaikan apresiasi atas dukungan komisi X DPR terhadap pengembangan Poltekpar Lombok.
"Kami berharap ada masukan atau gagasan dari Komisi X DPR untuk mengembangkan Poltekpar Lombok yang lebih baik," katanya.
"Ini dalam rangka meningkatkan pengawasan terhadap anggaran yang telah diberikan, sudah sesuai atau belum," kata Ketua Rombongan Komisi X DPR RI, M Haerul Amri saat melakukan kunjungan kerja di Poltekpar Lombok, Kamis.
Selain melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran yang diberikan, pihaknya juga ingin mendapatkan masukan evaluasi dari program yang telah dilaksanakan maupun yang akan direncanakan.
"Kita melakukan kontrol dan ingin mendapatkan masukan sebagai bahan evaluasi ke depannya," katanya.
Ia mengatakan, pemerintah telah memberikan anggaran untuk meningkatkan pengembangan Poltekpar Lombok di 2022 sebanyak Rp 152 miliar dan 2023 sebanyak Rp 124 miliar.
"Anggaran yang diberikan itu diharapkan bisa mendukung pengembangan pariwisata di NTB, sehingga dikenal dunia," katanya.
Keberadaan Poltekpar Lombok ini diharapkan bisa mencetak sumber daya manusia (SDM) dan bisa mengembangkan pusat unggulan pariwisata halal di NTB.
"Wisata halal itu harus terus dipertahankan, sehingga bisa memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat," katanya.
Ia juga berharap, kepada semua pihak atau pelaku wisata untuk tetap mempertahankan budaya wisata halal, sehingga tidak tergerus dengan kemajuan pariwisata.
"Adat istiadat dan budaya di NTB ini harus tetap dipertahankan," katanya.
Komisi X DPR juga berharap kepada Poltekpar Lombok melakukan kolaborasi dengan pemerintah daerah maupun provinsi serta pihak swasta, sehingga mampu meningkatkan ekonomi masyarakat.
Selain itu, bisa mendukung pengembangan pariwisata Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dan desa penyangga pariwisata lainnya.
"Masyarakat sekitar harus bisa merasakan dampak dari program yang dilaksanakan," katanya.
Sementara itu, Direktur Poltekpar Lombok, Herry Rachmat Widjaja menyampaikan apresiasi atas dukungan komisi X DPR terhadap pengembangan Poltekpar Lombok.
"Kami berharap ada masukan atau gagasan dari Komisi X DPR untuk mengembangkan Poltekpar Lombok yang lebih baik," katanya.