Mataram (ANTARA) - Program inovasi Pelatihan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Terpadu Plus (Pepadu Plus) yang digagas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nusa Tenggara Barat masuk finalis Top Inovasi Pelayanan Publik tahun 2023 yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).
Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah mengatakan program Pepadu Plus lahir karena keresahan selama ini karena lulusan dari lembaga pelatihan kebanyakan masih menganggur. Hal ini disebabkan belum adanya 'link and match' antara kebutuhan dunia industri dengan kompetensi yang dimiliki oleh lulusan lembaga pelatihan tersebut.
"Dengan adanya revitalisasi BLK melalui Pepadu Plus, lembaga pelatihan akan menyesuaikan kurikulum sesuai kebutuhan dunia industri, agar setelah lulus bisa langsung terserap. Dan jika tidak terserap akan diberikan bimbingan manajemen usaha dan bantuan peralatan agar bisa menjadi wirausaha," ujarnya dalam keterangan tertulis diterima di Mataram, Jumat.
Sebelum ada Pepadu Plus, BLK hanya melatih saja tanpa melihat penyerapannya. Namun sejak tahun 2021 melalui Pepadu Plus, pendekatan pelatihan diubah, yaitu bekerja sama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DuDI). Siswa tidak hanya diberi pelatihan sesuai dengan permintaan industri, tetapi juga langsung praktik di dunia industri, sehingga ketika selesai pelatihan bisa langsung terserap di dunia industri.
Menurutnya, setelah hadir Pepadu Plus ini ada perubahan yang cukup signifikan pada angka pengangguran di NTB.
Berdasarkan data BPS, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2020 sebesar 4,22 persen dengan jumlah pengangguran 130 ribu orang, menurun di tahun 2021 menjadi 3,01 persen dengan jumlah pengangguran 82.490 orang, dan kembali menurun di tahun 2022 menjadi 2,89 persen dengan jumlah pengangguran 80.830 orang.
"Data tersebut menunjukkan adanya hasil yang signifikan dari program Pepadu plus dalam menurunkan angka pengangguran di NTB. Bahkan tingkat serapan kerja hasil pelatihan BLK yang sebelumnya hanya 26 persen sekarang menjadi 94 persen," kata Bang Zul sapaan akrabnya.
Ia menambahkan bahwa sisa 6 persen yang tidak terserap oleh perusahaan diberikan pelatihan lagi untuk menjadi wirausaha. Mereka dibekali pelatihan bisnis inkubasi, bimbingan produktivitas. Sehingga meskipun mereka tidak terserap bekerja ke perusahaan, mereka menjelma menjadi UKM-UKM baru yang dapat menciptakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja.
Oleh karena itu, Gubernur NTB mengatakan untuk mengatasinya kemiskinan dan pengangguran tidak hanya dibebankan pada BLK saja.
"Di NTB, kita punya keberanian untuk membuat universitas yang fokus ajarnya pada sains dan teknologi, jadi ketika lulus mereka bisa bekerja di tempat yang lebih beragam, tidak hanya pada tataran pemerintahan atau administrasi saja," ucapnya.
Bang Zul mengakui bahwa dalam proses perjalanannya, Pepadu Plus tidak mudah. Apalagi ini melibatkan industri. Bekerja sama dan diterima oleh perusahaan besar bukanlah suatu hal yang mudah.
"Inovasi ini terlihat masih sederhana, namun Disnakertrans NTB berani mengambil langkah pertama yang nyata untuk merevitalisasi BLK sehingga perusahaan dapat mengakui keberadaan dan sertifikasi BLK dan menerima lulusan BLK," katanya.
Diketahui proses seleksi lanjutan untuk menentukan peringkat, Kemenpan-RB melaksanakan sesi presentasi dan wawancara yang dilaksanakan pada Kamis (13/7) secara daring. Presentasi dan wawancara langsung dilakukan oleh Gubernur NTB Zulkieflimansyah di depan sejumlah panelis.
Dari 38 provinsi hanya 14 provinsi yang berhasil lolos menjadi Top 99 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) untuk klaster provinsi dan salah satunya adalah NTB.*
Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah mengatakan program Pepadu Plus lahir karena keresahan selama ini karena lulusan dari lembaga pelatihan kebanyakan masih menganggur. Hal ini disebabkan belum adanya 'link and match' antara kebutuhan dunia industri dengan kompetensi yang dimiliki oleh lulusan lembaga pelatihan tersebut.
"Dengan adanya revitalisasi BLK melalui Pepadu Plus, lembaga pelatihan akan menyesuaikan kurikulum sesuai kebutuhan dunia industri, agar setelah lulus bisa langsung terserap. Dan jika tidak terserap akan diberikan bimbingan manajemen usaha dan bantuan peralatan agar bisa menjadi wirausaha," ujarnya dalam keterangan tertulis diterima di Mataram, Jumat.
Sebelum ada Pepadu Plus, BLK hanya melatih saja tanpa melihat penyerapannya. Namun sejak tahun 2021 melalui Pepadu Plus, pendekatan pelatihan diubah, yaitu bekerja sama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DuDI). Siswa tidak hanya diberi pelatihan sesuai dengan permintaan industri, tetapi juga langsung praktik di dunia industri, sehingga ketika selesai pelatihan bisa langsung terserap di dunia industri.
Menurutnya, setelah hadir Pepadu Plus ini ada perubahan yang cukup signifikan pada angka pengangguran di NTB.
Berdasarkan data BPS, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2020 sebesar 4,22 persen dengan jumlah pengangguran 130 ribu orang, menurun di tahun 2021 menjadi 3,01 persen dengan jumlah pengangguran 82.490 orang, dan kembali menurun di tahun 2022 menjadi 2,89 persen dengan jumlah pengangguran 80.830 orang.
"Data tersebut menunjukkan adanya hasil yang signifikan dari program Pepadu plus dalam menurunkan angka pengangguran di NTB. Bahkan tingkat serapan kerja hasil pelatihan BLK yang sebelumnya hanya 26 persen sekarang menjadi 94 persen," kata Bang Zul sapaan akrabnya.
Ia menambahkan bahwa sisa 6 persen yang tidak terserap oleh perusahaan diberikan pelatihan lagi untuk menjadi wirausaha. Mereka dibekali pelatihan bisnis inkubasi, bimbingan produktivitas. Sehingga meskipun mereka tidak terserap bekerja ke perusahaan, mereka menjelma menjadi UKM-UKM baru yang dapat menciptakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja.
Oleh karena itu, Gubernur NTB mengatakan untuk mengatasinya kemiskinan dan pengangguran tidak hanya dibebankan pada BLK saja.
"Di NTB, kita punya keberanian untuk membuat universitas yang fokus ajarnya pada sains dan teknologi, jadi ketika lulus mereka bisa bekerja di tempat yang lebih beragam, tidak hanya pada tataran pemerintahan atau administrasi saja," ucapnya.
Bang Zul mengakui bahwa dalam proses perjalanannya, Pepadu Plus tidak mudah. Apalagi ini melibatkan industri. Bekerja sama dan diterima oleh perusahaan besar bukanlah suatu hal yang mudah.
"Inovasi ini terlihat masih sederhana, namun Disnakertrans NTB berani mengambil langkah pertama yang nyata untuk merevitalisasi BLK sehingga perusahaan dapat mengakui keberadaan dan sertifikasi BLK dan menerima lulusan BLK," katanya.
Diketahui proses seleksi lanjutan untuk menentukan peringkat, Kemenpan-RB melaksanakan sesi presentasi dan wawancara yang dilaksanakan pada Kamis (13/7) secara daring. Presentasi dan wawancara langsung dilakukan oleh Gubernur NTB Zulkieflimansyah di depan sejumlah panelis.
Dari 38 provinsi hanya 14 provinsi yang berhasil lolos menjadi Top 99 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) untuk klaster provinsi dan salah satunya adalah NTB.*