Lombok Barat (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Lombok Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadikan big data atau mahadata sebagai rujukan utama dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.
"Kami ingin agar perencanaan yang dilakukan benar-benar matang, sehingga hasilnya bisa maksimal dan dapat diukur," kata Asisten 3 Setda Lombok Barat Fauzan Husniadi di Lombok Barat, Senin.
Fauzan mengatakan salah satu langkah yang dilakukan untuk mewujudkan pembangunan yang terukur adalah dengan melakukan inovasi big data sebagai dasar dalam melakukan perencanaan.
Big data adalah kumpulan data yang sangat besar, kompleks, dan beragam yang tidak dapat diolah atau dianalisis menggunakan metode tradisional.
Pemerintah Kabupaten Lombok Barat saat ini sedang mengembangkan inovasi big data sebagai rujukan utama dalam perencanaan strategis dan pengambilan keputusan.
Baca juga: Bupati LAZ: Pembangunan di Lombok Barat harus berbasis data
Melalui data, imbuhnya, pemerintah daerah berusaha agar kebijakan yang diambil benar-benar berdasarkan kondisi riil masyarakat dan mampu menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks, sehingga mempermudah dalam mengukur keberhasilan pembangunan yang dilakukan.
"Tentu inovasi big data sebagai langkah maju dalam melakukan perencanaan, pemetaan hingga melihat keberhasilan pembangunan atau intervensi yang dilakukan oleh pemerintah daerah," kata Fauzan.
Pada 4 Juni 2025, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengelar webinar yang membahas terkait inovasi big data untuk perencanaan strategis dan pengambilan keputusan bagi pemerintah Lombok Barat.
Kepala Pusat Riset Sains Data dan Informasi BRIN Esa Prakasa mengungkapkan transformasi digital yang melanda berbagai sektor pemerintahan dan industri memerlukan perencanaan pembangunan yang akurat dan berbasis data valid.
Adopsi big data merupakan langkah krusial bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang akurat dan akuntabel.
"Data bukan lagi sekadar pelengkap administrasi, tetapi menjadi fondasi utama dalam mengekstraksi informasi untuk kemudian dimanfaatkan menyelesaikan permasalahan pembangunan yang kompleks dan lintas sektoral," papar Esa.
Baca juga: Pemanfaatan big data dukung capaian pembangunan nasional
Perekayasa Ahli Madya Pusat Riset Sains Data dan Informasi BRIN Nimas Ayu Untariyati menjelaskan kecerdasan buatan atau AI dan big data masih menghadapi sejumlah tantangan, salah satunya dari aspek infrastruktur digital.
Penerapan big data dan AI membutuhkan infrastruktur digital yang kuat. Indonesia masih menghadapi keterbatasan dalam hal konektivitas, kapasitas penyimpanan data, dan interoperabilitas antar instansi pemerintahan.
Tantangan lain berupa regulasi dan etika. Regulasi tentang penggunaan AI dan big data dalam layanan publik masih terbatas, sehingga meningkatkan risiko penyalahgunaan data dan menimbulkan kurangnya kepercayaan masyarakat.
Nimas mengungkapkan implementasi AI dan big data dapat mempercepat transformasi menuju pemerintahan cerdas yang lebih efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, big data analytics memberikan potensi besar untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan pengambilan keputusan publik yang berbasis bukti atau evidencebased policy making.
"Tantangan sumber daya manusia serta partisipasi masyarakat, adopsi teknologi tidak hanya tergantung pada infrastruktur dan regulasi, tetapi juga pada kapasitas sumber daya manusia serta partisipasi aktif masyarakat dalam ekosistem bagi pemerintahan cerdas," pungkas Nimas.
