Mataram (ANTARA) - Wakil Bupati Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Kusmalahadi Syamsuri mengatakan praktik Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) atau sunat perempuan membahayakan kesehatan dan menghambat kesetaraan gender.
“Masa depan anak-anak perempuan sangat penting untuk di jaga," kata Wabup Lombok Utara Kusmalahadi Syamsuri pada kegiatan sosialisasi praktik pemotongan dan pelukaan genitalia perempuan (P2GP) atau bahaya sunat perempuan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara bersama Kementerian Kesehatan di Lombok Utara, Selasa.
Oleh karena itu, semua harus memiliki kesadaran dan tanggung jawab bersama agar praktik berbahaya ini tidak lagi dilakukan di Lombok Utara.
"Ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi menjadi PR bersama untuk terus disosialisasikan demi menyelamatkan generasi penerus," katanya.
Baca juga: Sunat bagi anak perempuan di Mataram tak dianjurkan
Sementara itu, Perwakilan Kementerian Kesehatan RI dr Tyas Natasya mengatakan P2GP dapat menimbulkan dampak jangka panjang, mulai dari gangguan kesehatan reproduksi hingga trauma psikologis.
“Tidak ada alasan medis yang membenarkan praktik P2GP, justru praktik ini bisa menimbulkan komplikasi serius dan berdampak pada kualitas hidup anak perempuan di masa depan," katanya.
Oleh karena itu, semua perlu memastikan bahwa perlindungan ini menjadi bagian dari komitmen bersama dalam mencegah terjadinya praktik sunat perempuan tersebut.
"Mari tingkatkan kolaborasi untuk meningkatkan kesehatan masyarakat," katanya.
Baca juga: Komnas Perempuan: Arti berbeda Femisida banyak dialami perempuan
Sementara itu, Direktur Lembaga Pengembangan Sumber Daya Mitra (LPSDM) NTB Ririn Hayudiani menyampaikan P2GP adalah praktik yang tidak memiliki manfaat medis, dan justru membahayakan kesehatan perempuan.
"Sosialisasi ini diharapkan menjadi pintu masuk untuk menghapus praktik tersebut secara tuntas," katanya.
Ia mengatakan sosialisasi ini adalah langkah nyata untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya praktik P2GP.
"Kami berharap melalui kegiatan seperti ini, kesadaran masyarakat meningkat sehingga praktik ini dapat benar-benar dihentikan demi perlindungan hak dan kesehatan perempuan," katanya.
