Lombok Utara (Antara NTB) - Sebanyak 50 anggota DPRD Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Berkunjung ke Kabupaten Lombok Utara, Rabu, untuk mempelajari proses pembentukan daerah otonom termuda di Nusa Tenggara Barat itu.
Ketua rombongan DPRD Kabupaten Brebes Jaharudin, mengaku sangat mengapresiasi prestasi Kabupaten Lombok Utara yang mendapatkan penghargaan wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan hasil pemeriksaan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2014.
Menurut dia, di usia yang masih sangat muda (lima tahun), Lombok Utara sudah mampu menjadi daerah pemekaran yang sangat baik.
"Untuk itu lah kami datang ke daerah ini belajar bagaimana Lombok Utara mendapat prestasi tersebut," kata Jaharudin, didampingi Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Brebes.
Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Lombok Utara Irwan, menjelaskan sejumlah upaya sudah dilakukan pihaknya dalam pengelolaan aset, sehingga memperoleh penilaian WTP dari BPK.
"Upaya untuk mendapatkan penilaian WTP memang sudah cukup lama kami lakukan, tepatnya, sejak 2011 lalu," katanya.
Sementara terkait langkah-langkah pemekaran, Wakil Ketua DPRD Lombok Utara Sudirsah Sujanto, memberikan kesempatan Ketua Komisi I Ardianto, untuk memberikan pemaparan.
Menurut politisi Hanura itu, saat pemekaran dirinya bukanlah pelaku sejarah. Namun dia mengatakan peran anggota DPR RI asal NTB dalam menjembatani Komite Pembentukan Kabupaten Lombok Utara sangat besar.
Syukurnya, sambung Ardianto, dari 257 kabupaten/kota pemekaran seluruh Indonesia, Lombok Utara masuk tiga besar kabupaten pemekaran yang tergolong sukses.
"Bahkan, bukan hal yang tidak mungkin jika dalam beberapa waktu kedepan, Lombok Utara akan mampu melebihi kabupaten induk (Lombok Barat), baik dalam hal pendapatan asli daerah (PAD) maupun prestasi lainnya," ujarnya.
Di samping soal aset dan trobosan dalam pemekaran, anggota DPRD Kabupaten Brebes juga mempelajari upaya-upaya Pemerintah Kabupaten Lombok Utara dalam meningkatkan PAD.
Sektor pariwisata adalah sektor yang paling banyak menyumbang PAD untuk kabupaten termuda di NTB itu. (*)
Ketua rombongan DPRD Kabupaten Brebes Jaharudin, mengaku sangat mengapresiasi prestasi Kabupaten Lombok Utara yang mendapatkan penghargaan wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan hasil pemeriksaan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2014.
Menurut dia, di usia yang masih sangat muda (lima tahun), Lombok Utara sudah mampu menjadi daerah pemekaran yang sangat baik.
"Untuk itu lah kami datang ke daerah ini belajar bagaimana Lombok Utara mendapat prestasi tersebut," kata Jaharudin, didampingi Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Brebes.
Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Lombok Utara Irwan, menjelaskan sejumlah upaya sudah dilakukan pihaknya dalam pengelolaan aset, sehingga memperoleh penilaian WTP dari BPK.
"Upaya untuk mendapatkan penilaian WTP memang sudah cukup lama kami lakukan, tepatnya, sejak 2011 lalu," katanya.
Sementara terkait langkah-langkah pemekaran, Wakil Ketua DPRD Lombok Utara Sudirsah Sujanto, memberikan kesempatan Ketua Komisi I Ardianto, untuk memberikan pemaparan.
Menurut politisi Hanura itu, saat pemekaran dirinya bukanlah pelaku sejarah. Namun dia mengatakan peran anggota DPR RI asal NTB dalam menjembatani Komite Pembentukan Kabupaten Lombok Utara sangat besar.
Syukurnya, sambung Ardianto, dari 257 kabupaten/kota pemekaran seluruh Indonesia, Lombok Utara masuk tiga besar kabupaten pemekaran yang tergolong sukses.
"Bahkan, bukan hal yang tidak mungkin jika dalam beberapa waktu kedepan, Lombok Utara akan mampu melebihi kabupaten induk (Lombok Barat), baik dalam hal pendapatan asli daerah (PAD) maupun prestasi lainnya," ujarnya.
Di samping soal aset dan trobosan dalam pemekaran, anggota DPRD Kabupaten Brebes juga mempelajari upaya-upaya Pemerintah Kabupaten Lombok Utara dalam meningkatkan PAD.
Sektor pariwisata adalah sektor yang paling banyak menyumbang PAD untuk kabupaten termuda di NTB itu. (*)