Mataram (ANTARA) - Wali Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Mohan Roliskana meminta pembangunan gedung Perpustakaan Kota Mataram di Jalan Lingkar Selatan dengan nilai Rp11 miliar yang merupakan bantuan dari Pemerintah Pusat, tepat waktu. "Dari awal mulai pembangunan, saya sudah tekankan agar proyek ini harus dikerjakan sesuai dengan jadwal waktu yang sudah ditetapkan untuk menghindari deviasi," katanya di Mataram, Rabu.
Hal tersebut disampaikan menyikapi pernyataan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram Jemmy Nelwan yang menyebutkan realisasi pembangunan gedung perpustakaan mengalami deviasi (ketidaksesuaian antara pekerjaan di lapangan dengan kontrak yang telah tertuang) sekitar 5 persen.
Realisasi pekerjaan fisik proyek gedung perpustakaan itu saat ini tercatat sekitar 15 persen dan seharusnya sudah mencapai 20 persen. Terkait dengan itu, Wali Kota meminta agar tim pengawas dapat melakukan pemantauan lebih maksimal agar pengerjaan proyek tersebut bisa berjalan sesuai waktu yang ditetapkan.
"Apalagi anggaran pembangunan gedung perpustakaan ini bersumber dari dana alokasi khusus (DAK), sehingga kita harus memberikan atensi sebagai bagian dari kepercayaan Pemerintah Pusat," katanya.
Namun demikian, lanjut dia, dengan melihat siswa kontrak proyek tersebut sampai 2 Desember 2023, optimistis deviasi itu bisa terkejar. "Tapi ingat, jangan terlalu lalai juga, sebab kita tidak ingin proyek dikebut pada akhir kontrak. Jadi sebaiknya pekerjaan dilaksanakan sesuai jadwal perencanaan," katanya.
Baca juga: Mutasi dokter di Mataram jadi staf perpustakaan dapat atensi Menkes
Baca juga: Penjelasan mutasi dokter jadi staf perpustakaan versi Pemkot Mataram
Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram Jemmy Nelwan sebelumnya mengatakan, untuk mengejar deviasi tersebut pihaknya telah menekankan agar pelaksana proyek menetapkan sistem lembur atau menambah pekerja. "Hasil asesmen kita, deviasi itu karena saat penggalian terjadi genangan air, sehingga harus dilakukan penyedotan yang tentu memakan waktu pekerjaan," katanya.
Hal tersebut disampaikan menyikapi pernyataan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram Jemmy Nelwan yang menyebutkan realisasi pembangunan gedung perpustakaan mengalami deviasi (ketidaksesuaian antara pekerjaan di lapangan dengan kontrak yang telah tertuang) sekitar 5 persen.
Realisasi pekerjaan fisik proyek gedung perpustakaan itu saat ini tercatat sekitar 15 persen dan seharusnya sudah mencapai 20 persen. Terkait dengan itu, Wali Kota meminta agar tim pengawas dapat melakukan pemantauan lebih maksimal agar pengerjaan proyek tersebut bisa berjalan sesuai waktu yang ditetapkan.
"Apalagi anggaran pembangunan gedung perpustakaan ini bersumber dari dana alokasi khusus (DAK), sehingga kita harus memberikan atensi sebagai bagian dari kepercayaan Pemerintah Pusat," katanya.
Namun demikian, lanjut dia, dengan melihat siswa kontrak proyek tersebut sampai 2 Desember 2023, optimistis deviasi itu bisa terkejar. "Tapi ingat, jangan terlalu lalai juga, sebab kita tidak ingin proyek dikebut pada akhir kontrak. Jadi sebaiknya pekerjaan dilaksanakan sesuai jadwal perencanaan," katanya.
Baca juga: Mutasi dokter di Mataram jadi staf perpustakaan dapat atensi Menkes
Baca juga: Penjelasan mutasi dokter jadi staf perpustakaan versi Pemkot Mataram
Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram Jemmy Nelwan sebelumnya mengatakan, untuk mengejar deviasi tersebut pihaknya telah menekankan agar pelaksana proyek menetapkan sistem lembur atau menambah pekerja. "Hasil asesmen kita, deviasi itu karena saat penggalian terjadi genangan air, sehingga harus dilakukan penyedotan yang tentu memakan waktu pekerjaan," katanya.