Jakarta (ANTARA) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Bintang Puspayoga mengatakan kepemimpinan perempuan perlu terus digaungkan dan digelorakan dengan cara memposisikan perempuan sebagai subyek pembangunan dan meminimalkan faktor kendala yang dihadapi perempuan.
"Keberadaan pemimpin perempuan dalam jabatan publik, baik dalam jabatan birokrasi maupun jabatan politik juga perlu ditingkatkan," kata Menteri Bintang Puspayoga saat menghadiri acara Hari Teknologi Nasional (Harteknas) 2023 di Jakarta, Rabu.
Menurut Bintang Puspayoga, kepemimpinan perempuan yang berperspektif gender dan peduli hak anak harus tumbuh di berbagai bidang dan didukung oleh semua pihak. Hingga saat ini perempuan di lembaga-lembaga pengambil kebijakan publik jumlahnya masih sedikit, katanya.
Minimnya posisi perempuan dalam jajaran pembuat keputusan dalam lembaga publik berpengaruh pada upaya pengarusutamaan gender dalam pembangunan. Dikatakannya, perempuan harus berada dalam ruang pengambilan keputusan, memiliki akses untuk terlibat dan ikut serta, mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan kebijakan, program, dan anggaran serta melakukan kontrol terhadap implementasinya.
Menteri Bintang menjelaskan meskipun persentase keterwakilan perempuan di lembaga legislatif mengalami kenaikan setiap periode, namun upaya afirmatif kuota 30 persen perempuan di parlemen masih belum terpenuhi sesuai amanat Undang-undang.
Dalam posisi jabatan eksekutif, kata dia, saat ini hanya ada 24 daerah yang dipimpin kepala daerah perempuan atau sekitar empat persen dari total daerah di Indonesia. Di tingkat desa, kata dia, persentasenya juga masih sedikit, yaitu hanya lima persen desa yang dipimpin perempuan.
Menteri Bintang Puspayoga menjelaskan kepemimpinan perempuan memberikan nuansa yang berbeda dengan kepemimpinan laki-laki pada umumnya, karena sifat lebih empati, lebih detil, dan memiliki sudut pandang yang berbeda dalam penanganan masalah.
Baca juga: Orang tua sebagai pendamping anak harus melek digital
Baca juga: Menteri PPPA sebut perempuan masih mengalami kesenjangan bidang ekonomi
Pihaknya meyakini ada banyak pemimpin perempuan yang memiliki kompetensi sama atau bahkan melebihi laki-laki, namun hanya memiliki sedikit kesempatan. "Saat perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk aktif secara politik dan membuat berbagai keputusan dan kebijakan, maka akan muncul kebijakan-kebijakan dan program-program yang lebih representatif dan inklusif," katanya.
"Keberadaan pemimpin perempuan dalam jabatan publik, baik dalam jabatan birokrasi maupun jabatan politik juga perlu ditingkatkan," kata Menteri Bintang Puspayoga saat menghadiri acara Hari Teknologi Nasional (Harteknas) 2023 di Jakarta, Rabu.
Menurut Bintang Puspayoga, kepemimpinan perempuan yang berperspektif gender dan peduli hak anak harus tumbuh di berbagai bidang dan didukung oleh semua pihak. Hingga saat ini perempuan di lembaga-lembaga pengambil kebijakan publik jumlahnya masih sedikit, katanya.
Minimnya posisi perempuan dalam jajaran pembuat keputusan dalam lembaga publik berpengaruh pada upaya pengarusutamaan gender dalam pembangunan. Dikatakannya, perempuan harus berada dalam ruang pengambilan keputusan, memiliki akses untuk terlibat dan ikut serta, mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan kebijakan, program, dan anggaran serta melakukan kontrol terhadap implementasinya.
Menteri Bintang menjelaskan meskipun persentase keterwakilan perempuan di lembaga legislatif mengalami kenaikan setiap periode, namun upaya afirmatif kuota 30 persen perempuan di parlemen masih belum terpenuhi sesuai amanat Undang-undang.
Dalam posisi jabatan eksekutif, kata dia, saat ini hanya ada 24 daerah yang dipimpin kepala daerah perempuan atau sekitar empat persen dari total daerah di Indonesia. Di tingkat desa, kata dia, persentasenya juga masih sedikit, yaitu hanya lima persen desa yang dipimpin perempuan.
Menteri Bintang Puspayoga menjelaskan kepemimpinan perempuan memberikan nuansa yang berbeda dengan kepemimpinan laki-laki pada umumnya, karena sifat lebih empati, lebih detil, dan memiliki sudut pandang yang berbeda dalam penanganan masalah.
Baca juga: Orang tua sebagai pendamping anak harus melek digital
Baca juga: Menteri PPPA sebut perempuan masih mengalami kesenjangan bidang ekonomi
Pihaknya meyakini ada banyak pemimpin perempuan yang memiliki kompetensi sama atau bahkan melebihi laki-laki, namun hanya memiliki sedikit kesempatan. "Saat perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk aktif secara politik dan membuat berbagai keputusan dan kebijakan, maka akan muncul kebijakan-kebijakan dan program-program yang lebih representatif dan inklusif," katanya.