Mataram (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), menyebutkan, angka stunting di Provinsi NTB per Juni 2023 tercatat sebesar 16,9 persen atau turun sekitar 10 persen dibandingkan tahun 2028 sebesar 26 persen.
"Penurunan angka stunting ini bagian dari hasil dari kerja bersama atau keroyokan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) melalui berbagai program percepatan penurunan stunting," kata Kepala BKKBN NTB Dr Lalu Makripuddin di Mataram, Kamis.
Pada Rapat Forum Koordinasi Stunting dan Fasilitasi Satgas Percepatan Penurunan Stunting tingkat Provinsi NTB, Makripuddin menjelaskan, dari 16,9 persen kasus stunting di NTB, daerah yang memiliki kasus stunting tertinggi ada di Kabupaten Lombok Timur sebesar 31,2 persen sedangkan Lombok Utara 19,9 persen.
"Penurunan angka stunting ini bagian dari hasil dari kerja bersama atau keroyokan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) melalui berbagai program percepatan penurunan stunting," kata Kepala BKKBN NTB Dr Lalu Makripuddin di Mataram, Kamis.
Pada Rapat Forum Koordinasi Stunting dan Fasilitasi Satgas Percepatan Penurunan Stunting tingkat Provinsi NTB, Makripuddin menjelaskan, dari 16,9 persen kasus stunting di NTB, daerah yang memiliki kasus stunting tertinggi ada di Kabupaten Lombok Timur sebesar 31,2 persen sedangkan Lombok Utara 19,9 persen.
Sementara kabupaten dengan kasus stunting terendah ada di Kabupaten Sumbawa Barat sebesar 7,4 persen, dan Kabupaten Sumbawa sebesar 7 persen.
Kegiatan yang dibuka langsung Kepala BKKBN RI dr Hasto Wardoyo itu dihadiri juga Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr Hj Sitti Rohmi Djalilah yang sekaligus sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) NTB, Kepala Dinas Kesehatan NTB, sejumlah wakil kepala daerah se-NTB, serta para pemangku kepentingan di daerah ini.
Menurut Makripuddin, untuk mendukung percepatan penurunan kasus stunting di kabupaten dengan kasus stunting tertinggi, dilaksanakan melalui program bakti stunting OPD.
"Program-program upaya penurunan stunting seperti bantuan telur dan lainnya sebagian dialihkan ke kabupaten dengan angka stunting tertinggi. Tanpa mengabaikan kabupaten/kota lainnya," katanya.
Di sisi lain, Makripuddin mengatakan, data kasus stunting sebanyak 16,9 persen itu sudah terdata nama dan alamat (by name by address) untuk memudahkan intervensi dan tepat sasaran.
"Dengan adanya data by name by address ini, kita bisa melakukan intervensi lebih maksimal dan sesuai target. Kami optimistis target penurunan kasus stunting 14 persen tercapai," katanya.
Terkait dengan itu, lanjutnya, kegiatan kegiatan Forum Koordinasi Stunting dan Fasilitasi Koordinasi Satgas Percepatan Penurunan Stunting tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diikuti 210 peserta, bertujuan melaksanakan evaluasi laporan TPPS semester 1 dari kabupaten/kota se-NTB,
Kegiatan itu juga meningkatkan koordinasi percepatan penurunan stunting antar OPD dan pemangku kepentingan lain baik tingkat Pemerintah Provinsi NTB maupun kabupaten/kota, serta mempersiapkan kegiatan SKI (Survei Kesehatan Indonesia) 2023 tahun 2023.
Sedangkan menyinggung tentang anggaran penanganan stunting di Provinsi NTB, Kepala BKKBN NTB menyebutkan, untuk tahun 2023 NTB mendapatkan DAK penanganan stunting sebesar Rp16 miliar untuk kegiatan non-fisik.
Programnya antara lain, untuk audit kasus stunting, edukasi dasar, serta beberapa kegiatan lain mencegah stunting.
"Dari Rp16 miliar itu, saat ini baru terserap 23 persen. Tapi kami yakin anggaran itu bisa terserap 100 persen sebab saat ini beberapa program kegiatan sedang berjalan," katanya.
Kegiatan yang dibuka langsung Kepala BKKBN RI dr Hasto Wardoyo itu dihadiri juga Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr Hj Sitti Rohmi Djalilah yang sekaligus sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) NTB, Kepala Dinas Kesehatan NTB, sejumlah wakil kepala daerah se-NTB, serta para pemangku kepentingan di daerah ini.
Menurut Makripuddin, untuk mendukung percepatan penurunan kasus stunting di kabupaten dengan kasus stunting tertinggi, dilaksanakan melalui program bakti stunting OPD.
"Program-program upaya penurunan stunting seperti bantuan telur dan lainnya sebagian dialihkan ke kabupaten dengan angka stunting tertinggi. Tanpa mengabaikan kabupaten/kota lainnya," katanya.
Di sisi lain, Makripuddin mengatakan, data kasus stunting sebanyak 16,9 persen itu sudah terdata nama dan alamat (by name by address) untuk memudahkan intervensi dan tepat sasaran.
"Dengan adanya data by name by address ini, kita bisa melakukan intervensi lebih maksimal dan sesuai target. Kami optimistis target penurunan kasus stunting 14 persen tercapai," katanya.
Terkait dengan itu, lanjutnya, kegiatan kegiatan Forum Koordinasi Stunting dan Fasilitasi Koordinasi Satgas Percepatan Penurunan Stunting tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diikuti 210 peserta, bertujuan melaksanakan evaluasi laporan TPPS semester 1 dari kabupaten/kota se-NTB,
Kegiatan itu juga meningkatkan koordinasi percepatan penurunan stunting antar OPD dan pemangku kepentingan lain baik tingkat Pemerintah Provinsi NTB maupun kabupaten/kota, serta mempersiapkan kegiatan SKI (Survei Kesehatan Indonesia) 2023 tahun 2023.
Sedangkan menyinggung tentang anggaran penanganan stunting di Provinsi NTB, Kepala BKKBN NTB menyebutkan, untuk tahun 2023 NTB mendapatkan DAK penanganan stunting sebesar Rp16 miliar untuk kegiatan non-fisik.
Programnya antara lain, untuk audit kasus stunting, edukasi dasar, serta beberapa kegiatan lain mencegah stunting.
"Dari Rp16 miliar itu, saat ini baru terserap 23 persen. Tapi kami yakin anggaran itu bisa terserap 100 persen sebab saat ini beberapa program kegiatan sedang berjalan," katanya.