Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) menyebutkan sekitar 70 persen posyandu di daerah itu sudah menggunakan antropometri digital, baik itu timbangan berat badan maupun alat ukur tinggi.
"Target kami antropometri digital bisa digunakan 100 persen di seluruh posyandu di kabupaten/kota se-NTB pada akhir tahun 2023," kata Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalilah di Mataram, Jumat.
Menurutnya, penggunaan antropometri digital di posyandu ini sebagai bagian upaya pemprov mendorong agar kegiatan penimbangan dan pengukuran balita bisa lebih akurat dan tepat.
Hal itu berkaitan erat dengan upaya percepatan penurunan stunting diNTB yang saat ini berdasarkan data terakhir Juni 2023 tercatat by name by address sebanyak 16,9 persen.
Ia mengharapkan dengan adanya antropometri digital di setiap posyandu, maka tidak ada lagi selisih terhadap hasil penimbangan dan pengukuran balita setiap bulan.
"Jika terjadi kekeliruan terhadap penimbangan dan pengukuran balita, bisa berdampak pada penentuan status gizi dan perkembangan balita," katanya.
Selain itu, tambahnya, untuk melakukan percepatan penurunan angka stunting di NTB juga perlu dilakukan pelatihan kader, pemberian makanan tambahan dengan lebih difokuskan pada protein hewani, salah satunya dengan pemberian telur.
"Pentingnya pemberian protein hewani pada anak sebagai upaya pencegahan stunting atau kekerdilan pada anak," katanya.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Mataram Usman Hadi mengatakan sudah mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) sekitar Rp3,4 miliar untuk pengadaan alat antropometri yang akan diberikan kepada 360 posyandu di kota itu.
Alat antropometri tersebut antara lain berupa timbangan bayi digital, timbangan dewasa digital, alat ukur bayi, lingkar lengan, dan lainnya, yang semuanya digital. "Alat tersebut bahkan bisa terkoneksi langsung ke smart phone," katanya.
Hal itu, kata dia, agar pemeriksaan pengukuran bayi berstandar nasional, sekaligus bisa mendeteksi dini kasus perlambatan berat badan balita sehingga tidak terjadi malnutrisi kronik yang akhirnya menjadi stunting.
Hanya saja, lanjutnya, dengan anggaran sekitar Rp3,4 miliar, Kota Mataram baru bisa mengadakan timbangan dan alat ukur digital untuk 250 posyandu atau posyandu keluarga (posga) dari 360 posga yang ada di Kota Mataram.
"Sementara sisanya, posga yang belum dapat akan ada hibah lagi dari pemerintah pusat langsung dalam bentuk alat antropometri, bukan dalam bentuk anggaran," katanya.
"Target kami antropometri digital bisa digunakan 100 persen di seluruh posyandu di kabupaten/kota se-NTB pada akhir tahun 2023," kata Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalilah di Mataram, Jumat.
Menurutnya, penggunaan antropometri digital di posyandu ini sebagai bagian upaya pemprov mendorong agar kegiatan penimbangan dan pengukuran balita bisa lebih akurat dan tepat.
Hal itu berkaitan erat dengan upaya percepatan penurunan stunting diNTB yang saat ini berdasarkan data terakhir Juni 2023 tercatat by name by address sebanyak 16,9 persen.
Ia mengharapkan dengan adanya antropometri digital di setiap posyandu, maka tidak ada lagi selisih terhadap hasil penimbangan dan pengukuran balita setiap bulan.
"Jika terjadi kekeliruan terhadap penimbangan dan pengukuran balita, bisa berdampak pada penentuan status gizi dan perkembangan balita," katanya.
Selain itu, tambahnya, untuk melakukan percepatan penurunan angka stunting di NTB juga perlu dilakukan pelatihan kader, pemberian makanan tambahan dengan lebih difokuskan pada protein hewani, salah satunya dengan pemberian telur.
"Pentingnya pemberian protein hewani pada anak sebagai upaya pencegahan stunting atau kekerdilan pada anak," katanya.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Mataram Usman Hadi mengatakan sudah mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) sekitar Rp3,4 miliar untuk pengadaan alat antropometri yang akan diberikan kepada 360 posyandu di kota itu.
Alat antropometri tersebut antara lain berupa timbangan bayi digital, timbangan dewasa digital, alat ukur bayi, lingkar lengan, dan lainnya, yang semuanya digital. "Alat tersebut bahkan bisa terkoneksi langsung ke smart phone," katanya.
Hal itu, kata dia, agar pemeriksaan pengukuran bayi berstandar nasional, sekaligus bisa mendeteksi dini kasus perlambatan berat badan balita sehingga tidak terjadi malnutrisi kronik yang akhirnya menjadi stunting.
Hanya saja, lanjutnya, dengan anggaran sekitar Rp3,4 miliar, Kota Mataram baru bisa mengadakan timbangan dan alat ukur digital untuk 250 posyandu atau posyandu keluarga (posga) dari 360 posga yang ada di Kota Mataram.
"Sementara sisanya, posga yang belum dapat akan ada hibah lagi dari pemerintah pusat langsung dalam bentuk alat antropometri, bukan dalam bentuk anggaran," katanya.