Mataram (Antara NTB) - Komisi I DPRD Nusa Tenggara Barat mengingatkan kepada gubernur, untuk melakukan antisipasi dini terhadap gesekan antarpendukung pasangan calon kepala daerah menjelang pilkada di tujuh kabupaten/kota di provinsi itu, 9 Desember 2015.

"Berdasarkan pengalaman pilkada sebelumnya, semakin dekat pemilihan, biasanya suhu politik tambah memanas, karenanya kami perlu mengingatkan gubernur, polda dan semua unsur yang terkait untuk melakukan antisipasi dini dampak pilkada," kata anggota Komisi I DPRD NTB H Rumaksi di Mataram, Sabtu.

Menurutnya, dalam menghadapi pilkada 9 Desember 2015, kesigapan pemerintah daerah baik gubernur, kepolisian, dan forum komunikasi pimpinan daerah sangat dibutuhkan sebagai langkah antispasi dini, sehingga dampak akibat adanya gesekan antarpendukung bisa diminimalisir.

Untuk itu, anggota Komisi I bidang Pemerintahan, Politik, Hukum, dan Keamanan ini, juga meminta seluruh pihak tidak hanya pemerintah daerah, aparat keamanan dan forum komunikasi pimpinan daerah, tetapi masyarakat dan partai politik untuk bisa bersama-sama menjaga dan saling mengingatkan agar pelaksanaan pilkada serentak di kabupaten/kota di provinsi itu bisa berjalan dengan kondusif, tanpa ada gejolak di tengah masyarakat.

"Kita ingin pelaksanaan pilkada dapat berjalan lebih kondusif sehingga masyarakat bisa melaksanakan hak pilihnya dengan rasa aman dan tertib," tegasnya.

Untuk diketahui, pelaksanaan pilkada serentak di NTB akan berlangsung di tujuh kabupaten/kota, yakni Bima, Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Tengah, Lombok Utara, dan Kota Mataram, namun, dari tujuh daerah itu hanya kota Mataram yang memiliki satu pasangan bakal calon yang telah mendaftar ke KPU. (*)