Mataram (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), segera melakukan konsolidasi terkait potensi kekeringan ekstrem pada September 2023 yang menjadi puncak musim kemarau.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Mataram Mahfuddin Noor di Mataram, Jumat, mengatakan, konsolidasi tersebut dimaksudkan untuk mengantisipasi dampak potensi kekeringan ekstrem.
"Jadi langkah-langkah antisipasi termasuk suplai air bersih dan lainnya harus kita siapkan," katanya.
Konsolidasi terhadap potensi kekeringan pada puncak musim kemarau 2023, kata dia, dilaksanakan pada pekan depan bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, diantaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemadam Kebakaran, dan OPD lainnya.
"Melalui konsolidasi itu, kita bisa menyiapkan konsep mitigasi potensi bencana kekeringan. Meskipun selama ini Kota Mataram belum pernah terdampak kekeringan," katanya.
Mahfuddin mengakui berdasarkan hasil pantauan di empat sungai yang melintasi Kota Mataram, seperti Sungai Jangkuk, Unus, Ancar, dan Kali Ning, rata-rata kondisi airnya surut, bahkan ada juga yang sudah kering.
"Untuk Kali Ning, kondisinya saat ini sudah kering. Tapi itu bisa bantu petugas PUPR melakukan normalisasi," katanya.
Sementara, lanjut Mahfuddin, air untuk kebutuhan sehari hari seperti untuk minum, mandi, cuci, termasuk kebutuhan pertanian, sejauh ini masih terpenuhi.
Hanya saja, kata dia, ada laporan penurunan debit air pada siang hari, baik untuk air sumur maupun air dari jaringan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
"Tapi saat malam, air lebih deras. Untuk persentase penurunan debit air ini masih kita koordinasi dengan PUPR Bidang Sumber Daya Air yang punya alat ukur," katanya.
Diharapkan, puncak kemarau yang diprediksi BMKG pada September 2023 bisa segera berlalu dan kondisi sumber mata air kembali normal.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Mataram Mahfuddin Noor di Mataram, Jumat, mengatakan, konsolidasi tersebut dimaksudkan untuk mengantisipasi dampak potensi kekeringan ekstrem.
"Jadi langkah-langkah antisipasi termasuk suplai air bersih dan lainnya harus kita siapkan," katanya.
Konsolidasi terhadap potensi kekeringan pada puncak musim kemarau 2023, kata dia, dilaksanakan pada pekan depan bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, diantaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemadam Kebakaran, dan OPD lainnya.
"Melalui konsolidasi itu, kita bisa menyiapkan konsep mitigasi potensi bencana kekeringan. Meskipun selama ini Kota Mataram belum pernah terdampak kekeringan," katanya.
Mahfuddin mengakui berdasarkan hasil pantauan di empat sungai yang melintasi Kota Mataram, seperti Sungai Jangkuk, Unus, Ancar, dan Kali Ning, rata-rata kondisi airnya surut, bahkan ada juga yang sudah kering.
"Untuk Kali Ning, kondisinya saat ini sudah kering. Tapi itu bisa bantu petugas PUPR melakukan normalisasi," katanya.
Sementara, lanjut Mahfuddin, air untuk kebutuhan sehari hari seperti untuk minum, mandi, cuci, termasuk kebutuhan pertanian, sejauh ini masih terpenuhi.
Hanya saja, kata dia, ada laporan penurunan debit air pada siang hari, baik untuk air sumur maupun air dari jaringan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
"Tapi saat malam, air lebih deras. Untuk persentase penurunan debit air ini masih kita koordinasi dengan PUPR Bidang Sumber Daya Air yang punya alat ukur," katanya.
Diharapkan, puncak kemarau yang diprediksi BMKG pada September 2023 bisa segera berlalu dan kondisi sumber mata air kembali normal.