Selong, Lombok Timur (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mengajukan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2023 untuk dibahas di DPRD di daerah setempat.
"Perubahan tersebut ditujukan menyesuaikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi dalam KUA dan PPAS APBD Induk 2023, menyesuaikan SILPA," kata Sekretaris Daerah Lombok Timur M Juaini Taofik pada rapat paripurna di ruang rapat utama kantor DPRD Lombok Timur, Jumat.
Perubahan APBD 2023 itu juga untuk menyesuaikan program dan kegiatan berdasarkan peraturan menteri keuangan tentang perubahan rincian dana bagi hasil tahun anggaran 2022.
Sejumlah hal mengalami pergeseran maupun perubahan, baik dari sisi pendapatan dan belanja daerah maupun pembiayaan.
"Pendapatan daerah berubah dari Rp 2 triliun lebih menjadi Rp3,136 triliun atau bertambah Rp237,643 miliar," katanya.
Ia mengatakan, penambahan tersebut berasal dari PAD yang naik Rp214,678 miliar. Komponen PAD meliputi pajak daerah yang bertambah Rp129,972 miliar, retribusi daerah mengalami penambahan Rp55,78 miliar dan lain-lain PAD yang sah bertambah Rp29,627 miliar berasal dari pendapatan BLUD di RSUD Soedjono Selong.
Selain itu, pendapatan transfer juga mengalami penambahan Rp19,934 miliar sebagai akibat peningkatan pagu anggaran dan penetapan kurang bayar pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah berupa bagi hasil pajak provinsi NTB.
"Komponen lainnya adalah lain-lain pendapatan daerah yang sah, bertambah sebesar Rp3 miliar bersumber dari hibah program Upland dan kontribusi tembakau virginia," katanya.
Belanja daerah juga mengalami perubahan yaitu bertambah Rp114,298 miliar dari semula Rp2,841 triliun menjadi Rp2,955 triliun. Sedangkan pada sisi penerimaan pembiayaan bertambah sebesar Rp7, 572 miliar disebabkan kenaikan Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) sesuai Perda nomor 1 Tahun 2023.
Baca juga: Pemprov NTB menargetkan APBD 2023 naik jadi Rp6,12 triliun
Baca juga: Dana beasiswa kedokteran Lombok Tengah bukan dari APBD
"Selanjutnya pada sisi pengeluaran pembiayaan juga mengalami perubahan dari anggaran sebelumnya sebesar Rp201,317 miliar," katanya.
"Perubahan tersebut ditujukan menyesuaikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi dalam KUA dan PPAS APBD Induk 2023, menyesuaikan SILPA," kata Sekretaris Daerah Lombok Timur M Juaini Taofik pada rapat paripurna di ruang rapat utama kantor DPRD Lombok Timur, Jumat.
Perubahan APBD 2023 itu juga untuk menyesuaikan program dan kegiatan berdasarkan peraturan menteri keuangan tentang perubahan rincian dana bagi hasil tahun anggaran 2022.
Sejumlah hal mengalami pergeseran maupun perubahan, baik dari sisi pendapatan dan belanja daerah maupun pembiayaan.
"Pendapatan daerah berubah dari Rp 2 triliun lebih menjadi Rp3,136 triliun atau bertambah Rp237,643 miliar," katanya.
Ia mengatakan, penambahan tersebut berasal dari PAD yang naik Rp214,678 miliar. Komponen PAD meliputi pajak daerah yang bertambah Rp129,972 miliar, retribusi daerah mengalami penambahan Rp55,78 miliar dan lain-lain PAD yang sah bertambah Rp29,627 miliar berasal dari pendapatan BLUD di RSUD Soedjono Selong.
Selain itu, pendapatan transfer juga mengalami penambahan Rp19,934 miliar sebagai akibat peningkatan pagu anggaran dan penetapan kurang bayar pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah berupa bagi hasil pajak provinsi NTB.
"Komponen lainnya adalah lain-lain pendapatan daerah yang sah, bertambah sebesar Rp3 miliar bersumber dari hibah program Upland dan kontribusi tembakau virginia," katanya.
Belanja daerah juga mengalami perubahan yaitu bertambah Rp114,298 miliar dari semula Rp2,841 triliun menjadi Rp2,955 triliun. Sedangkan pada sisi penerimaan pembiayaan bertambah sebesar Rp7, 572 miliar disebabkan kenaikan Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) sesuai Perda nomor 1 Tahun 2023.
Baca juga: Pemprov NTB menargetkan APBD 2023 naik jadi Rp6,12 triliun
Baca juga: Dana beasiswa kedokteran Lombok Tengah bukan dari APBD
"Selanjutnya pada sisi pengeluaran pembiayaan juga mengalami perubahan dari anggaran sebelumnya sebesar Rp201,317 miliar," katanya.