Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah menyiapkan lahan seluas 400 meter persegi untuk pembangunan gedung Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) sebagai pusat sistem informasi dan komunikasi penanggulangan bencana.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram Mahfuddin Noor di Mataram, Rabu, mengatakan, rencananya gedung Pusdalops itu akan dibangun dengan ukuran 17x20 meter di bagian belakang Kantor Dinas Perdagangan Kota Mataram yang masih berada satu komplek dengan kantor BPBD Kota Mataram.
"Pembangunan Pusdalops ini tidak boleh jauh dari kantor BPBD untuk memudahkan pemantauan dan koordinasi," katanya.
Ia menjelaskan pembangunan Pusdalops tersebut bagian dari program IDRIP (Indonesia Disaster Resilience Initiatives Project) atau Proyek Prakarsa Ketangguhan Bencana Indonesia tahun 2023.
"Jadi yang akan bangun gedung Pusdalops ini dari pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI. Kita hanya diminta siapkan lahan," katanya.
Menurutnya, gedung Pusdalops tersebut nantinya akan dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana pendukung seperti "media center", "command center", ruang pertemuan, serta perangkat komunikasi kebencanaan.
Pasalnya, keberadaan Pusdalops ke depan menjadi penyelenggara sistem informasi dan komunikasi penanggulangan bencana.
"Keberadaan Pusdalops dapat memberikan dukungan kegiatan pada saat sebelum bencana yakni pengumpul, pengolah, penyaji data dan informasi kebencanaan," katanya.
Sementara menyinggung tentang besaran anggaran untuk pembangunan Pusdalops tersebut, Mahfuddin belum dapat menyebutkan secara pasti sebab kegiatan tersebut sepenuhnya ditangani BNPB.
"Istilahnya kita terima barang jadi. Kami tinggal siapkan lahan dan petugas," katanya.
Ia mengatakan pembangunan Pusdalops itu bagian dari program IDRIP, dimana Kota Mataram menjadi salah satu daerah dari 30 kabupaten/kota se-Indonesia menjadi lokasi pelaksanaan program IDRIP.
Kota Mataram terpilih menjadi lokasi pelaksanaan IDRIP dengan pertimbangan karena menjadi pusat konsentrasi masyarakat, sosial, ekonomi, pariwisata, pendidikan, dan lainnya.
Selain itu, Kota Mataram merupakan salah satu dari 10 kabupaten/kota di NTB yang memiliki enam jenis bencana dari 10 jenis bencana yang kerap terjadi di NTB.
Selain gempa disertai tsunami, kata dia, bencana lain yang mengancam wilayah Kota Mataram adalah banjir, kebakaran permukiman, konflik sosial, gelombang pantai, dan abrasi.
"IDRIP ini terkait penanganan berbasis gempa dan tsunami. Karena itu, program IDRIP bentuknya lebih pada pelaksanaan kegiatan menciptakan tangguh bencana, tidak dalam bentuk anggaran," katanya.
Ia menambahkan, untuk tahap pertama penanganan bencana berbasis gempa dan tsunami dilaksanakan pada delapan kelurahan di sepanjang Pantai Kota Mataram, yakni Kelurahan Bintaro, Ampenan Tengah, Ampenan Selatan, Banjar, Tanjung Karang, Tanjung Karang Permai, Kekalik Jaya, dan Jempong Baru.
Sedangkan untuk lapisan kedua kita dukung dengan anggaran APBD Kota Mataram yakni di Kelurahan Dayan Peken, Tempit, Dasan Agung Baru, Pagesangan, dan Pagutan.
"Untuk pendampingan program sudah ada dua orang fasilitator di masing-masing kelurahan," demikian Mahfuddin Noor.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram Mahfuddin Noor di Mataram, Rabu, mengatakan, rencananya gedung Pusdalops itu akan dibangun dengan ukuran 17x20 meter di bagian belakang Kantor Dinas Perdagangan Kota Mataram yang masih berada satu komplek dengan kantor BPBD Kota Mataram.
"Pembangunan Pusdalops ini tidak boleh jauh dari kantor BPBD untuk memudahkan pemantauan dan koordinasi," katanya.
Ia menjelaskan pembangunan Pusdalops tersebut bagian dari program IDRIP (Indonesia Disaster Resilience Initiatives Project) atau Proyek Prakarsa Ketangguhan Bencana Indonesia tahun 2023.
"Jadi yang akan bangun gedung Pusdalops ini dari pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI. Kita hanya diminta siapkan lahan," katanya.
Menurutnya, gedung Pusdalops tersebut nantinya akan dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana pendukung seperti "media center", "command center", ruang pertemuan, serta perangkat komunikasi kebencanaan.
Pasalnya, keberadaan Pusdalops ke depan menjadi penyelenggara sistem informasi dan komunikasi penanggulangan bencana.
"Keberadaan Pusdalops dapat memberikan dukungan kegiatan pada saat sebelum bencana yakni pengumpul, pengolah, penyaji data dan informasi kebencanaan," katanya.
Sementara menyinggung tentang besaran anggaran untuk pembangunan Pusdalops tersebut, Mahfuddin belum dapat menyebutkan secara pasti sebab kegiatan tersebut sepenuhnya ditangani BNPB.
"Istilahnya kita terima barang jadi. Kami tinggal siapkan lahan dan petugas," katanya.
Ia mengatakan pembangunan Pusdalops itu bagian dari program IDRIP, dimana Kota Mataram menjadi salah satu daerah dari 30 kabupaten/kota se-Indonesia menjadi lokasi pelaksanaan program IDRIP.
Kota Mataram terpilih menjadi lokasi pelaksanaan IDRIP dengan pertimbangan karena menjadi pusat konsentrasi masyarakat, sosial, ekonomi, pariwisata, pendidikan, dan lainnya.
Selain itu, Kota Mataram merupakan salah satu dari 10 kabupaten/kota di NTB yang memiliki enam jenis bencana dari 10 jenis bencana yang kerap terjadi di NTB.
Selain gempa disertai tsunami, kata dia, bencana lain yang mengancam wilayah Kota Mataram adalah banjir, kebakaran permukiman, konflik sosial, gelombang pantai, dan abrasi.
"IDRIP ini terkait penanganan berbasis gempa dan tsunami. Karena itu, program IDRIP bentuknya lebih pada pelaksanaan kegiatan menciptakan tangguh bencana, tidak dalam bentuk anggaran," katanya.
Ia menambahkan, untuk tahap pertama penanganan bencana berbasis gempa dan tsunami dilaksanakan pada delapan kelurahan di sepanjang Pantai Kota Mataram, yakni Kelurahan Bintaro, Ampenan Tengah, Ampenan Selatan, Banjar, Tanjung Karang, Tanjung Karang Permai, Kekalik Jaya, dan Jempong Baru.
Sedangkan untuk lapisan kedua kita dukung dengan anggaran APBD Kota Mataram yakni di Kelurahan Dayan Peken, Tempit, Dasan Agung Baru, Pagesangan, dan Pagutan.
"Untuk pendampingan program sudah ada dua orang fasilitator di masing-masing kelurahan," demikian Mahfuddin Noor.