Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat meminta agar kesiapsiagaan masyarakat dan mitigasi bencana yang tepat harus dibangun sebagai dasar penetapan kebijakan untuk melindungi setiap warga negara seperti yang diamanatkan konstitusi UUD 1945 dalam menyikapi ancaman dampak perubahan iklim.
"Anomali iklim yang dapat memicu kekeringan atau hujan lebat memiliki dampak signifikan pada cuaca di Indonesia. Kondisi itu harus mampu diantisipasi dengan kebijakan yang tepat," kata Lestari dalam sambutan tertulis pada diskusi daring bertema "Perubahan Iklim di Indonesia Menjelang Akhir 2025: Tantangan, Ancaman, dan Kesiapsiagaan Masyarakat" yang dilakukan Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu.
Menurut Lestari, sejumlah peristiwa seperti peningkatan frekuensi hujan ekstrem dan panas yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia, memicu siklon tropis yang mempengaruhi perubahan cuaca di sejumlah wilayah.
Rerie, sapaan akrabnya mengungkapkan perubahan pola hujan yang tidak menentu mengganggu kalender tanam nasional dan menyebabkan gagal panen di beberapa wilayah seperti Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Barat.
Menyikapi kondisi itu, Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu mengharapkan keseluruhan data dan prediksi yang disajikan lembaga seperti BMKG, misalnya, bisa menjadi catatan bagi institusi terkait untuk mempersiapkan mitigasi yang tepat dalam menyikapi ancaman perubahan cuaca di wilayah masing-masing.
Selain itu, kata dia, kepedulian masyarakat terhadap data terkait cuaca harus konsisten ditingkatkan, sebagai bagian dari upaya membangun kesiapsiagaan setiap warga negara terhadap dampak perubahan cuaca yang terjadi.
Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh.) Deputi Bidang Klimatologi yang juga Direktur Informasi Perubahan Iklim BMKG Fachri Radjab mengungkapkan BMKG terus memonitor indikator-indikator perubahan iklim.
Data di World Economic Forum 2025, ujar Fachri, dalam 10 tahun ke depan suhu muka bumi akan terus naik. Ia mengungkapkan ancaman gelombang panas di sejumlah wilayah semakin nyata.
Berdasarkan pantauan BMKG, ungkap Fachri, emisi CO2 di Indonesia terus meningkat. Bila pada 2004 tercatat 373 ppm, jumlah emisi CO2 di Indonesia pada 2024 tercatat 418 ppm.
Kondisi tersebut bisa mengakibatkan kekurangan air di sejumlah wilayah yang berpotensi mengganggu sejumlah sektor seperti pertanian dan kesehatan.
Baca juga: Waka MPR Eddy Soeparno apresiasi langkah Prabowo beri rehabilitasi perkara ASDP
Data cuaca dan iklim yang akurat, ucap dia, diharapkan mampu memberi acuan bagi sejumlah pengambil keputusan untuk menyikapi sejumlah ancaman perubahan iklim tersebut. Sedangkan, Direktur Sistem Penanggulangan Bencana BNPB Agus Wibowo mengungkapkan hampir seluruh wilayah Indonesia masuk kategori ancaman bencana sedang hingga tinggi.
Dengan kondisi itu, Agus mengharapkan bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa yang tanggap bencana karena tren jumlah bencana setiap tahun semakin meningkat yang didominasi bencana hidrometeorologi.
Baca juga: Badan Pengkajian MPR membahas relevansi UUD untuk kesejahteraan rakyat
Dengan masyarakat yang memiliki kesadaran dan tanggap terhadap bencana, menurut Agus, potensi kerugian dan korban jiwa akibat bencana dapat ditekan. Menurutnya, sejumlah program untuk membangun sikap tanggap bencana dari para pemangku kepentingan dan masyarakat penting untuk ditingkatkan.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyampaikan pengalamannya membangun kesadaran warganya terhadap bencana terkait potensi risiko aktivitas sesar Lembang. Kondisi kontur kota Bandung dengan elevasi 10-20 persen dan ketinggian bervariasi 700-750 mdpl, ujar Farhan, menuntut pemahaman masyarakat yang tinggi terhadap dampak bencana.
