Mendagri meminta Forkopimda jaga soliditas demi stabilitas daerah

Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menjaga soliditas dan memperkuat komunikasi guna mendukung stabilitas politik dan keamanan sebagai fondasi pembangunan daerah.

Tito Karnavian dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan kekompakan para pemangku kepentingan di daerah menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan yang menentukan keberhasilan pembangunan.

"Sehingga menjadi sangat penting sekali untuk persatuan dan kesatuan bangsa serta kedaulatan negara," kata Tito.

Pernyataan tersebut disampaikan usai menghadiri Silaturahmi dan Arahan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Kepala Badan Pusat Statistik kepada kepala daerah dan Forkopimda Provinsi Jawa dan Bali di Gedhong Pracimosono, Kompleks Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Menurut Tito, Pulau Jawa dan Bali memiliki posisi strategis karena menjadi pusat berbagai aktivitas nasional serta dihuni hampir 60 persen penduduk Indonesia.

Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya menjaga stabilitas politik dan keamanan di setiap daerah. Pembangunan, kata dia, hanya dapat berjalan apabila kondisi daerah tetap aman dan kondusif.

Ia mengingatkan berbagai peristiwa kerusuhan yang pernah terjadi di sejumlah daerah telah mengganggu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Baca juga: Mendagri-Menteri PKP meninjau program bantuan bedah rumah

Selain itu, konflik atau aksi kekerasan dalam skala kecil sekalipun dapat memengaruhi efektivitas pemerintahan dan pembangunan daerah.

"Kalau pengambilan keputusan oleh pemerintah terganggu, semua akan terganggu," ujarnya.

Tito mengimbau seluruh unsur Forkopimda terus memperkuat komunikasi dan koordinasi, baik secara formal maupun informal. Berdasarkan berbagai pengalaman, daerah yang para pimpinannya mampu menjaga kekompakan cenderung lebih cepat mengatasi persoalan dan mencegah konflik berkembang lebih luas.

Ia juga meminta pemerintah daerah mengaktifkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai instrumen penting dalam menjaga kerukunan dan mencegah konflik sosial berlatar belakang keagamaan.

Menurut Tito, daerah yang FKUB-nya aktif umumnya lebih cepat mendeteksi dan mencegah potensi konflik dibandingkan daerah yang baru menggerakkan forum tersebut saat masalah sudah muncul.

Ia juga mendorong kepala daerah, terutama yang memiliki kapasitas fiskal memadai, mengalokasikan anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung kegiatan FKUB.

"Mohon juga dihidupkan FKUB. Biasanya daerah yang rentan terhadap isu keagamaan akan lebih cepat mencegah potensi konflik apabila FKUB berjalan dengan baik," katanya.