Lombok Barat, NTB (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meninjau program bedah rumah melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa.
Dalam tinjauan ini Maruarar Sirait dan Tito Karnavian ditemani Gubernur Maluku Henrik Lewerissa, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena, Bupati Lombok Barat Nurul Adha serta anggota Komisi V DPR RI Abdul Hadi.
Di hadapan warga penerima bantuan bedah rumah, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan total anggaran Kementerian PKP di tahun 2026 sebesar Rp10 triliun. Dari nilai itu Rp8 triliun lebih atau 80 persen diperuntukkan untuk program bedah rumah rakyat di seluruh wilayah tanah air, termasuk di NTB.
"Sisanya untuk bayar gaji dan sebagainya. Itu pun nggak sampai 10 persen. Itulah bagaimana politik anggaran kita betul-betul pro rakyat," ujarnya.
Ia mengatakan bila merujuk pada data tahun 2025, NTB memperoleh alokasi sebanyak 1.610 unit, tahun 2026 sebanyak 6.918 unit sehingga terjadi kenaikan empat kali lipat dari pada tahun 2025.
"Ini perjuangan pemerintah untuk warga NTB," kata Ara sapaan akrab Maruarar Sirait.
Ia menegaskan bantuan ini merupakan bagian dari program Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Baca juga: Pemerintah pusat alokasikan 6.918 unit program bedah rumah NTB
"Pemerintah tidak pernah membeda-bedakan untuk mengurus rakyat. Tidak ada anak emas dan tidak ada anak tiri," tegasnya.
Ara juga mengingatkan kepada pemerintah daerah maupun unit balai Kementerian PKP untuk betul-betul mengecek kondisi rumah penerima sehingga bantuan bedah rumah yang dialokasikan pemerintah tersebut benar-benar tepat sasaran.
"Jadi, benar-benar yang dipilih itu kondisi rumah yang rusak parah, sehingga bantuannya tepat sasaran," katanya.
Baca juga: Pembangunan huntara Senen agar rakyat dapat hunian layak
Selain berbincang dengan penerima bantuan, Menteri Ara juga mengajak Mendagri dan gubernur yang hadir masuk dalam rumah yang kondisinya rusak parah tersebut. Dinding rumah itu terbuat dari anyaman bambu berlantai semen tanpa ada kamar, dan hanya disekat kain sebagai pembatas tempat tidur dengan dapur.
"Kita sudah lihat bersama-sama rumah ini memang pantas dibedah. Ini masalahnya sudah bolong-bolong di dinding, bocor-bocor di atap, lantai juga tanah semen, sehingga 100 persen bantuan tepat sasaran," ujar Ara.
Ara juga menitipkan pesan pada tiga gubernur yang hadir untuk juga memilih kondisi rumah warga yang akan dibedah benar-benar kondisinya sudah rusak parah bukan rumah kondisinya bagus.
Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan pemerintah mengalokasikan 400 ribu unit yang dibedah pada tahun ini di seluruh tanah air. Oleh karena itu, Tito berharap bantuan pemerintah melalui bedah rumah diperuntukkan untuk warga yang kondisi rumahnya benar-benar rusak parah.
"Bahkan ada yang lebih sulit dari rumah di NTB ini, waktu saya meninjau di salah satu Pulau Sitaro namanya di Sulawesi Utara sudah dapat bantuan juga. Jadi, kita harus bersyukur dapat target bantuan," katanya.
Sementara itu, warga penerima bantuan, pasangan suami istri Abdul Azim dan Rohaimin mengaku bersyukur dan berterima kasih tahun ini mendapat bantuan bedah rumah dari pemerintah. Karena selama ini, mereka mengaku bertahun-tahun hanya didata saja tanpa ada kejelasan realisasi.
"Alhamdulillah, tahun ini bisa dibantu," ujarnya.
Pekerja serabutan ini mendapat bantuan bedah rumah BSPS sebesar Rp20 juta. Bedah rumah warga ini mulai dikerjakan pada 20 Mei dengan tenggat waktu penyelesaian 30 Juni 2026. Masing-masing unit rumah yang dibedah akan diawasi oleh pendamping bersama unit pelaksana tugas (UPT) Balai PKP.
Pewarta : Nur Imansyah
Editor:
I Komang Suparta
COPYRIGHT © ANTARA 2026
