Pemerintah pusat alokasikan 6.918 unit program bedah rumah NTB

Lombok Barat, NTB (ANTARA) - Pemerintah pusat mengalokasikan sebanyak 6.918 unit untuk program bedah rumah melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan alokasi program bedah rumah untuk NTB ini naik empat kali lipat dibanding alokasi tahun 2025.

"Tahun 2025, NTB memperoleh alokasi sebanyak 1.610 unit, tahun 2026 sebanyak 6.918 unit, sehingga ada kenaikan empat kali lipat dari tahun lalu," ujarnya di Senggigi, Lombok Barat, Selasa.

Pada kesempatan itu Maruarar Sirait selesai mengikuti rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan gubernur serta bupati/wali kota di regional Nusa Tenggara, Maluku, dan Maluku Utara di kawasan wisata Senggigi, NTB.

Baca juga: Mendagri optimistis bedah rumah mendorong pembangunan wilayah perbatasan

Ia mengatakan secara nasional pemerintah pusat mengalokasikan sebanyak 400 ribu unit bedah rumah di tahun 2026. Jumlah ini naik dari 45 ribu unit rumah dari tahun 2025.

"Jadi, kenaikannya besar sekali dari 45 ribu menjadi 400 ribu," kata Ara sapaan akrabnya.

Ara menegaskan program tersebut ditujukan untuk memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk di wilayah perbatasan.

"Peningkatan ini merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah," terangnya.

Baca juga: Pemerintah menggandeng swasta renovasi 8.000 unit rumah tak layak huni

Ia mengatakan program ini juga diarahkan untuk memperkuat kehadiran negara di wilayah perbatasan. Pemerintah mengalokasikan sekitar 15 ribu unit rumah untuk kawasan kepulauan dan daerah perbatasan melalui koordinasi dengan Kemendagri yang juga selaku Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

Untuk wilayah sasaran perbatasan ini antara lain perbatasan di Papua, Kalimantan Barat yang berbatasan dengan Malaysia, Sulawesi Tenggara di kawasan terluar dekat Filipina, hingga Kepulauan Riau.

"Pemerintah ingin rumah-rumah warga di wilayah terdepan Indonesia dapat direnovasi agar lebih layak huni," katanya.

Selain itu, kata Ara, Kementerian PKP bersama Kementerian Kesehatan juga menyiapkan renovasi sekitar 8 ribu rumah bagi masyarakat pengidap tuberkulosis atau TBC. Program itu ditujukan untuk mendukung kualitas hunian yang lebih sehat bagi penderita penyakit menular tersebut.

Pemerintah juga mengalokasikan sekitar 10 ribu unit rumah dalam mendukung program Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu program strategis Presiden Prabowo.
Di sektor pembiayaan perumahan, pemerintah meningkatkan kuota rumah subsidi dari sebelumnya sekitar 220 ribu-290 ribu unit menjadi 350 ribu unit.

Pemerintah juga meluncurkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan yang ditujukan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di sektor konstruksi dan pengembang perumahan.

Melalui skema itu, pelaku UMKM dapat memperoleh pinjaman hingga Rp20 miliar dengan subsidi bunga sebesar 5 persen. Sementara untuk sisi permintaan, UMKM dengan pinjaman di bawah Rp100 juta disebut tidak memerlukan agunan dengan bunga sekitar 0,5 persen per bulan atau 6 persen per tahun.

Sementara itu, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan apresiasi pada pemerintah pusat melalui Kementerian PKP yang meningkatkan jumlah bedah rumah di wilayahnya.

"Kami mengucapkan terima kasih, karena kami masih memiliki 2 persen warga dengan kategori kemiskinan ekstrem yang sebagian besar itu dipengaruhi oleh kondisi rumah, sehingga melalui program ini membantu kita menyelesaikan persoalan kemiskinan ekstrem," ujarnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap dukungan Kemendagri dalam upaya membantu pemerintah daerah mencari alternatif pembiayaan melalui skema-skema pembangunan meski ada pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat.

"Alhamdulillah, melalui skema-skema bantuan dari Pak Mendagri, kita bisa membiayai pembangunan di daerah. Saya kira di pemerintah daerah lain juga mendapatkan hal yang sama," katanya.

Turut hadir dalam rakor tersebut Gubernur Maluku Henrik Lewerissa, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, dan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal serta para bupati dan wali kota di empat daerah tersebut.