Mataram (ANTARA) - Dinas Sosial Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menyebutkan, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota Mataram sampai 29 September 2023 berkurang hingga 5.850 jiwa.
"Dengan demikian, DTKS Kota Mataram kini menjadi sekitar 195.150 jiwa dari data sebelumnya 200.000 jiwa," kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Mataram Sudirman di Mataram, Senin.
Menurutnya, pengurangan jumlah masyarakat yang masuk DTKS itu hasil evaluasi dan verifikasi DTKS dari tingkat lingkungan karena mereka dinilai sudah keluar dari indikator DTKS dan petugas sudah melakukan verifikasi baik terhadap kepala keluarga maupun anggota keluarga.
Beberapa alasan ribuan jiwa tersebut keluar dari DTKS antara lain, sudah ada yang masuk menjadi ASN, TNI/Polri, serta menerima upah di atas Upah Minimum Kota (UMK) Mataram.
"Setelah kita klarifikasi dan mereka benar sudah masuk menjadi ASN, TNI/Polri atau memiliki upah di atas UMK, barulah kita ajukan untuk dihapus DTKS," katanya.
Sudirman menilai, dengan adanya penurunan angka DTKS itu bisa menjadi satu indikasi kesejahteraan masyarakat Kota Mataram sudah meningkat.
Sementara terkait dengan pengganti, katanya, dilakukan melalui musyawarah lingkungan sebab aparat lingkungan yang mengetahui secara persis kondisi warganya yang layak atau tidak layak masuk DTKS.
Pihak lingkungan melakukan penilaian secara objektif kemudian diusulkan ke kelurahan dan disepakati pada tingkat musyawarah kelurahan untuk diajukan ke Dinas Sosial.
Untuk penggantian DTKS ini, tidak mesti diganti sejumlah jiwa yang keluar DTKS dan penggantian dilakukan sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat.
"Jika hanya 200 yang memenuhi indikator maka itulah yang akan mengganti DTKS yang sudah keluar. Tidak bisa kita paksakan," katanya.
"Dengan demikian, DTKS Kota Mataram kini menjadi sekitar 195.150 jiwa dari data sebelumnya 200.000 jiwa," kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Mataram Sudirman di Mataram, Senin.
Menurutnya, pengurangan jumlah masyarakat yang masuk DTKS itu hasil evaluasi dan verifikasi DTKS dari tingkat lingkungan karena mereka dinilai sudah keluar dari indikator DTKS dan petugas sudah melakukan verifikasi baik terhadap kepala keluarga maupun anggota keluarga.
Beberapa alasan ribuan jiwa tersebut keluar dari DTKS antara lain, sudah ada yang masuk menjadi ASN, TNI/Polri, serta menerima upah di atas Upah Minimum Kota (UMK) Mataram.
"Setelah kita klarifikasi dan mereka benar sudah masuk menjadi ASN, TNI/Polri atau memiliki upah di atas UMK, barulah kita ajukan untuk dihapus DTKS," katanya.
Sudirman menilai, dengan adanya penurunan angka DTKS itu bisa menjadi satu indikasi kesejahteraan masyarakat Kota Mataram sudah meningkat.
Sementara terkait dengan pengganti, katanya, dilakukan melalui musyawarah lingkungan sebab aparat lingkungan yang mengetahui secara persis kondisi warganya yang layak atau tidak layak masuk DTKS.
Pihak lingkungan melakukan penilaian secara objektif kemudian diusulkan ke kelurahan dan disepakati pada tingkat musyawarah kelurahan untuk diajukan ke Dinas Sosial.
Untuk penggantian DTKS ini, tidak mesti diganti sejumlah jiwa yang keluar DTKS dan penggantian dilakukan sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat.
"Jika hanya 200 yang memenuhi indikator maka itulah yang akan mengganti DTKS yang sudah keluar. Tidak bisa kita paksakan," katanya.