Jayapura (ANTARA) - Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin mengisi hari kedua berkantor di Papua dengan menggelar pertemuan bersama sejumlah aktivis hak azasi manusia (HAM) di Kantor Gubernur Papua, Selasa.
Sekretariat Wakil Presiden di Jayapura, Papua, menginformasikan pertemuan di jam 11.00 WIT itu, Wapres didampingi Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo dan Pj Gubernur Papua Ridwan Rumasukun.
Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Informasi sekaligus Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi belum merinci perwakilan aktivis HAM yang akan hadir di Kantor Gubernur Papua, Jalan Soa Siu Dok 2, Jayapura.
Namun, Masduki menjelaskan Wapres memiliki kapasitas sebagai Ketua Badan Pengarah Percepatan Ekonomi Khusus Papua (BP3OKP) dalam pertemuan itu, yang bertanggung jawab dalam percepatan pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua. Selain itu, kata Masduki, Wapres juga akan menggali informasi aktual dari kalangan aktivis HAM, termasuk aspirasi yang datang dari kelompok kriminal bersenjata (KKB).
"Saya kira yang selama ini, badan itu (BP3OKP) sudah melakukan penyerapan terhadap aspirasi itu. Begitu juga teman-teman aktivis HAM akan membawa aspirasi dari KKB," katanya.
Dikatakan Masduki, Wapres akan menyerap seluruh aspirasi yang muncul dari pertemuan tersebut sebab Papua memperoleh prioritas dalam ikhtiar pemerintah mensejahterakan masyarakat setempat. Seluruh aspirasi yang datang dari masyarakat Papua, kata Masduki, berpeluang untuk direalisasikan selama ditopang oleh kemampuan finansial negara dan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Baca juga: Mewujudkan kebhinnekaan melalui pawai budaya HUT ke-24 Papua Barat
Baca juga: Kementerian PPPA menyarankan Pemda di Papua Barat bentuk DRPPA
"Buat Wapres, yang penting NKRI, tidak yang lain. Sebenarnya sebatas itu, buat Wapres oke, selama ini begitu prinsip dasarnya," katanya.
Agenda hari kedua Wapres berkantor di Papua juga dirangkai dengan pertemuan bersama para pimpinan asosiasi pengusaha asli Papua. Agenda hari kedua ditutup dengan Rapat Koordinasi Badan Pengusahaan dan Pengembangan (BPP) terkait informasi terkini kesiapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sentra sarana prasarana pemerintah provinsi empat daerah otonom baru (DOB) di Papua.
Sekretariat Wakil Presiden di Jayapura, Papua, menginformasikan pertemuan di jam 11.00 WIT itu, Wapres didampingi Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo dan Pj Gubernur Papua Ridwan Rumasukun.
Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Informasi sekaligus Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi belum merinci perwakilan aktivis HAM yang akan hadir di Kantor Gubernur Papua, Jalan Soa Siu Dok 2, Jayapura.
Namun, Masduki menjelaskan Wapres memiliki kapasitas sebagai Ketua Badan Pengarah Percepatan Ekonomi Khusus Papua (BP3OKP) dalam pertemuan itu, yang bertanggung jawab dalam percepatan pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua. Selain itu, kata Masduki, Wapres juga akan menggali informasi aktual dari kalangan aktivis HAM, termasuk aspirasi yang datang dari kelompok kriminal bersenjata (KKB).
"Saya kira yang selama ini, badan itu (BP3OKP) sudah melakukan penyerapan terhadap aspirasi itu. Begitu juga teman-teman aktivis HAM akan membawa aspirasi dari KKB," katanya.
Dikatakan Masduki, Wapres akan menyerap seluruh aspirasi yang muncul dari pertemuan tersebut sebab Papua memperoleh prioritas dalam ikhtiar pemerintah mensejahterakan masyarakat setempat. Seluruh aspirasi yang datang dari masyarakat Papua, kata Masduki, berpeluang untuk direalisasikan selama ditopang oleh kemampuan finansial negara dan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Baca juga: Mewujudkan kebhinnekaan melalui pawai budaya HUT ke-24 Papua Barat
Baca juga: Kementerian PPPA menyarankan Pemda di Papua Barat bentuk DRPPA
"Buat Wapres, yang penting NKRI, tidak yang lain. Sebenarnya sebatas itu, buat Wapres oke, selama ini begitu prinsip dasarnya," katanya.
Agenda hari kedua Wapres berkantor di Papua juga dirangkai dengan pertemuan bersama para pimpinan asosiasi pengusaha asli Papua. Agenda hari kedua ditutup dengan Rapat Koordinasi Badan Pengusahaan dan Pengembangan (BPP) terkait informasi terkini kesiapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sentra sarana prasarana pemerintah provinsi empat daerah otonom baru (DOB) di Papua.