Ternate (ANTARA) - Kehadiran kapal perintis di Gane Barat sejak 2022 sangat dirasakan manfaatnya masyarakat setempat. Sebagai daerah yang masuk kategori tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara (Malut), warga setempat kini merasakan pergerakan ekonomi yang makin cepat.
Sejak adanya kapal perintis yang empat kali sebulan menyinggahi daerah pesisir berpenduduk 20 ribu jiwa itu, masyarakat setempat tidak lagi kesulitan mendapatkan transportasi laut yang aman dan nyaman saat berpergian ke daerah lain, terutama ke Ternate, untuk memasarkan komoditas atau membeli kebutuhan pokok.
Sebelum adanya pelayanan kapal perintis dari dan Gane Barat, masyarakat daerah ini hanya mengandalkan kapal rakyat saat berpergian ke Ternate atau daerah lainnya di Malut, yang kapasitasnya sangat terbatas, baik dari segi jumlah penumpang maupun muatan barang.
Kapal rakyat itu juga dinilai kurang aman saat berlayar terutama pada musim gelombang tinggi sehingga tidak beroperasi selama berhari-hari. Akibatnya masyarakat Gane Barat tidak dapat menjalankan usaha dan berpergian ke daerah lain.
Tahun 2021 salah satu dari dua kapal rakyat yang melayani trayek Ternate – Gane Barat tenggelam di perairan antara kedua daerah itu setelah dihantam gelombang, mengakibatkan belasan penumpang dan ratusan ton barang muatannya yang umumnya kebutuhan pokok tidak dapat diselamatkan.
Manfaat lain yang dirasakan masyarakat Gane Barat atas kehadiran kapal perintis itu, seperti disampaikan salah seorang tokoh masyarakat setempat, Muhammad Saleh adalah harga tiket yang murah dibandingkan dengan harga tiket kapal rakyat sehingga meringankan beban biaya transportasi saat berpergian.
Harga tiket kapal perintis dari Gane Barat ke Ternate, misalnya, hanya Rp32 ribu. Itu pun baru berlaku bulan Juni 2023 karena sebelumnya hanya Rp16 ribu, sedangkan harga tiket kapal rakyat pada rute itu mencapai Rp250 ribu belum termasuk jika membawa barang.
Masyarakat di daerah 3T lainnya di Malut yang juga disinggahi kapal perintis merasakan manfaat yang sama. Untuk itu mereka minta Kementerian Perhubungan tetap mengoperasikan kapal perintis di daerahnya, kalau perlu daerah yang dituju diperbanyak.
Di Malut ada empat kapal perintis yang beroperasi, dua kapal di antaranya di bawah kewenangan Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Ternate dan dua kapal lainnya di bawah kewenangan Perindo dengan menyinggahi lebih dari 20 pelabuhan, yang umumnya merupakan daerah 3T.
Keempat kapal perintis itu tidak hanya melayani transportasi laut antar-pulau/daerah pesisir di Malut, tapi juga dengan sejumlah provinsi tetangga, seperti dengan Maluku, Papua, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara dengan jumlah penumpang yang diangkut setiap bulan mencapai lebih dari 10 ribu orang.
Kementerian perhubungan melalui Dirjen Perhubungan Laut melaksanakan kegiatan strategis Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan laut di seluruh Indonesia termasuk di Malut sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan layanan transportasi laut yang aman, nyaman, dan terjangkau kepada masyarakat, khususnya di daerah 3T.
Melalui kegiatan itu pada 2023, Kementerian Perhubungan melayani 117 trayek, yang terdiri atas 39 trayek kapal barang tol laut, 116 trayek kapal perintis, 6 trayek Kapal khusus angkutan Ternate, dan 16 trayek Kapal Rede.
Kendalikan Inflasi
Pemprov Malut melihat pengoperasian kapal perintis di provinsi ini mendukung pula upaya pemerintah daerah dalam menjaga kelancaran pasokan dan stabilitas harga kebutuhan pokok di daerah 3T.
Sebelum adanya layanan kapal perintis, pasokan kebutuhan pokok dari kota atau sentra produksi ke daerah 3T hanya mengandalkan kapal rakyat, yang terkadang tidak beroperasi akibat cuaca buruk, sehingga stok kebutuhan pokok di daerah 3T menjadi langka yang memicu harga barang melonjak.
Pengangkutan kebutuhan pokok ke daerah 3T menggunakan kapal rakyat juga biayanya cukup mahal sehingga para pedagang di daerah 3T harus menjual di pasaran dengan harga mahal pula untuk menutupi biaya angkut yang tinggi itu. Akan tetapi sejak adanya layanan kapal perintis, biaya angkut lebih murah sehingga mereka juga menjual komoditas dengan lebih murah.
Para petani di daerah 3T yang semula harus menjual komoditas seperti cengkih, pala, dan kopra kepada para tengkulak dengan harga murah, kini bisa menjual langsung komoditas dengan harga lebih tinggi ke kota setelah menggunakan kapal perintis.
Kehadiran kapal perintis di daerah 3T ikut pula mendorong tumbuhnya berbagai aktivitas usaha masyarakat, seperti terlihat di Pulau Batang Dua, Kota Ternate. Warga memproduksi arang tempurung kelapa dan menjualnya ke Bitung, Sulawesi Utara, menggunakan kapal perintis yang menyinggahi pulau itu.
Harga-harga kebutuhan pokok relatif terkendali sehingga inflasi terkendali. Inflasi Halmahera Selatan pada 2022 hanya 3,14 persen, jauh lebih rendah dibandingkan nasional 5,51 persen.
Hasilnya, Pemkab Halmahera Selatan pada 2023 memperoleh Penghargaan Dana Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan Kategori Pengendalian Inflasi Daerah dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.
Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba berharap Kementerian Perhubungan terus menambah jumlah kapal perintis di Malut karena masih banyak pulau dan daerah pesisir, yang umumnya masuk kategori daerah 3T. Sejauh ini mereka masih mengalami kesulitan mendapatkan transportasi laut yang aman, murah, dan pasti.
Malut sebagai provinsi kepulauan --yang sebagian besar perairannya memiliki karakteristik gelombang tinggi karena berbatasan dengan Samudera Pasifik--sangat membutuhkan kapal untuk menghubungkan antarpulau dengan biaya murah, seperti kapal perintis.
Pemprov Malut dan seluruh pemerintah kabupaten/kota di provinsi berpenduduk 1,4 juta jiwa ini terus memprogramkan pembangunan dermaga di setiap pulau dan daerah pesisir untuk memudahkan kapal perintis dan kapal lainnya melayani angkutan di pulau dan daerah pesisir itu.
Mengenai penambahan jumlah kapal perintis di Malut telah ditindaklanjuti oleh Kepala KSOP Ternate, Rushan Muhammad, dengan mengusulkan dua kapal perintis baru ke Kementerian Perhubungan untuk dioperasikan di Malut pada 2024.
Satu kapal perintis akan dioperasikan pada trayek Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara – Bicoli, Kabupaten Halmahera Timur dan satu kapal lainnya akan dioperasikan pada trayek Tobelo – Loloda , Kabupaten Halmahera Barat – Bitung Sulawesi Utara.
Para pelaku usaha di Malut khususnya yang bergerak di sektor pertambangan diharapkan ikut memprogramkan pengoperasian kapal perintis di Malut, sebagai wujud kontribusi terhadap upaya mengatasi keterbatasan transportasi laut di provinsi ini.
Baca juga: Kurs Dolar AS melemah seiring kian dekat penutupan pemerintahan
Baca juga: Jateng prioritaskan tangani kemiskinan-pertanian
Kehadiran kapal-kapal perintis tersebut bukan saja menggeliatkan usaha warga pulau-pulau di Malut, melainkan juga mampu menstabilkan harga barang dan biaya transportasi.
Alhasil, inflasi di daerah tersebut tetap terkendali.
Sejak adanya kapal perintis yang empat kali sebulan menyinggahi daerah pesisir berpenduduk 20 ribu jiwa itu, masyarakat setempat tidak lagi kesulitan mendapatkan transportasi laut yang aman dan nyaman saat berpergian ke daerah lain, terutama ke Ternate, untuk memasarkan komoditas atau membeli kebutuhan pokok.
Sebelum adanya pelayanan kapal perintis dari dan Gane Barat, masyarakat daerah ini hanya mengandalkan kapal rakyat saat berpergian ke Ternate atau daerah lainnya di Malut, yang kapasitasnya sangat terbatas, baik dari segi jumlah penumpang maupun muatan barang.
Kapal rakyat itu juga dinilai kurang aman saat berlayar terutama pada musim gelombang tinggi sehingga tidak beroperasi selama berhari-hari. Akibatnya masyarakat Gane Barat tidak dapat menjalankan usaha dan berpergian ke daerah lain.
Tahun 2021 salah satu dari dua kapal rakyat yang melayani trayek Ternate – Gane Barat tenggelam di perairan antara kedua daerah itu setelah dihantam gelombang, mengakibatkan belasan penumpang dan ratusan ton barang muatannya yang umumnya kebutuhan pokok tidak dapat diselamatkan.
Manfaat lain yang dirasakan masyarakat Gane Barat atas kehadiran kapal perintis itu, seperti disampaikan salah seorang tokoh masyarakat setempat, Muhammad Saleh adalah harga tiket yang murah dibandingkan dengan harga tiket kapal rakyat sehingga meringankan beban biaya transportasi saat berpergian.
Harga tiket kapal perintis dari Gane Barat ke Ternate, misalnya, hanya Rp32 ribu. Itu pun baru berlaku bulan Juni 2023 karena sebelumnya hanya Rp16 ribu, sedangkan harga tiket kapal rakyat pada rute itu mencapai Rp250 ribu belum termasuk jika membawa barang.
Masyarakat di daerah 3T lainnya di Malut yang juga disinggahi kapal perintis merasakan manfaat yang sama. Untuk itu mereka minta Kementerian Perhubungan tetap mengoperasikan kapal perintis di daerahnya, kalau perlu daerah yang dituju diperbanyak.
Di Malut ada empat kapal perintis yang beroperasi, dua kapal di antaranya di bawah kewenangan Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Ternate dan dua kapal lainnya di bawah kewenangan Perindo dengan menyinggahi lebih dari 20 pelabuhan, yang umumnya merupakan daerah 3T.
Keempat kapal perintis itu tidak hanya melayani transportasi laut antar-pulau/daerah pesisir di Malut, tapi juga dengan sejumlah provinsi tetangga, seperti dengan Maluku, Papua, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara dengan jumlah penumpang yang diangkut setiap bulan mencapai lebih dari 10 ribu orang.
Kementerian perhubungan melalui Dirjen Perhubungan Laut melaksanakan kegiatan strategis Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan laut di seluruh Indonesia termasuk di Malut sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan layanan transportasi laut yang aman, nyaman, dan terjangkau kepada masyarakat, khususnya di daerah 3T.
Melalui kegiatan itu pada 2023, Kementerian Perhubungan melayani 117 trayek, yang terdiri atas 39 trayek kapal barang tol laut, 116 trayek kapal perintis, 6 trayek Kapal khusus angkutan Ternate, dan 16 trayek Kapal Rede.
Kendalikan Inflasi
Pemprov Malut melihat pengoperasian kapal perintis di provinsi ini mendukung pula upaya pemerintah daerah dalam menjaga kelancaran pasokan dan stabilitas harga kebutuhan pokok di daerah 3T.
Sebelum adanya layanan kapal perintis, pasokan kebutuhan pokok dari kota atau sentra produksi ke daerah 3T hanya mengandalkan kapal rakyat, yang terkadang tidak beroperasi akibat cuaca buruk, sehingga stok kebutuhan pokok di daerah 3T menjadi langka yang memicu harga barang melonjak.
Pengangkutan kebutuhan pokok ke daerah 3T menggunakan kapal rakyat juga biayanya cukup mahal sehingga para pedagang di daerah 3T harus menjual di pasaran dengan harga mahal pula untuk menutupi biaya angkut yang tinggi itu. Akan tetapi sejak adanya layanan kapal perintis, biaya angkut lebih murah sehingga mereka juga menjual komoditas dengan lebih murah.
Para petani di daerah 3T yang semula harus menjual komoditas seperti cengkih, pala, dan kopra kepada para tengkulak dengan harga murah, kini bisa menjual langsung komoditas dengan harga lebih tinggi ke kota setelah menggunakan kapal perintis.
Kehadiran kapal perintis di daerah 3T ikut pula mendorong tumbuhnya berbagai aktivitas usaha masyarakat, seperti terlihat di Pulau Batang Dua, Kota Ternate. Warga memproduksi arang tempurung kelapa dan menjualnya ke Bitung, Sulawesi Utara, menggunakan kapal perintis yang menyinggahi pulau itu.
Harga-harga kebutuhan pokok relatif terkendali sehingga inflasi terkendali. Inflasi Halmahera Selatan pada 2022 hanya 3,14 persen, jauh lebih rendah dibandingkan nasional 5,51 persen.
Hasilnya, Pemkab Halmahera Selatan pada 2023 memperoleh Penghargaan Dana Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan Kategori Pengendalian Inflasi Daerah dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.
Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba berharap Kementerian Perhubungan terus menambah jumlah kapal perintis di Malut karena masih banyak pulau dan daerah pesisir, yang umumnya masuk kategori daerah 3T. Sejauh ini mereka masih mengalami kesulitan mendapatkan transportasi laut yang aman, murah, dan pasti.
Malut sebagai provinsi kepulauan --yang sebagian besar perairannya memiliki karakteristik gelombang tinggi karena berbatasan dengan Samudera Pasifik--sangat membutuhkan kapal untuk menghubungkan antarpulau dengan biaya murah, seperti kapal perintis.
Pemprov Malut dan seluruh pemerintah kabupaten/kota di provinsi berpenduduk 1,4 juta jiwa ini terus memprogramkan pembangunan dermaga di setiap pulau dan daerah pesisir untuk memudahkan kapal perintis dan kapal lainnya melayani angkutan di pulau dan daerah pesisir itu.
Mengenai penambahan jumlah kapal perintis di Malut telah ditindaklanjuti oleh Kepala KSOP Ternate, Rushan Muhammad, dengan mengusulkan dua kapal perintis baru ke Kementerian Perhubungan untuk dioperasikan di Malut pada 2024.
Satu kapal perintis akan dioperasikan pada trayek Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara – Bicoli, Kabupaten Halmahera Timur dan satu kapal lainnya akan dioperasikan pada trayek Tobelo – Loloda , Kabupaten Halmahera Barat – Bitung Sulawesi Utara.
Para pelaku usaha di Malut khususnya yang bergerak di sektor pertambangan diharapkan ikut memprogramkan pengoperasian kapal perintis di Malut, sebagai wujud kontribusi terhadap upaya mengatasi keterbatasan transportasi laut di provinsi ini.
Baca juga: Kurs Dolar AS melemah seiring kian dekat penutupan pemerintahan
Baca juga: Jateng prioritaskan tangani kemiskinan-pertanian
Kehadiran kapal-kapal perintis tersebut bukan saja menggeliatkan usaha warga pulau-pulau di Malut, melainkan juga mampu menstabilkan harga barang dan biaya transportasi.
Alhasil, inflasi di daerah tersebut tetap terkendali.