Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan teknologi digital menjadi kunci dalam perbaikan tata kelola dan penyediaan layanan publik sehingga dapat mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.
“Upaya tersebut dilakukan melalui transformasi digital dan layanan pemerintah (e-goverment),” kata Suharso saat bertemu Menteri Dalam Negeri dan Keamanan Korea Lee Sang Min di Seoul, Korea Selatan, dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Jumat.
Dalam lawatan tersebut, Suharso membahas kerja sama Indonesia-Korea dalam bidang teknologi, terutama transformasi digital dan e-government.
Dia mengapresiasi Korea atas regulasi, inovasi, dan lingkungan bisnis yang kondusif untuk tantangan global seperti digitalisasi tanpa batas.
Menurut dia, capaian yang diraih oleh Korea sejalan dengan prinsip The Organisation for Economic Cooperation and Development, lalu selaras dengan penyederhanaan regulasi dan penguatan tata kelola regulasi melalui teknologi dan informasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Kemudian juga sesuai dengan RPJMN Teknokratik 2025-2029, hingga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2025-2045.
Menteri Lee menyambut baik kerja sama tersebut sebagaimana komitmen Presiden Korea Yoon Suk Yeol yang menyerukan penghapusan kesenjangan digital antarbangsa di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada September 2023.
Selama 50 tahun, Korea disebut mendukung pendanaan sejumlah proyek strategis, seperti Pusat Data Nasional di Batam, infrastruktur Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta hibah Digital Government Cooperation Forum untuk Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
“Jika kita dapat menjalin kerja sama, nanti kita pasti akan menemukan hal-hal baru terkait transformasi digital,” ungkapnya.
Sebelumnya, Kepala Bappenas mengunjungi Korea Institute of Industrial Technology (KITECH) yang menjadi mitra bagi pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia sejak 1998.
Berbagai kemitraan dilakukan melalui program Research Partner System, Rental Labs for SMEs), Researcher Dispatch Program, dan Open Laboratories dengan total 42 laboratorium dan 890 jenis peralatan untuk keperluan uji dan inspeksi produk UMKM.
Baca juga: Sampah makanan penyumbang terbesar timbulan sampah di RI
Baca juga: Pemerintah dapat hibah Rp514 miliar dari Inggris
Teknologi produksi KITECH dikelompokkan menjadi tiga kategori utama, yakni Root Industry Technology, Clean Manufacturing System Technology, serta Industry Convergence Technology.
“Mengapa kita tidak memulai proyek percontohan di Indonesia? Bagaimana menghubungkan produsen kecil dengan produsen teknologi tinggi di Korea,” ujar Menteri PPN.