Mataram (ANTARA) - Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Gita Ariadi membantah informasi liar bahwa Presiden Jokowi menginstruksikan atau pun mengarahkan untuk dukung mendukung pasangan calon (paslon) tertentu di pemilihan presiden 2024 mendatang.
"Oh iya itu kan jauh sebelum bapak presiden menekankan itu kita sudah lakukan. Kan sering sekali saya minta ASN untuk menjadi fasilitator yang baik bagi berlangsungnya perhelatan politik baik pilpres, pileg maupun pilkada. Jadi kita dalam posisi yang netral," kata Lalu Gita usia menghadiri rapat koordinasi bertajuk "Akselerasi dan Kolaborasi Mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Mataram, Rabu.
Ia menegaskan saat Presiden Jokowi mengumpulkan ratusan Penjabat (Pj) Kepala Daerah di Istana Kepresidenan beberapa waktu yang lalu, presiden hanya memerintahkan seluruh Pj Kepala Daerah untuk bersikap netral dalam pesta demokrasi tersebut.
Komitmen netralitas itu menurutnya bakal diwujudkan dalam memberikan akses pelayanan publik yang sama dan setara kepada semua pihak. Tidak melihat latar belakang dan afiliasi politik masyarakat.
"Pelayanan publik tidak boleh terkontaminasi dengan kepentingan sempit dan sesaat. Pelayanan publik terap sesuai dengan spirit, kehadirannya memberikan pelayanan kepada semua golongan tanpa membedakan afiliasi dan interest politik," terangnya.
Lalu Gita menegaskan komitmennya untuk menciptakan stabilitas di daerah. Utamanya dalam menyongsong Pemilu 2024.
Selain itu lanjut Gita, Presiden Jokowi juga meminta Pj Kepala Daerah untuk memberikan dukungan kepada tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) daerah dalam proses pelaksanaan pemilu.
"Oh iya itu kan jauh sebelum bapak presiden menekankan itu kita sudah lakukan. Kan sering sekali saya minta ASN untuk menjadi fasilitator yang baik bagi berlangsungnya perhelatan politik baik pilpres, pileg maupun pilkada. Jadi kita dalam posisi yang netral," kata Lalu Gita usia menghadiri rapat koordinasi bertajuk "Akselerasi dan Kolaborasi Mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Mataram, Rabu.
Ia menegaskan saat Presiden Jokowi mengumpulkan ratusan Penjabat (Pj) Kepala Daerah di Istana Kepresidenan beberapa waktu yang lalu, presiden hanya memerintahkan seluruh Pj Kepala Daerah untuk bersikap netral dalam pesta demokrasi tersebut.
Komitmen netralitas itu menurutnya bakal diwujudkan dalam memberikan akses pelayanan publik yang sama dan setara kepada semua pihak. Tidak melihat latar belakang dan afiliasi politik masyarakat.
"Pelayanan publik tidak boleh terkontaminasi dengan kepentingan sempit dan sesaat. Pelayanan publik terap sesuai dengan spirit, kehadirannya memberikan pelayanan kepada semua golongan tanpa membedakan afiliasi dan interest politik," terangnya.
Lalu Gita menegaskan komitmennya untuk menciptakan stabilitas di daerah. Utamanya dalam menyongsong Pemilu 2024.
Selain itu lanjut Gita, Presiden Jokowi juga meminta Pj Kepala Daerah untuk memberikan dukungan kepada tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) daerah dalam proses pelaksanaan pemilu.