Madiun (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun, Jawa Timur menerima dana insentif fiskal sebesar Rp11,4 miliar dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) atas pencapaian kinerja yang maksimal dalam penurunan kasus stunting di wilayah setempat.
"Kriteria untuk mendapatkan dana ini banyak. Selain serapannya, juga dinilai dari efektivitas penggunaan anggaran untuk penanganan stunting," ujar Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Madiun Sidik Muktiaji di Madiun, Senin.
Ia mengatakan dana intensif fiskal tersebut termasuk penerimaan kinerja di tahun berjalan yang sifatnya tidak mandatory.
"Karena bukan bersifat dana mandatory maupun penugasan, dana tersebut tidak harus untuk penanganan stunting. Bisa juga untuk program lain yang dianggap penting dan berdampak langsung pada masyarakat," kata dia.
Meski tidak wajib untuk stunting, sesuai rencana dana insentif fiskal tersebut tetap akan digunakan Pemkot Madiun untuk mendukung program-program penurunan stunting, karena upaya penanganan stunting telah menjadi masalah utama di tingkat nasional hingga daerah yang harus dituntaskan guna mewujudkan generasi emas Indonesia.
Pemerintah Kota Madiun juga sangat serius dalam menangani stunting di wilayah itu. Saat ini angka prevalensi stunting di Kota Madiun pada posisi 9,7 persen. Pemkot Madiun menargetkan stunting bisa turun di angka 7 persen atau hingga 6 persen pada tahun depan.
Berbagai upaya dilakukan pemkot untuk menurunkan angka stunting, di antaranya mencegah kasus pernikahan dini, memberikan tablet tambah darah (TTD) pada usia remaja guna cegah anemia, pendampingan pranikah, saat melahirkan, hingga setelah melahirkan.
Untuk kebutuhan gizi ibu hamil dan balita, Pemkot Madiun memiliki Program Warung Setop Stunting (WSS). Total anggaran yang telah disiapkan pemkot sekitar Rp5,4 miliar pada 2022. Selain mencukupi kebutuhan pokok dan sayuran gratis, sasaran WSS juga dibekali konsumsi makanan siap saji, asupan protein hingga uang saku belanja di lapak UMKM tiap kelurahan. WSS menyasar sekitar 922 jiwa di tahun 2023, yang terdiri atas anak dan ibu hamil di Kota Madiun.
Baca juga: Kemenag Sulbar melakukan edukasi pencegahan stunting di kalangan umat Hindu
Baca juga: Wapres berikan dana insentif fiskal Rp18,6 miliar ke Tanah Bumbu
Rinciannya, sebanyak 256 jiwa di Kecamatan Manguharjo, 385 jiwa di Taman dan 281 jiwa di Kartoharjo. Pemkot terus melakukan intervensi agar target penurunan stunting dapat tercapai.
"Kriteria untuk mendapatkan dana ini banyak. Selain serapannya, juga dinilai dari efektivitas penggunaan anggaran untuk penanganan stunting," ujar Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Madiun Sidik Muktiaji di Madiun, Senin.
Ia mengatakan dana intensif fiskal tersebut termasuk penerimaan kinerja di tahun berjalan yang sifatnya tidak mandatory.
"Karena bukan bersifat dana mandatory maupun penugasan, dana tersebut tidak harus untuk penanganan stunting. Bisa juga untuk program lain yang dianggap penting dan berdampak langsung pada masyarakat," kata dia.
Meski tidak wajib untuk stunting, sesuai rencana dana insentif fiskal tersebut tetap akan digunakan Pemkot Madiun untuk mendukung program-program penurunan stunting, karena upaya penanganan stunting telah menjadi masalah utama di tingkat nasional hingga daerah yang harus dituntaskan guna mewujudkan generasi emas Indonesia.
Pemerintah Kota Madiun juga sangat serius dalam menangani stunting di wilayah itu. Saat ini angka prevalensi stunting di Kota Madiun pada posisi 9,7 persen. Pemkot Madiun menargetkan stunting bisa turun di angka 7 persen atau hingga 6 persen pada tahun depan.
Berbagai upaya dilakukan pemkot untuk menurunkan angka stunting, di antaranya mencegah kasus pernikahan dini, memberikan tablet tambah darah (TTD) pada usia remaja guna cegah anemia, pendampingan pranikah, saat melahirkan, hingga setelah melahirkan.
Untuk kebutuhan gizi ibu hamil dan balita, Pemkot Madiun memiliki Program Warung Setop Stunting (WSS). Total anggaran yang telah disiapkan pemkot sekitar Rp5,4 miliar pada 2022. Selain mencukupi kebutuhan pokok dan sayuran gratis, sasaran WSS juga dibekali konsumsi makanan siap saji, asupan protein hingga uang saku belanja di lapak UMKM tiap kelurahan. WSS menyasar sekitar 922 jiwa di tahun 2023, yang terdiri atas anak dan ibu hamil di Kota Madiun.
Baca juga: Kemenag Sulbar melakukan edukasi pencegahan stunting di kalangan umat Hindu
Baca juga: Wapres berikan dana insentif fiskal Rp18,6 miliar ke Tanah Bumbu
Rinciannya, sebanyak 256 jiwa di Kecamatan Manguharjo, 385 jiwa di Taman dan 281 jiwa di Kartoharjo. Pemkot terus melakukan intervensi agar target penurunan stunting dapat tercapai.