Mataram (ANTARA) - Dinas Ketahanan Pangan Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengatakan program pemberian bantuan beras cadangan pangan (CPP) kepada keluarga penerima manfaat (KPM) berlanjut sampai bulan Desember 2023.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Mataram Lalu Johari di Mataram, Jumat, mengatakan dengan demikian kuota bantuan CPP yang direncanakan sampai November 2023, akan ditambah satu bulan lagi yakni untuk jatah Desember 2023 atau tahap empat.
"Tambahan jatah beras CPP di bulan Desember 2023 sudah bisa kita pastikan karena kuota beras sudah siap. Tapi untuk tambahan Januari-Februari 2024, tidak berani kita pastikan sebab belum ada informasi resmi," katanya.
Dikatakannya, total sasaran bantuan beras CPP di Kota Mataram saat ini tercatat sebanyak 36.900 KPM se-Kota Mataram dan total beras yang disalurkan sebanyak 369 ton, dengan ketentuan masing-masing KPM mendapatkan 10 kilogram.
Pendistribusian beras CPP untuk tahap empat di bulan Desember 2023, lebih rendah dibandingkan tahap tiga yang saat ini sedang berlangsung di 50 kelurahan se-Kota Mataram. Kondisi itu terjadi karena pada tahap tiga ini terjadi tambahan sasaran KPM dari 36.363 menjadi 36.900 KPM atau terjadi tambahan sebanyak 537 KPM.
"Sementara saat pendistribusian beras CPP tahap tiga, 537 KPM ini mendapat jatah untuk tiga bulan sekaligus sehingga masing-masing KPM mendapat 30 kilogram," katanya.
Namun untuk jatah di bulan Desember 2023, sebanyak 537 KPM tambahan ini kembali akan dapat jatah normal seperti KPM lainnya yakni masing-masing 10 kilogram sehingga tambahan kuota beras terjadi sekitar 5,37 ton.
"Itu masih hitungan kasar kita sebab kami tidak tahu kebijakan ke depan yang sewaktu-waktu bisa berubah lagi, baik dari sisi jumlah KPM maupun jatah beras CPP yang didapatkan," katanya.
Baca juga: Sasaran penerima beras CPP taho ketiga di Mataram bertambah 537 KPM
Baca juga: 36.363 KPM di Mataram dapat tambahan beras CPP
Johari menambahkan, pembagian beras CPP bertujuan sebagai antisipasi mitigasi atau pelaksanaan penanggulangan kekurangan pangan yang berdampak pada terjadinya krisis pangan dan gizi, pengendalian inflasi, serta melindungi produsen dan konsumen dari dampak fluktuasi harga.
"Karenanya, pendistribusian beras CPP diharapkan bisa membantu pemenuhan kebutuhan pokok KPM," katanya.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Mataram Lalu Johari di Mataram, Jumat, mengatakan dengan demikian kuota bantuan CPP yang direncanakan sampai November 2023, akan ditambah satu bulan lagi yakni untuk jatah Desember 2023 atau tahap empat.
"Tambahan jatah beras CPP di bulan Desember 2023 sudah bisa kita pastikan karena kuota beras sudah siap. Tapi untuk tambahan Januari-Februari 2024, tidak berani kita pastikan sebab belum ada informasi resmi," katanya.
Dikatakannya, total sasaran bantuan beras CPP di Kota Mataram saat ini tercatat sebanyak 36.900 KPM se-Kota Mataram dan total beras yang disalurkan sebanyak 369 ton, dengan ketentuan masing-masing KPM mendapatkan 10 kilogram.
Pendistribusian beras CPP untuk tahap empat di bulan Desember 2023, lebih rendah dibandingkan tahap tiga yang saat ini sedang berlangsung di 50 kelurahan se-Kota Mataram. Kondisi itu terjadi karena pada tahap tiga ini terjadi tambahan sasaran KPM dari 36.363 menjadi 36.900 KPM atau terjadi tambahan sebanyak 537 KPM.
"Sementara saat pendistribusian beras CPP tahap tiga, 537 KPM ini mendapat jatah untuk tiga bulan sekaligus sehingga masing-masing KPM mendapat 30 kilogram," katanya.
Namun untuk jatah di bulan Desember 2023, sebanyak 537 KPM tambahan ini kembali akan dapat jatah normal seperti KPM lainnya yakni masing-masing 10 kilogram sehingga tambahan kuota beras terjadi sekitar 5,37 ton.
"Itu masih hitungan kasar kita sebab kami tidak tahu kebijakan ke depan yang sewaktu-waktu bisa berubah lagi, baik dari sisi jumlah KPM maupun jatah beras CPP yang didapatkan," katanya.
Baca juga: Sasaran penerima beras CPP taho ketiga di Mataram bertambah 537 KPM
Baca juga: 36.363 KPM di Mataram dapat tambahan beras CPP
Johari menambahkan, pembagian beras CPP bertujuan sebagai antisipasi mitigasi atau pelaksanaan penanggulangan kekurangan pangan yang berdampak pada terjadinya krisis pangan dan gizi, pengendalian inflasi, serta melindungi produsen dan konsumen dari dampak fluktuasi harga.
"Karenanya, pendistribusian beras CPP diharapkan bisa membantu pemenuhan kebutuhan pokok KPM," katanya.