Mataram (ANTARA) - Pemerintah akan memberikan bantuan pangan dalam bentuk beras gratis selama enam bulan kepada 502.476 kepala keluarga yang tersebar di 10 kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
"Program bantuan pangan tersebut rencananya akan diluncurkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto, di Kuta, Kabupaten Lombok Tengah, pada 14 Januari 2024," kata Wakil Pimpinan Wilayah Perum Bulog NTB, Ismed Erlando, di Mataram, Rabu.
Ia mengatakan bantuan pangan beras gratis yang akan didistribusikan berasal dari stok Bulog Wilayah NTB. Namun, proses pendistribusian dari gudang hingga ke tangan penerima dilakukan oleh PT Jasa Prima Logistik (JPL), anak perusahaan Perum Bulog.
Baca juga: DKP Mataram NTB sebut bantuan beras CPP berlanjut hingga Desember 2023
Meskipun dalam waktu dekat akan diluncurkan, kata dia, pihaknya masih menunggu data lengkap siapa saja penerima bantuan pangan tersebut. Data yang dimaksud bersumber dari P3KE/Kemenko PMK/Bappeda.
"Kalau tahun lalu menggunakan data Kemensos. Tahun ini data penerimanya menggunakan data dari Kemenko Perekonomian, mengacu kepada data kemiskinan ekstrem," ujarnya.
Ismed menyebutkan jumlah penerima bantuan pangan ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 lalu. Pada tahun 2023, terdapat sebanyak 624.780 kepala keluarga penerima bantuan pangan beras gratis. Namun, pada tahun 2024, jumlahnya berkurang menjadi 502.476 kepala keluarga atau berkurang sebanyak 122.304 kepala keluarga.
Baca juga: Bulog NTB menyalurkan bantuan beras alokasi Oktober 2023
Ia menambahkan bahwa penyaluran bantuan pangan ini akan dilakukan bersama-sama dengan Dinas Ketahanan Pangan di masing-masing kabupaten/kota serta pemerintah desa dan kelurahan.
"Penyalurannya harus benar-benar tepat sasaran, volume beras bantuan ini juga tidak boleh dikurangi, yakni 10 kilogram per kepala keluarga setiap bulan," ucapnya.
Menurut Ismed, program bantuan pangan ini bertujuan untuk menjaga ketersediaan pangan masyarakat, menekan kemiskinan ekstrem, dan menjaga stabilitas inflasi.
Ismed menambahkan untuk memenuhi kebutuhan bantuan pangan ini, pihaknya sedang melakukan pengemasan di gudang-gudang Bulog NTB.
"Kualitas beras yang akan didistribusikan adalah beras medium yang didatangkan dari Jawa Timur. Itu beras yang diimpor oleh pemerintah dari Thailand dan Vietnam, sambil menunggu panen raya padi di NTB," katanya.
Baca juga: Belum ada beras impor masuk di NTB
Baca juga: Perum Bulog NTB minta perketat pengawasan pembeli beras SPHP
"Program bantuan pangan tersebut rencananya akan diluncurkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto, di Kuta, Kabupaten Lombok Tengah, pada 14 Januari 2024," kata Wakil Pimpinan Wilayah Perum Bulog NTB, Ismed Erlando, di Mataram, Rabu.
Ia mengatakan bantuan pangan beras gratis yang akan didistribusikan berasal dari stok Bulog Wilayah NTB. Namun, proses pendistribusian dari gudang hingga ke tangan penerima dilakukan oleh PT Jasa Prima Logistik (JPL), anak perusahaan Perum Bulog.
Baca juga: DKP Mataram NTB sebut bantuan beras CPP berlanjut hingga Desember 2023
Meskipun dalam waktu dekat akan diluncurkan, kata dia, pihaknya masih menunggu data lengkap siapa saja penerima bantuan pangan tersebut. Data yang dimaksud bersumber dari P3KE/Kemenko PMK/Bappeda.
"Kalau tahun lalu menggunakan data Kemensos. Tahun ini data penerimanya menggunakan data dari Kemenko Perekonomian, mengacu kepada data kemiskinan ekstrem," ujarnya.
Ismed menyebutkan jumlah penerima bantuan pangan ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 lalu. Pada tahun 2023, terdapat sebanyak 624.780 kepala keluarga penerima bantuan pangan beras gratis. Namun, pada tahun 2024, jumlahnya berkurang menjadi 502.476 kepala keluarga atau berkurang sebanyak 122.304 kepala keluarga.
Baca juga: Bulog NTB menyalurkan bantuan beras alokasi Oktober 2023
Ia menambahkan bahwa penyaluran bantuan pangan ini akan dilakukan bersama-sama dengan Dinas Ketahanan Pangan di masing-masing kabupaten/kota serta pemerintah desa dan kelurahan.
"Penyalurannya harus benar-benar tepat sasaran, volume beras bantuan ini juga tidak boleh dikurangi, yakni 10 kilogram per kepala keluarga setiap bulan," ucapnya.
Menurut Ismed, program bantuan pangan ini bertujuan untuk menjaga ketersediaan pangan masyarakat, menekan kemiskinan ekstrem, dan menjaga stabilitas inflasi.
Ismed menambahkan untuk memenuhi kebutuhan bantuan pangan ini, pihaknya sedang melakukan pengemasan di gudang-gudang Bulog NTB.
"Kualitas beras yang akan didistribusikan adalah beras medium yang didatangkan dari Jawa Timur. Itu beras yang diimpor oleh pemerintah dari Thailand dan Vietnam, sambil menunggu panen raya padi di NTB," katanya.
Baca juga: Belum ada beras impor masuk di NTB
Baca juga: Perum Bulog NTB minta perketat pengawasan pembeli beras SPHP