Praya, Lombok Tengah (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah berkolaborasi dengan Pusat Studi Demokrasi dan Kebijakan Publik (PusDek) UIN Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk melakukan survei kepuasan pelayanan publik di daerah setempat.
Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah (Bapperinda) Lombok Tengah, Lalu Wiranata, di Praya, Selasa, mengatakan survei itu bagian dari upaya untuk memperbaiki pelayanan dan menyusun kebijakan pelayanan publik di Lombok Tengah.
"Ini memang cara kami untuk memperbaiki pelayanan publik, salah satunya menyelenggarakan survei kepuasan pelayanan publik yang sudah kami lakukan," katanya.
Ia mengatakan survei tersebut telah dilakukan pada 2023 dalam rangka menyusun kebijakan-kebijakan pelayanan publik. Secara kesimpulan, menurut dia, hasilnya baik, meskipun ada beberapa yang masih kurang. "Itu memang riil yang kami rasakan," kata Lalu Wiranata.
Baca juga: Pusdek UIN Mataram sebut proporsional tertutup kurangi partisipasi pemilih
Menurut dia, survei yang dilakukan oleh PusDek UIN Mataram fokus pada Mall Pelayanan Publik (MPP) Pemkab Lombok Tengah dengan elemen survei antara lain penggunaan media terkait pelayanan publik, kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, dan harapan masyarakat terhadap pelayanan publik.
"Serta kepuasan masyarakat terhadap kinerja umum pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah," katanya.
Ia mengatakan dalam survei itu responden dipilih secara purposive sampling dengan metode acak dan menyasar sebanyak 400 responden yang dilakukan selama 30 hari, mulai dari 22 November sampai 22 Desember 2023.
"Menurut data yang paparkan PusDek UIN Mataram, rata-rata kepuasan masyarakat terhadap elemen pengelolaan pelayanan 67,27 persen atau puas," katanya.
Baca juga: Pusdek UIN Mataram sarankan proporsional terbuka pada pemilu dipertahankan
Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah (Bapperinda) Lombok Tengah, Lalu Wiranata, di Praya, Selasa, mengatakan survei itu bagian dari upaya untuk memperbaiki pelayanan dan menyusun kebijakan pelayanan publik di Lombok Tengah.
"Ini memang cara kami untuk memperbaiki pelayanan publik, salah satunya menyelenggarakan survei kepuasan pelayanan publik yang sudah kami lakukan," katanya.
Ia mengatakan survei tersebut telah dilakukan pada 2023 dalam rangka menyusun kebijakan-kebijakan pelayanan publik. Secara kesimpulan, menurut dia, hasilnya baik, meskipun ada beberapa yang masih kurang. "Itu memang riil yang kami rasakan," kata Lalu Wiranata.
Baca juga: Pusdek UIN Mataram sebut proporsional tertutup kurangi partisipasi pemilih
Menurut dia, survei yang dilakukan oleh PusDek UIN Mataram fokus pada Mall Pelayanan Publik (MPP) Pemkab Lombok Tengah dengan elemen survei antara lain penggunaan media terkait pelayanan publik, kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, dan harapan masyarakat terhadap pelayanan publik.
"Serta kepuasan masyarakat terhadap kinerja umum pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah," katanya.
Ia mengatakan dalam survei itu responden dipilih secara purposive sampling dengan metode acak dan menyasar sebanyak 400 responden yang dilakukan selama 30 hari, mulai dari 22 November sampai 22 Desember 2023.
"Menurut data yang paparkan PusDek UIN Mataram, rata-rata kepuasan masyarakat terhadap elemen pengelolaan pelayanan 67,27 persen atau puas," katanya.
Baca juga: Pusdek UIN Mataram sarankan proporsional terbuka pada pemilu dipertahankan