Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) meluncurkan kegiatan Apkasi Procurement Network (APN) 2024 untuk mendorong serapan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP).
Kegiatan itu berlangsung di Merak Room, Balai Sidang Jakarta (JCC), Jakarta, Kamis.
Direktur Eksekutif Apkasi Sarman Simanjorang saat memberi sambutan mengatakan bahwa agenda tahunan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo yang menyerukan agar semua instansi pemerintah membeli dan terus menggunakan produk dalam negeri.
"Baik di kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD dalam memenuhi kebutuhannya melalui proses PBJP," kata Sarman melalui keterangan di Jakarta, Kamis.
Apkasi yang beranggotakan 416 pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia, lanjut Sarman, mendukung kebijakan optimalisasi TKDN agar pengadaan barang/jasa pemerintah daerah berjalan efektif dan efisien serta berdampak pada pertumbuhan ekonomi di daerah.
Ia mengatakan salah satu bentuk dukungan tersebut, Apkasi akan menyelenggarakan APN 2024 pada 21-22 Mei 2024 di Cendrawasih Room, JCC.
Sarman menjelaskan peserta yang akan mengikuti APN, yakni perusahaan-perusahaan yang memiliki komitmen tinggi untuk mendukung kebijakan dan program peningkatan penggunaan produk dalam negeri atau P3DN.
"Untuk itu lah, melalui kegiatan workshop hari ini yang merupakan rangkaian dari kegiatan APN, kami harap dapat menjadi pengingat pentingnya sertifikasi TKDN dan sekaligus penyemangat bagi perusahaan untuk sesegera dan sebanyak mungkin mensertifikasi produk barang/jasanya agar dapat diserap secara optimal oleh pemerintah atau pemerintah daerah," katanya.
Sarman menambahkan bahwa target-target P3DN, termasuk percepatan sertifikat TKDN tentu akan mudah tercapai jika terjadi kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pihak swasta, dan masyarakat.
"Adanya goodwill dari segenap stakeholders yang tercermin dari keberpihakan terhadap produk dalam negeri menjadi faktor pendorong utama implementasi secara menyeluruh program P3DN," katanya.
Dalam worskhop yang mengusung tema "Pentingnya Sertifikasi TKDN dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Daerah" tampak hadir sebagai narasumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) serta diikuti oleh perusahaan-perusahaan yang tertarik menjadi peserta APN 2024.
Sementara, Fungsional Ahli Muda Pembina Industri P3DN Kemenperin Taufiq menjelaskan salah satu tugas dan fungsi Kemenperin, yakni membina kemampuan industri dalam negeri, di mana telah dilakukan beberapa langkah kebijakan, di antaranya memberikan kemudahan pembuatan sertifikasi TKDN kepada para penyedia barang/jasa pemerintah.
Sertifikasi TKDN, kata Taufiq, juga telah banyak memberikan keuntungan bagi industri, antara lain produknya akan lebih banyak terserap melalui pengadaan barang dan jasa pemerintah serta diberikan kemudahan sertifikasi TKDN secara gratis bagi pelaku usaha skala mikro dan kecil.
Senada dengan Kemenperin, Direktur Pasar Digital Pengadaan LKPP Yulianto Prihhandoyo menekankan sertifikasi TKDN sangat berkaitan dengan e-Katalog LKPP, mengingat e-Katalog memuat berbagai informasi produk/jasa dengan nilai TKDN.
Baca juga: Bogor raih peringkat satu "fashion show"
Baca juga: Mendagri minta para bupati bangkitkan sektor UMKM
Ia mengatakan aplikasi e-Katalog terus dilakukan pembaruan.
"Kami terus berbenah dan dalam waktu dekat ini kami akan luncurkan e-Katalog versi 6, di mana di versi terbaru ini sudah dihadirkan fitur-fitur yang menarik dari sisi tampilan dan kemudahan dalam mencari produk barang dan jasa yang dibutuhkan oleh pengguna anggaran," katanya.
Adanya e-Katalog, ucap Yulianto, juga meningkatkan efisiensi dalam proses pengadaan karena mempermudah pemasok/vendor dalam menciptakan, menganalisis, dan memvalidasi konten katalog.
Kegiatan itu berlangsung di Merak Room, Balai Sidang Jakarta (JCC), Jakarta, Kamis.
Direktur Eksekutif Apkasi Sarman Simanjorang saat memberi sambutan mengatakan bahwa agenda tahunan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo yang menyerukan agar semua instansi pemerintah membeli dan terus menggunakan produk dalam negeri.
"Baik di kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD dalam memenuhi kebutuhannya melalui proses PBJP," kata Sarman melalui keterangan di Jakarta, Kamis.
Apkasi yang beranggotakan 416 pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia, lanjut Sarman, mendukung kebijakan optimalisasi TKDN agar pengadaan barang/jasa pemerintah daerah berjalan efektif dan efisien serta berdampak pada pertumbuhan ekonomi di daerah.
Ia mengatakan salah satu bentuk dukungan tersebut, Apkasi akan menyelenggarakan APN 2024 pada 21-22 Mei 2024 di Cendrawasih Room, JCC.
Sarman menjelaskan peserta yang akan mengikuti APN, yakni perusahaan-perusahaan yang memiliki komitmen tinggi untuk mendukung kebijakan dan program peningkatan penggunaan produk dalam negeri atau P3DN.
"Untuk itu lah, melalui kegiatan workshop hari ini yang merupakan rangkaian dari kegiatan APN, kami harap dapat menjadi pengingat pentingnya sertifikasi TKDN dan sekaligus penyemangat bagi perusahaan untuk sesegera dan sebanyak mungkin mensertifikasi produk barang/jasanya agar dapat diserap secara optimal oleh pemerintah atau pemerintah daerah," katanya.
Sarman menambahkan bahwa target-target P3DN, termasuk percepatan sertifikat TKDN tentu akan mudah tercapai jika terjadi kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pihak swasta, dan masyarakat.
"Adanya goodwill dari segenap stakeholders yang tercermin dari keberpihakan terhadap produk dalam negeri menjadi faktor pendorong utama implementasi secara menyeluruh program P3DN," katanya.
Dalam worskhop yang mengusung tema "Pentingnya Sertifikasi TKDN dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Daerah" tampak hadir sebagai narasumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) serta diikuti oleh perusahaan-perusahaan yang tertarik menjadi peserta APN 2024.
Sementara, Fungsional Ahli Muda Pembina Industri P3DN Kemenperin Taufiq menjelaskan salah satu tugas dan fungsi Kemenperin, yakni membina kemampuan industri dalam negeri, di mana telah dilakukan beberapa langkah kebijakan, di antaranya memberikan kemudahan pembuatan sertifikasi TKDN kepada para penyedia barang/jasa pemerintah.
Sertifikasi TKDN, kata Taufiq, juga telah banyak memberikan keuntungan bagi industri, antara lain produknya akan lebih banyak terserap melalui pengadaan barang dan jasa pemerintah serta diberikan kemudahan sertifikasi TKDN secara gratis bagi pelaku usaha skala mikro dan kecil.
Senada dengan Kemenperin, Direktur Pasar Digital Pengadaan LKPP Yulianto Prihhandoyo menekankan sertifikasi TKDN sangat berkaitan dengan e-Katalog LKPP, mengingat e-Katalog memuat berbagai informasi produk/jasa dengan nilai TKDN.
Baca juga: Bogor raih peringkat satu "fashion show"
Baca juga: Mendagri minta para bupati bangkitkan sektor UMKM
Ia mengatakan aplikasi e-Katalog terus dilakukan pembaruan.
"Kami terus berbenah dan dalam waktu dekat ini kami akan luncurkan e-Katalog versi 6, di mana di versi terbaru ini sudah dihadirkan fitur-fitur yang menarik dari sisi tampilan dan kemudahan dalam mencari produk barang dan jasa yang dibutuhkan oleh pengguna anggaran," katanya.
Adanya e-Katalog, ucap Yulianto, juga meningkatkan efisiensi dalam proses pengadaan karena mempermudah pemasok/vendor dalam menciptakan, menganalisis, dan memvalidasi konten katalog.