Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengajak pemerintah daerah (pemda) dan pengusaha penyedia barang dan jasa untuk mempercepat penggunaan produk dalam negeri (PDN).
Ajakan itu disampaikan Mendagri saat membuka secara resmi pameran Apkasi Procurement Network (APN) 2022 di Hall A1, Jakarta Internasional Expo, Kemayoran, Jakarta, Rabu.
"Tugas saya sebagai Mendagri tentu mendukung strategi yang telah dikembangkan oleh LKPP dan mendorong kepada pemerintah daerah agar minimal 40 persen dari belanja barang dan jasa menggunakan produk dalam negeri," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.
Mendagri juga mengapresiasi langkah Apkasi dalam penyelenggaraan APN 2022. Ia juga mengapresiasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) yang sudah membuat sebuah platform dan toko daring e-Katalog.
Platform tersebut dinilai akan mempermudah proses lelang, mengurangi tindak pidana korupsi, serta meningkatkan produksi dalam negeri. Mendagri menambahkan, selain kampanye ajakan bangga produk dalam negeri, diperlukan adanya langkah-langkah konkret untuk sedikit "memaksa" pemerintah daerah dan BUMN.
Bentuk konkret "memaksa" ala Mendagri ini akan diterapkan dalam mengkaji Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), di mana jika pemda tidak melampirkan pembelian 40 persen produk dalam negeri, maka Kemendagri akan menolaknya dan meminta untuk direvisi ulang.
Mendagri juga mengajak tiga asosiasi pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dan tiga asosiasi DPRD provinsi/kabupaten/kota untuk memiliki visi yang sama dalam hal gerakan nasional penyerapan PDN ini.
"Ini momentum bagi kita semua di tengah situasi global yang tidak menentu, dimana kita dihantui bayang-bayang krisis yang melanda hampir semua negara di dunia, maka salah satu strategi kita adalah menggunakan produk dalam negeri, memproduksi sebanyak mungkin di dalam negeri sendiri, dan jangan tergantung dengan produk-produk dari luar negeri, libatkan para UMKM dan pengusaha nasional dan dari sisi pemerintah kami mendorong penggunaan 40 persen APBD untuk bisa dibelanjakan dengan produk dalam negeri," katanya.
Senada, Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas mengatakan sudah saatnya kini Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) pemerintah makin dipermudah aksesnya. Pihaknya telah memangkas proses bisnis penayangan produk di e-Katalog pemerintah dari sebelumnya melalui delapan tahapan menjadi hanya dua tahapan saja.
LKPP juga mendorong pengembangan e-Katalog lokal guna mempermudah pemerintah daerah dan pengusaha lokal di daerah untuk saling mengakses. "Ketiga, kami sudah mulai membekukan produk-produk luar negeri yang sudah ada substitusi produk lokalnya dan hingga saat ini sudah lebih dari 13 ribu jenis produk luar negeri," katanya.
Anas menambahkan pihaknya juga melaporkan kepada Mendagri sejumlah pemerintah kabupaten/kota mana saja yang sudah dan belum mengembangkan e-Katalog lokal. Sebelumnya, Ketua Umum Apkasi Sutan Riska Tuanku Kerajaan mengatakan gelaran APN 2022 ini merupakan inisiatif Apkasi sebagai ajang mempertemukan end user barang/jasa dengan para penyedia barang/jasa pemerintah agar tahap perencanaan anggaran dan persiapan PBJ Pemerintah dapat dilaksanakan secara baik.
Baca juga: Kondisi seluruh daerah tetap berstatus level 1 perpanjangan PPKM
Baca juga: Pemda harus perhatikan strategi pelaksanaan BIAN
Selain itu, dengan kegiatan ini, pemerintah daerah dapat melihat secara langsung kualitas barang-barang yang ditawarkan dan tidak sebatas hanya melihat melalui e-Katalog. "Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah dapat menghindari perusahaan-perusahaan fiktif penyedia barang/jasa. Sedangkan bagi para penyedia barang/jasa, kegiatan ini dapat dikatakan sebagai one stop promotion and information," ungkap Sutan.
Selain pameran, kegiatan ini juga akan menggelar forum-forum yang berhubungan dengan PBJ Pemerintah dengan menghadirkan narasumber yang kompeten seperti dari Kemendagri, LKPP, BPK, Kementerian Perindustrian dan lainnya.
Bupati Dharmasraya itu juga mengimbau dan mendorong seluruh anggota Apkasi untuk segera merealisasikan e-Katalog lokal. "Mari manfaatkan forum-forum yang ada di APN 2022 ini bisa berinteraksi langsung dengan narasumber dan juga bisa berkonsultasi langsung dengan LKPP mengenai proses pembuatan e-Katalog daerah," kata Sutan.
